Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Politik 

Ini Saran Azrul Soal Ajakan People Power
Jum'at, 19-04-2019 | 06:17 wib
Oleh :
Jakarta pojokpitu.com, Azrul yang juga salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini berpendapat, pelaksanaan Pileg dan Pilpres adalah bentuk final darul ahdi wa syahadah. Dengan demikian pemilu yang sedang berjalan sekarang beserta hasilnya adalah produk hukum sah dari pemerintahan legitimate.

Darul ahdi dalam kerangka negara menjadi tempat melakukan konsensus nasional yang mengakomidir kemajemukan bangsa baik dalam perspektif SARA, golongan atau stratum sosial, teritorial dan daerah serta kekuatan sosial politik yang tumbuh dan berkembang di dalamnya.

Demikian juga darul syahadah, yang artinya di negara inilah tempat rakyat mengukir prestasi, berbagi kebajikan dan mengisi amal saleh untuk memberatkan timbangan pahala yang akan dipertanggunjawabkan di kehidupan abadi kelak.

"Di sinilah kita membangun negara yang maju, makmur dan adil bermartabat," kata Azrul dalam pernyataan resminya, Kamis (18/4).
Dia mengungkapkan, sejumlah Korwil Garda Matahari DKI Jakarta melaporkan kondisi lapangan sekaligus menyampaikan pengaduan, masukan dan saran tindakan, sebagai respons atas beredarnya video ajakan people power.

"Saya mengimbau seluruh masyarakat terutama resimen Garda Matahari tetap berpikir jernih dan bertindak proporsional. Jika kita menganggap materi video tersebut keliru maka jangan tangapi dengan cara keliru," ujarnya.

"Jangan hanya karena nafsu dan sikap kalap segelintir manusia menggelincirkan rakyat berjuta-juta. Serahkan kepada aparat hukum yang menyelesaiannya," sambungnya.

Dosen di Universitas Muhammadiyah Prof Hamka ini melarang keras Korwil Garda Matahari memobilisasi pasukan tanpa komando. Mengingat potensi kader penggerak Garda Matahari khususnya DKI Jakarta beserta daerah penyangga Bekasi, Bogor dan Tanggerang berjumlah 47.348 personel.

Pimpinan Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah ini mengingatkan semua pihak untuk bersabar menunggu keputusan KPU.
Kelak jika ada pihak yang merasa tidak puas disarankan menempuh penyelesaiannya secara hukum.

"Kita harus istikamah menempuh penyelesaian masalah dan konflik ini melalui jalur konstitusi. Kalau menginginkan perubahan, tempuhlah secara konstitusional. Mari bersama-sama menjaga kondusivitas kegembiraan pemilu ini. Jangan ada yang mencederai keindahan bingkai demokrasi yang telah direnda dengan senyum semringah oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkas Azrul. (esy/jpnn/end)

Berita Terkait


Warga Gelar Aksi Tolak Gerakan People Power

Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi Didepan Kantor KPUD Kota Mojokerto

Ini Saran Azrul Soal Ajakan People Power

Enggan Lapor ke MK, Amien Rais Pilih People Power


PMII Tuban Tolak People Power, Dorong Persoalan Pemilu Diselesaikan Secara Konstitusional

Antisipasi People Power, Polres Tanjung Perak Razia Akses Suramadu

Antisipasi Massa People Power, Aparat Gabungan Razia Jalur Pantura

Ansor, Banser Sidoarjo Tolak People Power

Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber