Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Metropolis 

Kabil Mubarok Beberkan Fakta Terima Jatah 3 Bulanan Dari Kadis
Senin, 15-10-2018 | 18:49 wib
Oleh : Fakhrurrozi
Surabaya pojokpitu.com, Dua mantan kepala dinas di Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, M. Ardi Setiawan dan Dinas Perkebunan, M. Syamsul Arifin, kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Dalam persidangan kali ini, lima anggota DPRD Jatim yang masih aktif dihadirkan sebagai saksi, dan mengungkap fakta jatah tiga bulanan dari 10 dinas untuk menguatkan posisi kepala dinas.

Kelima anggota dewan yang dihadirkan Kabil Mubarok, dari Fraksi PKB, Atika Banowati dari Fraksi Golkar, Pranaya Yudha Mahardika dari Fraksi Golkar, Anik Maslachah dari Fraksi PKB dan SW Nugroho dari Fraksi PDI Perjuangan. Kelimanya menjadi saksi dua terdakwa, mantan kepala dinas di Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, M. Ardi Setiawan dan Dinas Perkebunan, M. Syamsul Arifin, dalam persidangan di ruang cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin siang.
 
Dalam kesaksiannya, Kabil Mubarok mengungkapkan bahwa Komisi B menerima jatah 3 bulanan dari 10 kepala dinas, yang langsung dibagikan ke 19 anggota Komisi B. Uang yang diterima dari Bendahara Komisi B, Atika Banowati sekitar Rp 480 juta. Kabil juga menambahkan, bila tidak ada target kepada Kepala Dinas atas besaran jatah bulanan.
 
Besaran jatah tergantung kemampuan setiap Kepala Dinas, seperti Kepala Dinas Peternakan yang mampu Rp 70 juta dan Dinas Perdagangan Rp 75 juta. Suap jatah bulanan ini dilakukan agar dalam evaluasi yang dilakukan Dewan Jatim tidak terlalu ketat dan tidak terlalu banyak pertanyaan. Selain itu, untuk mempertahankan posisi sebagai kepala dinas.
 
Sekedar diketahui, M. Ardi Setiawan dan Samsul Arifin, selaku kadis yang bermitra dengan Komisi B DPRD Jatim diduga memberikan hadiah atau janji terkait pelaksanaan perda dan penggunaan anggaran di Provinsi Jatim tahun anggaran 2016/2017.
 
Kasus ini sendiri bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap triwulan dari Kadis Pertanian dan Kadis Peternakan Jatim kepada Ketua Komisi B Provinsi Jatim, M. Basuki. Uang Rp 150 juta yang diduga pembayaran triwulan kedua diamankan KPK dari tangan staf DPRD Jatim, Rahman Agung di ruangan Komisi B.(end)
 





Berita Terkait


Kabil Mubarok Beberkan Fakta Terima Jatah 3 Bulanan Dari Kadis

Kapolres Kediri Masih Jalani Proses Pemeriksaan Propam Mabes Polri

Bupati Mojokerto Kembali Diperiksa KPK Sebagai Tersangka Kasus Suap

Deklarasi Tekat Bersih Tanpa Suap di Tugu Pahlawan


Amien Rais Dituntut Tunjukkan Bukti Suap Ke Kapolri

Hadirkan Saksi Kunci Kasus Suap 18 Anggota DPRD Kota Malang

Diberitakan Lakukan Suap, Pieter Talaway Siapkan Gugatan

Terlibat Kasus Suap, Idrus Marham Mundur Jadi Menteri dari Mensos
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber