Berita Terbaru :
PSSI Meluncurkan Video Garuda Melawan Corona
Relawan MBLC, Bersama-Sama Perangi Corona
Ketua Perpani Jatim Deny Trisyanto Semprot Sendiri Lapangan Panahan
20 Ribu Liter Desinfektan Disemorotkan Ke 2 Kecamatan Hingga ke Desa Terpelosok
20 Ribu Liter Desinfektan Disemorotkan Ke 2 Kecamatan Hingga ke Desa Terpelosok
Pengadilan Negeri Malang Gelar Sidang Melalui Online
Bantuan Sembako Warga Terdampak Covid-19 Terus Mengalir
Kurangi Resiko Tertular Covid-19 RS UMM Ciptakan APD
Pemkot Bersama Polri Terus Lakukan Penyemprotan Desinfentan di Jalan Raya
Ruas Jalan Protokol Sumenep Disemprot Menggunakan Damkar
Tebing Longsor, Pipa PDAM Putus, 1500 Pelanggan Terganggu
   

Pengadilan Tipikor Surabaya Vonis Bersalah Walikota Mojokerto
Hukum  Kamis, 04-10-2018 | 18:11 wib
Reporter : Mujianto Primadi
Surabaya pojokpitu.com, Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menggelar sidang kasus dugaan suap walikota Mojokerto non aktif, Masud Yunus dengan agenda putusan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Dede Suryaman telah memutus mantan walikota Mojokerto, Masud Yunus bersalah karena melanggar pasal 5 ayat 1a Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 64 ayat 1 KUHP dan menjatuhkan hukuman selama tiga tahun enam bulan penjara.

Sidang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketua oleh Dede Suryaman, siang tadi menjatuhkan hukuman kepada mantan walikota Mojokerto, Masud Yunus selama tiga tahun enam bulan dikurangi masa tahanan dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.
 
Sebelum sidang dimulai, puluhan massa pendukung, terutama ibu-ibu dengan kerudung yang sama memberikan dukungan, agar walikota Mojokerto non aktif diputus bebas.
 
Dalam persidangan kali ini, anggota majelis hakim telah membacakan amar putusan walikota Mojokerto nonaktif, Masud Yunus. Di dalam amar putusan, terdakwa telah terbukti malakukan tindak pidana pemberian suap terhadap tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto.
 
Uang diberikan dengan tujuan memperlancar APBD Perubahan 2016 dan diserahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, Wiwiet Febriyanto.
 
Ketiganya pimpinan dewan masing-masing, Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua Umar Faruq dan Wakil Ketua Abdullah Fanani. Mereka sudah lebih dahulu divonis 4 tahun penjara. Demikian pula dengan Kepala Dinas PUPR Wiwiet Febriyanto yang mendapat vonis dua tahun penjara.
 
Jumlah uang suap yang diberikan pihak eksekutif terhadap pimpinan dewan mencapai hampir Rp 2,5 miliar. Terdiri atas uang permintaan tambahan penghasilan dewan senilai Rp 1,4 miliar, uang tambahan fee jasmas Rp 573 juta dan uang suap lainnya masing-masing Rp 150 juta dan Rp 300 juta.

Ketua Majelis Hakim, Dede Suyaman telah memutus walikota Mojokerto non aktif bersalah, sehingga diputus selama tiga tahun enam bulan, dipotong masa tahanan.
 
Atas putusan itu, kuasa hukum terpidana walikota Mojokerto non aktif masih pikir-pikir. Jika masih ada peluang untuk banding, maka akan diajukan banding dengan harapan klienya bebas tidak bersalah.(end)

Berita Terkait

Bupati Mojokerto Diperiksa Penyidik KPK

Walikota Mojokerto Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU

Keluarga Mantan Bupati Mojokerto Diperiksa KPK

Terus Dikembangkan, Kadis PUPR Mojokerto Ditahan KPK
Berita Terpopuler
Ruas Jalan Protokol Sumenep Disemprot Menggunakan Damkar
Peristiwa  5 jam

Kurangi Resiko Tertular Covid-19 RS UMM Ciptakan APD
Pendidikan  4 jam

Bantuan Sembako Warga Terdampak Covid-19 Terus Mengalir
Peristiwa  3 jam

Pengadilan Negeri Malang Gelar Sidang Melalui Online
Hukum  2 jam



Cuplikan Berita
Viral, Wakil Bupati Sidoarjo Ikut Memakamkan Pasien Positif Corona
Pojok Pitu

Seorang Dokter Sidoarjo Tertular Virus Covid 19, Satu Perawat PDP
Pojok Pitu

Gubernur Jatim Takziah ke Kediaman Ibunda Presiden Jokowi
Jatim Awan

Santri di Jombang Gelar Sholat Ghoib Ibunda Presiden
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber