Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Politik 

Atas dugaan kecurangan, 7 parpol melapor Bawaslu dan menuntut penghentian penghitungan rekapitulasi surat suara. Foto Fakhrurrozi
Ada Parpol Tuntut Bawaslu Surabaya Hentikan Penghitungan Suara
Minggu, 21-04-2019 | 13:58 wib
Oleh : Fakhrurrozi
Berita Video : Ada Parpol Tuntut Bawaslu Surabaya Hentikan Penghitungan Suara
Surabaya pojokpitu.com, Masalah suara hilang dan salah hitung pada pemilihan legislatif atau Pileg 2019 di Kota Surabaya ternyata dianggap masih terjadi. Terbaru, 7 partai politik menduga telah terjadi kecurangan pengelembungan suara di setiap TPS.

Ke 7 Parpol yang melapor Bawaslu Surabaya  Sabtu (20/4) malam, antara lain PKB, Gerindra, PKS, PAN, Hanura, Nasdem dan Golkar. Laporan dan tuntutan resmi ke Bawaslu diserahkan oleh perwakilan masing-masing partai.

PKB diwakili Ketua DPC Musyafak Rouf, Gerindra diwakili BF Sutadi, Rachmat mewakili Partai Hanura serta Abraham Srijadja tokoh muda dari Partai Golkar. Ikut hadir perwakilan PPP H Buchori Imam.

Laporan perwakilan Parpol ini diterima langsung Ketua Bawaslu Surabaya, Hadi Margo Sambodo. Gabungan Parpol ini menuntut Bawaslu menghentikan penghitungan rekapitulasi surat suara di kecamatan. Tuntutan ini didasari dugaan kecurangan yang massif dan terstruktur, berupa pengembungan dan pengurangan suara di beberapa TPS.

Musyafak Rouf mengungkapkan, data yang mereka miliki menunjukkan adanya 29 persen terjadi salah hitung form C1. Lalu 7,35 persen form C1 tidak wajar. "Salah satunya terjadi di TPS 08 Kelurahan Karah, berdasarkan plano suara sah PKB harusnya 36, tapi saat direkap hanya ditulis 6," kata Musyafak Rouf.

Usai menerima laporan dari 7 Parpol, Bawaslu Surabaya memastikan akan memanggil KPU Surabaya untuk dimintai penjelasannya. "Namun pihak Bawaslu mengakui tidak mudah untuk menghentikan rekapitulasi surat suara yang saat ini sedang berlangsung," kata Hadi Margo Sambodo Ketua Bawaslu Surabaya.

Atas laporan 7 Parpol ini, Bawaslu Surabaya belum bersikap. Lantaran laporan tidak disertai barang bukti salinan form surat suara C1 plano atau C1 plano yang dipermasalahkan. (pul)

Berita Terkait


Bawaslu Surabaya Usulkan Anggaran Rp 26 Milyar Untuk Pilwali

Bawaslu Rekomendasi KPU Kabupaten Pasuruan PSL

Ada Parpol Tuntut Bawaslu Surabaya Hentikan Penghitungan Suara

Kabar AdaTemuan, Bawaslu Jatim Masih Tunggu Laporan Panwascam


Diduga Langgar Kode Etik, Bawaslu Surabaya Disidang DKPP

Kantor Bawaslu Dilempar Bom Molotov, Pos Polisi Wahid Hasyim Dibakar

Massa Terus Banjiri Kantor Bawaslu

Siang Malam Kantor Bawaslu Jatim Dijaga TNI dan Polri

Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber