Berita Terbaru :
Jatim Beri Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19 Masuk SMA/SMK Negeri
Ford Sematkan Fitur Ini di Mobil Polisi untuk Membunuh Virus Corona
Microsoft Mulai Gantikan Tugas Jurnalis dengan Robot
Dua Balita Warga Ngagel Reaktif Positif Covid 19
5 Jam Pencarian, Pemuda Penjaring Ikan Tenggelam Ditemukan Meninggal Dunia
   

70 Persen Anggota Dewan Surabaya Belum Serahkan LHKPN
Metropolis  Rabu, 13-03-2019 | 08:14 wib
Reporter : Dewi Imroatin
Ketua DPRD Surabaya Armuji,
Surabaya pojokpitu.com, Perubahan sistem pelaporan LHKP (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari offline menjadi online, ternyata membuat anggota DPRD Surabaya kesulitan dalam melakukan pelaporan. Bahkan 70 persen anggota DPRD Surabaya belum menyerahkan pelaporan LHKPN ke KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi).

Menurut Ketua DPRD Surabaya Armuji, terdapat dua jenis LHKPN yang wajib dilaporkan. Yakni sebagai anggota DPRD Surabaya yang proses penyerahannya mulai 2017, dan LHKPN anggota DPRD yang maju Caleg. "Untuk LHKPN sebagai anggota DPRD Surabaya, hingga detik ini masih banyak yang belum menyerahkan, bahkan mencapai 70 persen," kata Armuji.

Politisi PDIP ini menegaskan, masih banyaknya anggota DPRD Surabaya yang belum menyerahkan dikarenakan terkendala teknis. Yakni kesulitan memasukan data ke aplikasi secara online. "Saya berharap anggota DPRD yang belum menyerahkan secepatnya memberikan laporan tersebut, apalagi untuk yang maju Caleg batasannya pada Maret ini," tambah Armuji.

Sementara itu anggota DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna mengaku belum menyerahkan LHKPN. Dirinya sudah pernah menyerahkan secara offline lewat form, dan ternyata tidak masuk base data secara online. Sehingga harus melakukan pelaporan kembali secara online. Padahal saat ini para anggota dewan yang kembali maju dalam kondisi sibuk turun untuk sosialisasi. "Harusnya penyerahannya tidak dibatasi sebelum pelantikan, tapi pasca pelantikan, karena pelaporan membutuhkan waktu, sedangkan saat ini masih kampanye," jelas Pertiwi Ayu Krishna.

Berita Terkait

Kajian KPK: BPJS Kesehatan Tidak Perlu Menaikan Iuran Bulanan

KPK Perpanjang Penahanan Saiful Ilah 30 Hari ke Depan

Sekjen PDIP Kembali Diperiksa KPK

Anak Saiful Ilah Diperiksa KPK Terkait Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo
Berita Terpopuler
5 Jam Pencarian, Pemuda Penjaring Ikan Tenggelam Ditemukan Meninggal Dunia
Peristiwa  7 jam

Microsoft Mulai Gantikan Tugas Jurnalis dengan Robot
Teknologi  4 jam

Dua Balita Warga Ngagel Reaktif Positif Covid 19
Metropolis  4 jam

Ford Sematkan Fitur Ini di Mobil Polisi untuk Membunuh Virus Corona
Otomotif  3 jam



Cuplikan Berita
Gelombang Tinggi Terjang Pantai Selatan Lumajang
Pojok Pitu

Puluhan Rumah Warga Pantai Sine Terendam Banjir Rob
Pojok Pitu

Banjir Terjang 5 Kecamatan di Tengah Pandemi Covid-19
Jatim Awan

Dua Truk Pasir Terseret Lahar Dingin Semeru
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber