Berita Terbaru :
Bawaslu Temukan Oknum ASN Beri Dukungan, Unggah Gambar Salah Satu Paslon Di Medsos
Tim Cyber Polres Blitar Kota Patroli Dunia Maya Temukan Indikasi Kampanye Hitam
Hipakad Jatim : Jika Aksi KAMI Adalah Makar , Maka Mestinya Diproses Hukum
Sampai Saat Ini Pemprov Jatim Belum Menyerahkan KUA PPAS Kepada DPRD Jatim
Lpg Melon Cepat Habis, Diduga Digunakan Untuk Pertanian
Hutan Pohon Pelangi, Spot Selfie Apik Bagi Pengunjung
Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Madiun Meningkat 100 Persen
Sutiaji: Tingkat Kedisiplinan Warga Untuk Pakai Masker Semakin Tinggi
   

Pengadilan Tipikor Surabaya Vonis Bersalah Walikota Mojokerto
Hukum  Kamis, 04-10-2018 | 18:11 wib
Reporter : Mujianto Primadi
Berita Video : Pengadilan Tipikor Surabaya Vonis Bersalah Walikota Mojokerto
Surabaya pojokpitu.com, Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menggelar sidang kasus dugaan suap walikota Mojokerto non aktif, Masud Yunus dengan agenda putusan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Dede Suryaman telah memutus mantan walikota Mojokerto, Masud Yunus bersalah karena melanggar pasal 5 ayat 1a Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 64 ayat 1 KUHP dan menjatuhkan hukuman selama tiga tahun enam bulan penjara.

Sidang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketua oleh Dede Suryaman, siang tadi menjatuhkan hukuman kepada mantan walikota Mojokerto, Masud Yunus selama tiga tahun enam bulan dikurangi masa tahanan dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.
 
Sebelum sidang dimulai, puluhan massa pendukung, terutama ibu-ibu dengan kerudung yang sama memberikan dukungan, agar walikota Mojokerto non aktif diputus bebas.
 
Dalam persidangan kali ini, anggota majelis hakim telah membacakan amar putusan walikota Mojokerto nonaktif, Masud Yunus. Di dalam amar putusan, terdakwa telah terbukti malakukan tindak pidana pemberian suap terhadap tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto.
 
Uang diberikan dengan tujuan memperlancar APBD Perubahan 2016 dan diserahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, Wiwiet Febriyanto.
 
Ketiganya pimpinan dewan masing-masing, Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua Umar Faruq dan Wakil Ketua Abdullah Fanani. Mereka sudah lebih dahulu divonis 4 tahun penjara. Demikian pula dengan Kepala Dinas PUPR Wiwiet Febriyanto yang mendapat vonis dua tahun penjara.
 
Jumlah uang suap yang diberikan pihak eksekutif terhadap pimpinan dewan mencapai hampir Rp 2,5 miliar. Terdiri atas uang permintaan tambahan penghasilan dewan senilai Rp 1,4 miliar, uang tambahan fee jasmas Rp 573 juta dan uang suap lainnya masing-masing Rp 150 juta dan Rp 300 juta.

Ketua Majelis Hakim, Dede Suyaman telah memutus walikota Mojokerto non aktif bersalah, sehingga diputus selama tiga tahun enam bulan, dipotong masa tahanan.
 
Atas putusan itu, kuasa hukum terpidana walikota Mojokerto non aktif masih pikir-pikir. Jika masih ada peluang untuk banding, maka akan diajukan banding dengan harapan klienya bebas tidak bersalah.(end)

Berita Terkait

Bupati Mojokerto Diperiksa Penyidik KPK

Walikota Mojokerto Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU

Keluarga Mantan Bupati Mojokerto Diperiksa KPK

Terus Dikembangkan, Kadis PUPR Mojokerto Ditahan KPK
Berita Terpopuler
Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Madiun Meningkat 100 Persen
Peristiwa  7 jam

Hutan Pohon Pelangi, Spot Selfie Apik Bagi Pengunjung
Mlaku - Mlaku  7 jam

Lpg Melon Cepat Habis, Diduga Digunakan Untuk Pertanian
Peristiwa  5 jam

Sampai Saat Ini Pemprov Jatim Belum Menyerahkan KUA PPAS Kepada DPRD Jatim
Politik  5 jam



Cuplikan Berita
Mobil Wuling Ludes Terbakar di Tol Gempol-Pandaan
Pojok Pitu

Viral Danramil dan Anggota Bubarkan Orkes Hajatan
Pojok Pitu

Hingga Malam Hari Bukit Bentar Terbakar, Petugas Masih Lakukan Pemadaman Manual
Jatim Awan

Kebakaran Gudang Margomulyo, Tiga Isi Gudang Ludes Dilalap Api
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber