Berita Terbaru :
Warga Gelar Senam Corona Setiap Siang
Hari Terakhir, 3.598 Napi Jatim Dibebaskan
Antisipasi Pemudik, Pemerintah Lumajang Siapkan Ruang Karantina
Relawan Berikan Bantuan Face Shield Kepada Rumah Sakit
Rujak Bawean Menjadi Kuliner Pelepas Rindu Perantau Dari Pulau Putri
Kabupaten Trenggalek Umumkan Pasien Pertama Positif Corona
Tim Medis Minim APD, Awak Media Salurkan 100 Unit Baju Hazmat
Kondisi Dua Warga Bapak Anak Positif Corona Terus Membaik
Wabah Corona, Pengusaha Konveksi Produksi Masker Handmade Dengan Motif Kekinian
Baru Bebas Lantaran Progam Asimilasi, Residivis Dihajar Warga Usai Kepergok Curi Motor
Forkopimda Beri Karangan Bunga dan APD Kepada Para Medis
Dampak Covid-19 Ratusan Napi Lapas Kediri Dibebaskan
SMKN 4 Madiun Siapkan APD Pesanan Pemprov Jatim
Diduga Terobos Traffic Light, Beat Tabrak Vega
   

KPK Hanya Dapat Laporan Data LHKPN Penyelengara Negara di Jatim 10,66 Persen
Peristiwa  Senin, 25-02-2019 | 17:55 wib
Reporter : Iman Pujiono
Jakarta pojokpitu.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis rendahya Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) di wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Dari 38 kota dan kabupaten, KPK baru saja mendapatkan laporan 10, 66 persen jadi sebanyak 80,9 persen penyelengara negara di Jawa Timur, belum melaporkan LHKPN ke komisi pembertasan korupsi.

Wakil Ketua KPK, La Ode M. Syarif usai bertemu dengan KPK Hongkong, menyindir angota DPRD yang minim melaporkan lhkpn pada awal 2019 ini. 

"Aturan LHKPN yang membuat adalah DPR, kalau DPR tidak melaporkan harta kekayaannya itu berarti tidak menjalankan aturan yang mereka buat sendiri," jelas Laode M. Syarif.

Menurut data yang dirilis KPK per tanggal 25 Februari, secara kelembagaan DPR memiliki presentase kepatuhan lhkpn paling rendah, dari 524 anggota DPR baru 40 orang legislator yang membuat LHKPN atau sekitar 7,63 persen, disusul DPRD se Indonesia sekitar 10, 21 persen.

KPK juga memberikan tenggat waktu kepada penyelenggara negara untuk menyetorkan LHKPN paling lambat 31 Maret 2019. (yos)




Berita Terkait

KPK Hanya Dapat Laporan Data LHKPN Penyelengara Negara di Jatim 10,66 Persen
Berita Terpopuler
Rujak Bawean Menjadi Kuliner Pelepas Rindu Perantau Dari Pulau Putri
Icip - Icip  5 jam

Baru Bebas Lantaran Progam Asimilasi, Residivis Dihajar Warga Usai Kepergok Cur...selanjutnya
Peristiwa  7 jam

Diduga Terobos Traffic Light, Beat Tabrak Vega
Peristiwa  9 jam

SMKN 4 Madiun Siapkan APD Pesanan Pemprov Jatim
Pendidikan  9 jam



Cuplikan Berita
Jalan Darmo dan Tunjungan Surabaya Ditutup 2 Minggu
Pojok Pitu

Berburu Manisnya Buah Srikaya Puthuk Tuban
Pojok Pitu

Banjir Rendam Tiga Titik Jalan Penghubung Antar Kecamatan
Jatim Awan

Zona Merah di Jatim Menjadi 23 Kabupaten Kota, Kasus Positif 187 Orang
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber