Berita Terbaru :
Guru dan Siswa SMK Buat Mobil Listrik Untuk Pelaku UMKM
Golkar Akan Definitifkan Calon di 9 Kabupaten Kota
Rumah Sakit Surabaya Mulai Adakan Rapid Test Untuk Peserta UTBK SBMPTN
Adik Via Vallen Lapor Pencemaran Nama Baik di Medsos
Antisipasi Konflik, Bupati Lumajang Cek Jalan Tambang
Empat Rumah Ludes Terbakar Akibat Arus Pendek Listrik
Rekomendasi PKB di Pilkada 2020 Jatuh ke Keturunan Raja dan Sosok Kyai
Kasus Perceraian ASN Meningkat di Masa Pandemi
DPD PDIP Belum Terima Surat Rekom Terkait Pilwali Surabaya
Bawaslu Temukan Ratusan Penyelenggara Tak Netral Dalam Pilkada
Digunakan Tempat Prostitusi, Bangli Dibongkar
Curi Bawang Merah, Pelaku Dimassa dan Motor Dibakar
Ojek Tangguh Wajib Bawa 2 Masker
DPRD Provinsi Jatim Sidak PPDB SMAN 1 Bojonegoro
Sidoarjo Kembali Berlakuan Jam Malam Untuk Tekan Tingginya Penyebaran Covid 19
   

Dewan Protes Walikota 1 Tahun Tidak Hadir Paripurna
Metropolis  Selasa, 02-04-2019 | 18:27 wib
Reporter : Dewi Imroatin
Surabaya pojokpitu.com, Paripurna DPRD Surabaya hari ini diwarnai aksi protes anggota DPRD Surabaya terkait Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang sudah 1 tahun tidak pernah menghadiri rapat paripurna. Bahkan pengesahan APBD pun tidak hadir. Anggota meminta pimpinan mempertanyakan ketidakhadiran itu, apalagi posisi dewan dengan Walikota ini sejajar, bukan malah melakukan pembiaran.

Hari ini merupakan paripurna PA (pendapat akhir) fraksi terkait raperda KTR (kawasan tanpa rokok) namun paripurna diwarnai aksi protes anggota DPRD Surabaya dari fraksi PAN Sudirjo saat akan membacakan PA fraksi.

Sudirjo menyampaikan protes atas ketidakhadiran Walikota Surabaya selama 1 tahun pelaksanaan paripurna DPRD Surabaya. Bahkan setiap pengesahan APBD yang menyangkut kepentingan masyarakat Surabaya pun Walikota dua periode itu tidak hadir.

Politisi yang duduk di Komisi D DPRD Surabaya ini menegaskan, tidak seharusnya pimpinan DPRD Surabaya melakukan pembiaran atas ketidakhadiran Walikota Surabaya, apalagi segala kebijakan itu diteken jeda belah pihak antara legislatif dan eksekutif, yakni Walikota Surabaya.

"Untuk itu, pimpinan harus melakukan hak-haknya misal hak interpelasi, agar  Walikota Surabaya Tri Rismaharini bisa menghargai dan menghormati keberadaan lembaga legislatif ini, bukan malah Walikota tidak menghargai DPRD Surabaya yang menjadi kontrol eksekutif," kata Sudirjo, anggota DPRD Surabaya.

Dari protes itu, fraksi PAN memutuskan tidak membacakan PA fraksi dan meminta Walikota membaca sendiri.

Sementara itu, Sekkota Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan, Walikota hari ini tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan di luar negeri, yakni di Rusia. Sedangkan Wakil Walikota sedang dalam kondisi sakit. "Selama ini Walikota tidak bisa hadir di rapat paripurna dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan," ucap Hendro Gunawan, Sekkota Surabaya.

Berita Terkait

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Akan Dilakukan Secara Terbatas

Terhambat Status Keadaan Darurat, DPRD Tunda Sidang Pembahasan LPKJ

Rapat Paripurna DPR dan Legeslatif Sepi Peserta

Unik, Rapat Paripurna DPRD Dikemas Ala Nuansa Keraton
Berita Terpopuler
Kembali Dibuka, Tempat Wisata di Blitar Terapkan Protokol Kesehatan
Mlaku - Mlaku  18 jam

Tugu Polisi Monumen Perjuangan Polri Karesidenan Besuki Akan Direnovasi
Tempo Doeloe  17 jam

Hama Ulat Mulai Serang Tanaman Jagung
Ekonomi Dan Bisnis  15 jam

Tahapan Relokasi Pedagang Ojokan Masih Lamban
Ekonomi Dan Bisnis  16 jam



Cuplikan Berita
Dua Kadis Terpapar Covid-19, Kantor Terpaksa Dilockdown
Pojok Pitu

Pemkot Surabaya Tepis Isu Pemecatan Kadis DKRTH Surabaya
Pojok Pitu

Diserang Tikus, Petani Ponorogo Resah
Jatim Awan

Rumah Pegawai Lapas Mojokerto Jadi Sasaran Pelemparan Bom Molotov
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber