Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Hukum 

Pengadilan Tipikor Surabaya Vonis Bersalah Walikota Mojokerto
Kamis, 04-10-2018 | 18:11 wib
Oleh : Mujianto Primadi
Berita Video : Pengadilan Tipikor Surabaya Vonis Bersalah Walikota Mojokerto
Surabaya pojokpitu.com, Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menggelar sidang kasus dugaan suap walikota Mojokerto non aktif, Masud Yunus dengan agenda putusan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Dede Suryaman telah memutus mantan walikota Mojokerto, Masud Yunus bersalah karena melanggar pasal 5 ayat 1a Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 64 ayat 1 KUHP dan menjatuhkan hukuman selama tiga tahun enam bulan penjara.

Sidang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketua oleh Dede Suryaman, siang tadi menjatuhkan hukuman kepada mantan walikota Mojokerto, Masud Yunus selama tiga tahun enam bulan dikurangi masa tahanan dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.
 
Sebelum sidang dimulai, puluhan massa pendukung, terutama ibu-ibu dengan kerudung yang sama memberikan dukungan, agar walikota Mojokerto non aktif diputus bebas.
 
Dalam persidangan kali ini, anggota majelis hakim telah membacakan amar putusan walikota Mojokerto nonaktif, Masud Yunus. Di dalam amar putusan, terdakwa telah terbukti malakukan tindak pidana pemberian suap terhadap tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto.
 
Uang diberikan dengan tujuan memperlancar APBD Perubahan 2016 dan diserahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, Wiwiet Febriyanto.
 
Ketiganya pimpinan dewan masing-masing, Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua Umar Faruq dan Wakil Ketua Abdullah Fanani. Mereka sudah lebih dahulu divonis 4 tahun penjara. Demikian pula dengan Kepala Dinas PUPR Wiwiet Febriyanto yang mendapat vonis dua tahun penjara.
 
Jumlah uang suap yang diberikan pihak eksekutif terhadap pimpinan dewan mencapai hampir Rp 2,5 miliar. Terdiri atas uang permintaan tambahan penghasilan dewan senilai Rp 1,4 miliar, uang tambahan fee jasmas Rp 573 juta dan uang suap lainnya masing-masing Rp 150 juta dan Rp 300 juta.

Ketua Majelis Hakim, Dede Suyaman telah memutus walikota Mojokerto non aktif bersalah, sehingga diputus selama tiga tahun enam bulan, dipotong masa tahanan.
 
Atas putusan itu, kuasa hukum terpidana walikota Mojokerto non aktif masih pikir-pikir. Jika masih ada peluang untuk banding, maka akan diajukan banding dengan harapan klienya bebas tidak bersalah.(end)

Berita Terkait


Terlibat Korupsi, Mantan Kepala Dinas Pertanian Diperiksa Sebagai Tersangka

Dump Truk dan Mobil Mewah Rekanan dan Tangan Kanan Bupati Mojokerto Non Aktif Disita KPK

Aset Tanah dan Bangunan Milik Bupati Mojokerto Non Aktif Disita KPK

Suami Istri Pejabat Pemkab Mojokerto Diperiksa KPK


Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber