Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Metropolis 

Ketua DPRD Surabaya Armuji,
70 Persen Anggota Dewan Surabaya Belum Serahkan LHKPN
Rabu, 13-03-2019 | 08:14 wib
Oleh : Dewi Imroatin
Surabaya pojokpitu.com, Perubahan sistem pelaporan LHKP (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari offline menjadi online, ternyata membuat anggota DPRD Surabaya kesulitan dalam melakukan pelaporan. Bahkan 70 persen anggota DPRD Surabaya belum menyerahkan pelaporan LHKPN ke KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi).

Menurut Ketua DPRD Surabaya Armuji, terdapat dua jenis LHKPN yang wajib dilaporkan. Yakni sebagai anggota DPRD Surabaya yang proses penyerahannya mulai 2017, dan LHKPN anggota DPRD yang maju Caleg. "Untuk LHKPN sebagai anggota DPRD Surabaya, hingga detik ini masih banyak yang belum menyerahkan, bahkan mencapai 70 persen," kata Armuji.

Politisi PDIP ini menegaskan, masih banyaknya anggota DPRD Surabaya yang belum menyerahkan dikarenakan terkendala teknis. Yakni kesulitan memasukan data ke aplikasi secara online. "Saya berharap anggota DPRD yang belum menyerahkan secepatnya memberikan laporan tersebut, apalagi untuk yang maju Caleg batasannya pada Maret ini," tambah Armuji.

Sementara itu anggota DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna mengaku belum menyerahkan LHKPN. Dirinya sudah pernah menyerahkan secara offline lewat form, dan ternyata tidak masuk base data secara online. Sehingga harus melakukan pelaporan kembali secara online. Padahal saat ini para anggota dewan yang kembali maju dalam kondisi sibuk turun untuk sosialisasi. "Harusnya penyerahannya tidak dibatasi sebelum pelantikan, tapi pasca pelantikan, karena pelaporan membutuhkan waktu, sedangkan saat ini masih kampanye," jelas Pertiwi Ayu Krishna.

Berita Terkait


Jaksa Agung Akan Evaluasi Program TP4D

Jaksa Agung Lakukan Koordinasi Dengan KPK

Mantan Ketua DPRD Tulungagung Ditahan KPK

Presiden Jokowi Dianggap Melakukan Langkah Tepat Terkait Perppu KPK


Presiden Jokowi Dianggap Melakukan Langkah Tepat Terkait Perppu KPK

Belum Mau Terbitkan Perppu KPK, Pak Jokowi Pilih Cari Figur untuk Dewan Pengawas

RUU KPK Resmi Diundangkan, Masyarakat Desak Presiden Keluarkan Perppu

Besok Awal UU KPK Baru Mulai Berlaku

Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber