Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Hukum 

Selain itu, terdakwa juga diwajibakan membayar denda Rp 150 juta dan uang pengganti sebesar Rp 1 juta US Dollar Amerika. Foto Rosi
Korupsi Rp 179 Miliar, Dirut PT DOK Divonis 4,8 Tahun Penjara
Jum'at, 12-10-2018 | 19:34 wib
Oleh : Fakhrurrozi
Sidoarjo pojokpitu.com, Direktur Utama PT DOK dan Perkapalan Surabaya, M. Firmansyah Arifin akhirnya divonis 4 tahun 8 bulan penjara oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Atas perbuatannya korupsi tangki pendam fiktif senilai Rp 179 miliar.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan menjelaskan bahwa dua terdakwa M. Firmansyah Arifin, selaku Direktur Utama PT DOK dan Perkapalan Surabaya, dan M. Yahya, Direktur Pemasaran Dan Pengembangan terbukti melakukan korupsi.

Dalam persidangan Jumat sore, majelis hakim memvonis hukuman berbeda terhadap dua terdakwa. Terdakwa M. Yahya divonis 4 tahun 3 bulan, dan denda Rp 100 juta, subsider 3 bulan. Selain itu terdakwa M. Yahya diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 951 US Dollar Amerika. 

Sementara terdakwa M. Firmansyah Arifin menerima hukuman lebih berat dengan pidana 4 tahun 8 bulan, dan membayar denda Rp 150 juta subsider 3 bulan. Terdakwa Firmansyah Arifin juga diwajibkan membayar uang pengganti 1 juta US Dollar Amerika, yang merupakan 28 persen dari total kerugian negara sebesar 3,9  juta US Dollar Amerika. Atas vonis ini, kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir. 

Sekedar diketahui, kasus dugaan korupsi ini bermula saat PT DOK dan Perkapalan Surabaya menandatangani kontrak dengan PT Berdikari Petro untuk melakukan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dengan nilai proyek Rp 179 miliar. 

Dalam pelaksanaannya, PT DOK dan Perkapalan Surabaya melakukan sub kontrak kepada AE Marine di Singapura dan selanjutnya merekayasa progres fisik pembangunan tangki pendam. Lantas PT DOK dan Perkapalan melakukan transfer sebesar 3,9  juta US Dollar kepada AE Marine.

Namun dalam pelaksanaannya justru tidak ada pekerjaan di lapangan. Dana itu justru dipakai untuk menutup kekurangan pembayaran pembuatan dua kapal milik Pertamina kepada Zhang Hong, yang telah memiliki anggaran sendiri. 

Padahal kontrak PT DOK dengan Zhang Hong tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang atau jasa sehingga merugikan PT DOK dan Perkapalan Surabaya. Atas pengadaan proyek fiktif ini, penyidik Pidsus Kejagung menemukan kerugian mencapai Rp 3,3 juta US dollar atau senilai Rp 33 miliar. (pul)



Berita Terkait


Inspektorat Gandeng KPK Cegah Korupsi

Kepala Desa dan Kontraktor di Sidoarjo Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana Desa

Banyaknya Kepala Daerah di Jatim Lakukan Korupsi, Ini Jawaban Soekarwo

Gubernur Jatim Belum Tunjuk Plt Bupati Malang


Terbukti Korupsi, Dua Direktur PT DPS Divonis 4,3 Tahun Penjara

Walikota Setyono dan 3 Terduga Korupsi Tiba di KPK

WTP Baik Tidak Jamin Kepala Daerah Jatim Tidak Korupsi

Komunitas Kartunis Gelar Pameran Anti Korupsi
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber