Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Peristiwa 

KPU dan KPK Setuju Caleg Wajib Lapora LHKPN
Senin, 08-04-2019 | 17:29 wib
Oleh : Iman Pujiono
Jakarta pojokpitu.com, Tingkat kepatuhan pejabat dalam melaporkan harta kekayaannya menjadi isu transparansi krusial yang dibahas KPK bersama KPU. Untuk itu 2 komisi itu kembali mengatur agar tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) lebih meningkat.

Jajaran KPU yang dipimpin Ketua KPU Arief Budiman, Senin (8/4) siang, menemui pimpinan KPK yang diwakili wakil ketua KPK Saut Situmorang bersama deputi bidang pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan direktur LHKPN KPK Isnaini.
 
Dalm pertemuan tersebut, ketua KPU Arief Budiman, menceritakan, upaya-upaya KPU mewujudkan para wakil rakyat yang bersih dengan memasukan syarat LHKPN menjadi syarat utama untuk menjadi angota legislatif.

"Mereka diwajibkan melaporkan LHKPN paling lambat 7 hari setelah dinyatakan terpilih oleh KPU," kata Arie Budiman.

Arief mengimbau, bagi para caleg meskipun belum dinyatakan terpilih boleh melaporkan LHKPN mulai dari sekarang. 

Hal itu merupakan kelonggaran yang diatur KPU dan KPK lagi, agar tidak ada alasan lagi bagi mereka tidak melaporkan harta kekayaannya.
 
Sementara wakil ketua KPK, Saut Situmorang menyampaikan, bila LHKPN sedari KPK berdiri sudah menjadi salah satu instrumen yang menunjukkan transparansi seorang penyelenggara negara. 

"KPK tetap akan mendukung kpu sebagaimana sebelumnya, termasuk pada saat hari pencoblosan pada 17 April mendatang," kata Saut Situmorang. (yos)

Grafis kepautuhan calon angota lesgislatif

MPR
wajib lapor 8 orang
sudah lapor 6 orang
belum lapor 2 orang
kepatuhan 75 persen

DPR
wajib lapor 550 orang
sudah lapor 351 orang
belum lapor 199 orang
kepatuhan 63,82 persen

DPD
wajib lapor 132 orang
sudah lapor 102 orang
belum lapor 30 orang
kepatuhan 77,27 persen

DPRD
wajib lapor 17.663 orang
sudah lapor 12.222 orang
belum lapor 5.441 orang
kepatuhan 63,82 persen

Berita Terkait


Masih Ada 7 Kabupaten Belum Patuh LHKPN

Calon Legislatif Terpilih Harus Laporkan LHKPN

Tidak Lapor LHKPN, Caleg Terpilih Terancam Tidak Dilantik

KPU dan KPK Setuju Caleg Wajib Lapora LHKPN


Tidak Lapor LHKPN, Caleg Terpilih Terancam Tidak Dilantik

KPU dan KPK Setuju Caleg Wajib Lapora LHKPN

Minat Legislatif LHKPN ke KPK Rendah

70 Persen Anggota Dewan Surabaya Belum Serahkan LHKPN

Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber