Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Peristiwa 

KPK Hanya Dapat Laporan Data LHKPN Penyelengara Negara di Jatim 10,66 Persen
Senin, 25-02-2019 | 17:55 wib
Oleh : Iman Pujiono
Jakarta pojokpitu.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis rendahya Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) di wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Dari 38 kota dan kabupaten, KPK baru saja mendapatkan laporan 10, 66 persen jadi sebanyak 80,9 persen penyelengara negara di Jawa Timur, belum melaporkan LHKPN ke komisi pembertasan korupsi.

Wakil Ketua KPK, La Ode M. Syarif usai bertemu dengan KPK Hongkong, menyindir angota DPRD yang minim melaporkan lhkpn pada awal 2019 ini. 

"Aturan LHKPN yang membuat adalah DPR, kalau DPR tidak melaporkan harta kekayaannya itu berarti tidak menjalankan aturan yang mereka buat sendiri," jelas Laode M. Syarif.

Menurut data yang dirilis KPK per tanggal 25 Februari, secara kelembagaan DPR memiliki presentase kepatuhan lhkpn paling rendah, dari 524 anggota DPR baru 40 orang legislator yang membuat LHKPN atau sekitar 7,63 persen, disusul DPRD se Indonesia sekitar 10, 21 persen.

KPK juga memberikan tenggat waktu kepada penyelenggara negara untuk menyetorkan LHKPN paling lambat 31 Maret 2019. (yos)




Berita Terkait


KPK Hanya Dapat Laporan Data LHKPN Penyelengara Negara di Jatim 10,66 Persen


Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber