Berita Terbaru :
Tak Bisa Bekerja Selama 4 Bulan, Para Pencinta Seni Wadul ke DPRD
KPU Surabaya Temukan Banyak Alamat Pendukung Tidak Lengkap
Arif Fathoni Calon Kuat Ketua DPD 2 Golkar Surabaya
13 Pasien Covid 19 Sembuh Disambut Yel Yel Marinir
Lestarikan Budaya, Komunitas Dalang Gelar Wayangan Online
Gelombang Pasang Terjang Pemukiman, Lima Rumah Rusak
Kematian Bocah di Irigasi Membuat Orang Tua Shock
Berkat Minum Ramuan Probiotik, 41 Pasien Covid-19 Sembuh
Ternyata Satu Tersangka Pengambilan Paksa Jenazah Positif Covid 19
Penemuan Mayat di Sungai Krapyak Gegerkan Warga Pilangkenceng
Polda dan Bonek Siap Hijaukan Surabaya Dari Covid 19
Hidup Sengsara, Janda Tua Ini Hanya Makan Daun Talas
Hasil Tes Reaktif, 3 Pengunjung Cafe Dikirim ke Rumah Karantina
Pemprov Jatim Siapkan Rp 5 Milyar Untuk Support Desa Wisata
Ditabrak Minubus, Mobil Fortuner Terjun Ke Sungai
   

Bupati Minta Pengusaha Ikut Entaskan Kemiskinan
Mataraman  Jum'at, 23-11-2018 | 19:02 wib
Reporter : Tova Pradana
Madiun pojokpitu.com, Bupati Madiun meminta pengusaha wajib ikut serta mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Madiun. Hal ini sesuai dengan kesepakatan, yang tertuang dalam visi misi bupati Madiun saat pemilihan bupati Madiun.

Guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran, Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro meminta kepada seluruh pengusaha yang mengais rejeki di Madiun untuk ikut serta membantu pengentasan kemiskinan dan menekan angka pengangguran di bumi retno jumilah ini.

Alasannya, dengan kekuatan APBD Kabupaten Madiun, tentu tidak cukup untuk membantu kaum miskin dan mengangkat kaum pengangguran dalam waktu cepat. Bupati membuat kebijakan terobosan agar warga miskin wajib dibantu. Kaum menengah difasilitasi dan kaum kaya wajib dilindungi, sehingga mau membantu sesama dan bergotong royong .

Saat ini, tim bupati Madiun sudah menyusun sistem dan sejumlah peraturan yang mengatur soal itu. Namun, Bupati Madiun masih enggan membeberkan secara detil rencana besar tersebut. Secara garis besar, Ahmad Dawami menyebut pengusaha yang bekerja di Madiun wajib memiliki NPWP Kabupaten Madiun serta memberikan istilah zakat khusus untuk masyarakat di Madiun.

Dengan adanya kajian dan perda khusus ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) namun juga mendorong kesejahteraan warga sekitar.(end)


Berita Terkait

Tragedi Kemiskinan Nganjuk, Janda 2 Anak Terpaksa Jual Teremos Untuk Beli Beras

Angka Kemiskinan di Kota Probolinggo Terus Turun, 29 Kelurahan Akan Dijadikan Kampung Tematik

Di Bojonegoro Tingkat Pengangguran Alami Penurunan

Dari Tahun 2016 Hingga 2019 Angka Kemiskinan di Bojonegoro Alami Penurunan
Berita Terpopuler
Hidup Sengsara, Janda Tua Ini Hanya Makan Daun Talas
Sosok  3 jam

Penemuan Mayat di Sungai Krapyak Gegerkan Warga Pilangkenceng
Peristiwa  3 jam

Gelombang Pasang Terjang Pemukiman, Lima Rumah Rusak
Peristiwa  2 jam

Karyawan Sier Antisipasi Gempa Jepara Susulan
Metropolis  15 jam



Cuplikan Berita
Tiga Pedagang Reaktif, Pasar Kunir Ditutup
Pojok Pitu

Tolak Tracing, Warga Usir Petugas Medis Covid-19
Pojok Pitu

Budidaya Bonsai Kelapa Mulai Digemari di Mojokerto
Jatim Awan

Evakuasi Jasad Pendaki Lawu, Lewat Jawa Tengah
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber