Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Politik 

Dituding Gelembungkan Suara, PDIP Ambil Langkah Hukum
Senin, 22-04-2019 | 18:21 wib
Oleh : Dewi Imroatin
Surabaya pojokpitu.com, Tudingan PDIP melakukan penggelembungan suara dalam Pileg 2019 ini mendapat reaksi keras dari partai berlambang kepala banteng moncong putih itu. PDIP tidak hanya melaporkan tudingan itu ke Polrestabes Surabaya atas pencemaran nama baik, PDIP juga melaporkan Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo ke DKPP.

Sebanyak partai politik bergabung untuk menuntut penghentian rekapitulasi dan mendesak dilakukan penghitungan ulang karena adanya temuan dugaan kecurangan massif dan terstruktur, seperti penggelembungan suara yang dilakukan PDIP, hingga Bawaslu Surabaya mengeluarkan surat rekomendasi penghitungan suara ulang. Hal ini langsung mendapat reaksi keras dari DPC PDIP Surabaya.

Whisnu Sakti Buana, Ketua DPC PDIP Surabaya, menyampaikan, rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Surabaya justru memperkeruh suasana Surabaya yang dalam pelaksanaan pemilu berlangsung aman dan damai.

"Ada kejanggalan dalam rekomendasi Bawaslu. Pada point 3, Bawaslu memerintahkan pada PPS untuk memberikan form C1 pada saksi di Kelurahan, padahal C1 itu adanya di TPS dan yang memberi adalah KPPS. Keluarnya rekomendasi itu menjadi pertanyaan, pihak yang melakukan protes tidak memiliki C1. Jika tidak memiliki C1, namun menuduh PDIP melakukan penggelembungan suara, lalu apa yang menjadi dasar Bawaslu mengeluarkan rekomendasi itu ?" katanya.

Politisi yang duduk sebagai Wakil Walikota Surabaya ini menegaskan, terkait rekomendasi Bawaslu melakukan penghitungan ulang, PDIP sudah mempersiapkan surat laporan ke DKPP, melaporkan Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo. Selain itu, pihaknya juga telah mempersiapkan laporan ke Polrestabes atas pencemaran nama baik yang dilakukan partai tertentu yang menuding terkait PDIP melakukan penggelembungan suara.

Whisnu menambahkan, saat ini sedang proses rekapitulasi di PPK dalam proses ini bisa dilakukan perbaikan, jika tidak ada kecocokan angka. "Bahkan tanpa rekomendasi Bawaslu pun bisa dibuka plano C1 hingga penghitungan ulang dalam proses rekapitulasi di PPK karena memang ini tahapan untuk perbaikan data. Dalam proses rekap di PPK ini, saksi PDIP pun beberapa kali meminta buka plano dan penghitungan suara di beberapa TPS untuk perbaikan data," ujarnya.

Whisnu mengatakan, tidak seharusnya Bawaslu mengeluarkan rekomendasi itu, sama dengan tidak menghargai proses yang sudah berlangsung kemarin dan yang harus diingat proses rekapitulasi di tingkat TPS itu memakan waktu dan energi petugas yang cukup besar. Rekomendasi Bawaslu ini tidak hanya memperkeruh masalah, tapi juga ada indikasi mendelegitimasi hasil pileg di Surabaya dan PDIP akan melawan.(end)

Berita Terkait


PDIP Menjadi Juara, Dapat 27 Kursi di Jatim

Dituding Gelembungkan Suara, PDIP Ambil Langkah Hukum

PDIP madiun Pasang Target Raih Kursi Ketua DPRD

Waspada, Penyelenggara Pemilu Diminta Antisipasi Kecurangan


Dituding Gelembungkan Suara, PDIP Ambil Langkah Hukum

Menjelang Coblosan PDIP Masih Unggul di Surabaya-Sidoarjo

PDIP madiun Pasang Target Raih Kursi Ketua DPRD

Dua Caleg PDIP Disanksi Bawaslu Kabupaten Blitar

Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber