Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Ekonomi Dan Bisnis 

Tambang Sirtu di Sumenep. Foto dok pojokpitu.com
DARURAT, Jatim Butuh Segera Reklamasi Lingkungan Bekas Tambang Galian
Selasa, 29-01-2019 | 16:30 wib
Oleh : Pulung Ciptoaji
Surabaya pojokpitu.com, Meski Satpol PP dan polisi di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto melakukan razia, ternyata masih ada puluhan tambang galian Sirtu belum mengantongi ijin operasional. Namun tetap beroperasi melakukan aktifitas tambang.

Petugas sudah melakukan upaya pencegahan dengan menutup sejumlah lokasi galian tambang yang menyalahi aturan itu. Namun persoalan mulai muncul, yaitu rusaknya lingkungan akibat kegiatan paska aktivitas pertambangan.

Meskipun banyak pengusaha tambang galian yang tidak mengindahkan tentang aturan reklamasi, bagi lahan tambang yang sudah tidak produktif, namun ada juga pemilik lahan tambang yang peduli.

Fardi (bukan nama sebenarnya) misalnya, salah satu mantan pengelola tambang Sirtu ilegal di desa Tempuran Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Kawasan lahan seluas 5,8 hektar miliknya saat ini masih mangkrak, pasca berhenti pengalian 2 tahun lalu. Kawasan di lereng gunung penanggungan ini menjadi berbahaya, sebab menjadi rawan longsor serta muncul kumbangan sedalam 30 meter. Jika musim hujan, kumbangan ini penuh air dan banyak ikannya, namun menjadi berbahaya jika ada orang yang nekat dan tenggelam. "Sudah ada korbannya, di Jombang anak-anak tewas di bekas lahan tambang," kata Fardi.

Sejak awal Fardi sadar bahwa akan kerusakan alam akibat pertambangan Sirtu. Kerusakan ini akan diperparah dengan tak adanya sanksi tegas kepada para pengusaha yang enggan melakukan reklamasi. "Tak sedikit pengusaha nakal di sini yang membiarkan begitu saja lahan bekas galian pasca dieksploitasi," tambah Fardi.

Jika mengacu kepada Peraturan Bupati Mojokerto No 18 tahun 2014, pengusaha hanya diwajibkan membayar uang jaminan reklamasi Rp 50 juta per hektar lahan yang digarap. Serta tidak ada sanksi bagi pengusaha yang tidak melakukan reklamasi.

"Kita hanya mendapatkan teguran sebanyak tiga kali. Jika kita tidak juga melakukan reklamasi, maka kegiatan reklamasi akan dilelang ke pihak ke tiga. Dananya diambil dari jaminan reklamasi yang dibayar pengusaha," tambah Fardi.

Namun ternyata reklamasi yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah tidak juga muncul. Padahal banyak pengusaha kawasan limbah yang menunggu kegiatan reklamasi yang mahal itu. "Reklamasi ini usaha satu-satunya untuk memulihkan kembali lahan yang rusak akibat kegiatan usaha penambangan. Agar kawasan tersebut kembali pulih dan bermanfaat bagi banyak orang," kata Fardi yang pernah kuliah di PTN Surabaya ini.

Di lahan kedalaman 30 meter nanti, akan diurug dengan bahan padat dari limbah pabrik besi. Limbah ini dianggap tidak berbahaya, sebab tidak berbau, serta bisa terurai dengan tanah untuk jangka waktu tertentu. Kemudian 5 meter di permukaan tanah akan diuruk tanah biasa. Dipilihnya tanah yang berhumus dan bisa menyimpan air. Sebab nanti kawasan akan dikembalikan lagi menjadi lahan tebu. "Rencana akan saya urug dengan apapun, asal bisa pulih dan menjadi nilai ekonomis kembali," tambah Fardi.

Namun ternyata reklamasi lahan tambang yang sudah tidak produktif juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Persoalan lain muncul, bahan baku untuk reklamasi juga sangat mahal. Belum lagi si pemilik harus mempekerjakan tenaga kerja untuk kegiatan reklamasi ini.

Fardi mengaku sudah siap resiko, asalkan lahannya pulih kembali. Termasuk niatnya menguruk menggunakan bahan limbah B3 dari pabrik besi. "Ini usaha saling menguntungkan, satu sisi pabrik besi pengen buang limbah, di sisi lain saya butuh material untuk bahan urukan," jelas Fardi.

Usaha reklamasi ini belum menjadi perhatian serius pemerintah. Tidak ada kebijakan spesifik tentang mekanisme reklamasi. Mulai bahan pengurukan serta Amdal. "Hanya ada ijin tentang perubahan status perubahan kawasan, dari lahan tambang menjadi lahan produktif," cerita Fardi.

Saat ini Fardi sedang menjajaki kerjasama dengan perusahaan koperasi armada untuk jasa angkut bahan material reklamasi. Termasuk sedang memperoleh ijin UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Jatim. Dengan ijin ini, Fardi yakin truk muatan limbah itu bisa leluasa keluar masuk kawasan, tanpa ada ganguan. "Ini tekat saya, meskipun mahal tetap dilakukan," Imbuh Fardi.

Upaya lain, yaitu menggandeng unsur media massa lokal dan aktifis LSM. Fardi yakin, dua elemen ini sangat bengis jika mempersoalkan aktifitas yang dianggap melanggar.

Reklamasi Ditolak Aktifis Lingkungan
Bagi aktifis lingkungan, reklamasi dengan bahan urukan limbah B3 sangat ditentang. Alasannya, bukan menyelesaikan masalah, namun justru menimbulkan masalah baru. Misalnya kawasan areal bekas tambang menjadi krisis air bersih, atau menjadi tidak subur. Bahkan terjadi pencemaran sumber mata air dan sumur milik warga di sekitar areal tambang.

Menurut Koordinator Surabaya River Ecological Information Center Ecoton, DR Daru Setyo Rini, sebenarnya modus saja reklamasi kawasan bekas tambang ini. Padahal wujud sebenarnya mereka hanya ingin membuang limbah B3. "Di satu sisi tuntutan ekonomi, sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan," jelas Daru. 

Daru mencontohkan, di kawasan mojokerto banyak kasus buang limbah B3 di kawasan bekas tambang galian C. seperti di Paciran dan Sembung. Di situ, bekas galian C di urug dengan bahan limbah sisa pabrik kertas. Kemudian 1/3 diatas permukaan dibangun perumahan dan lahan tebu. "Namun yang terjadi sekarang daerah Ringinanom menjadi banjir, karena di gunung sudah dikeruk," jelas Daru.

Alasan Ecoton menolak bahan B3 untuk reklamasi, sebab pabrik tidak melakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang. Pengelolaan limbah padat B3 ini harus melalui cara khusus dan butuh biaya besar."Perusahaan pembuang limbah lebih memilih membayari ongkos limbah sebesar Rp 500 per kilogram, dari pada mengolah limbah B3 padat ini," jelas Daru. 

Daru mengkakulasi, jika pabrik mengeluarkan Rp 500 perkilogram, dihitung 30 ton isi muatan truk, maka keuntungan pihak pengelola dan pemilik lahan sangat besar. "Apalagi rata-rata dalam sehari satu areal tambang bisa menampung 60 truk limbah B3 ini, jadi bisa dihitung berapa keuntungannya," tambah Daru yang lulus Doktor dari Universitas Brawijaya Malang ini.

Masalah reklamasi ini seharusnya banyak pihak bertanggung jawab. Tidak hanya dibebankan pada ESDM atau BLH saja. Pihak ESDM bertugas mengawasi dan mengelola jaminan pelaku tambang. "Pihak ESDM harus lebih ketat mengeluarkan ijin tambang, jika ijin terlalu longgar dan akan makin banyak warga dirugikan. Serta nilai jaminan untuk a reklamasi harus lebih besar, jangan Rp 50 juta itu terlalu kecil," kata Daru.

Tanpa Tambang Infrastruktur Jadi Mahal
Sementara itu Kepala Dinas Energi Sumber daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Setiajid mengatakan, sektor tambang selalu menjadi masalah baru bagi masyarakat dan pemerintah. Ada beberapa wilayah yang warganya sering menolak kegiatan tambang. Padahal banyak aspek kehidupan ini membutuhkan produk tambang. Seperti affshore, phyropilit yang banyak di temukan di Jatim. Untuk produk phyropilit ini misalnya, paling banyak ditemukan di Sumber Manjing Wetan Malang. Juga pasir kwarsa terbaik di dunia berada di tambang Tuban.

Juga hasil tambang Sirtu sangat dibutuhkan demi pembangunan infrastruktur. "Mulai jalan, jembatan, tol dan dermaga dibangun berkat hasil tambang," kata Setiajid.

Jika ada warga menolak tambang, maka kegiatan infrastuktur itu menjadi mahal. Adapun kegiatan tambang boleh dilakukan di kota maupun desa. Sebab kegiatan tambang itu sudah diatur dalam perundangan dan UUD 1945, ayat 3.
Setiajid mengakui, memang banyak penguasah tambang yang membandel. Baik itu yang legal maupun ilegal. Mereka ingkar janji, setelah kegiatan ekploitasi kawasan tambang dibiarkan terlantar. Akibatnya justru menjadi kawasan berbahaya, dan bisa memakan korban jiwa. "Di Gresik, ada bekas galian tambang yang dibiarkan terlantar. Luasnya hingga ratusan hektar dengan kedalaman hingga 50 meter," kata Setiajid. (pul)

Berita Terkait


DARURAT, Jatim Butuh Segera Reklamasi Lingkungan Bekas Tambang Galian


Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber