Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Opini 

DPT Lagi . . DPT Lagi . .
Senin, 17-09-2018 | 18:28 wib
Oleh : Elsa Fifajanti, SS.,
pojokpitu.com, Persoalan mendasar yang selalu muncul dari Pemilu ke Pemilu adalah tentang data pemilih. Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diistilahkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masyarakat awam, di pedesaan yang bergunung-gunung, kepulauan atau wilayah yang terpencil tentu tidak tahu apa itu DPT. Yang mereka tahu ketika mendapat undangan untuk memberikan suara, berarti bisa datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat coblosan.

Masyarakat banyak yang tidak tahu, bahwa pemilih adalah raja saat berlangsungnya kontestasi politik. Satu suara sangat menentukan. Dari pengalaman sebagai penyelenggara pemilu, nyaris tidak pernah ada laporan ke Pengawas Pemilu, terkait belum masuknya seseorang ke dalam daftar pemilih. Jikapun ada, bukan yang bersangkutan yang melaporkan, melainkan tim sukses dalam Pemilihan Kepala Daerah, mereka yang maju sebagai caleg, atau pengurus partai tertentu. Dan biasanya, melaporkan secara massal. Jika ada laporan seperti ini, barulah penyelenggara bergerak melakukan verifikasi dan sebagainya.

Namun demikian, bukan berarti penyelanggara diam tak melakukan apapun terkait kemungkinan munculnya masalah dalam DPT. KPU bersama sistem yang telah dibuatnya, Sidalih (Sistem Data Pemilih), telah berjibaku melakukan pemutakhiran data pemilih. Dan jika di kemudian hari ada yang salah Sidalihlah yang seringkali dikambinghitamkan. Ada beberapa pengalaman misalnya, pengawas pemilu merekomendasikan pencoretan nama tertentu karena ketika dicocokkan di lapangan ternyata pemilih tersebut telah meninggal dunia, dan KPU menyatakan telah melakukan pencoretan, kadangkala nama tersbeut muncul kembali. Apakah tehnologi yang harus menanggung kesalahan?

Pada sebuah kesempatan, penulis pernah mengikuti betapa runyamnya proses pemutakhitan data pemilih yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di sebuah desa. Dalam praktiknya, PPS yang bersangkutan tidak melakukan pendataan dari rumah ke rumah sesuai data yang telah dia miliki dari lembaga di atasnya, namun data tersebut diserahkan sepenuhnya kepada ketua RT di satu wilayah. Ketua RT yang merasa bukan tanggung jawabnya, tentu saja melakukan pemutakhiran ala kadarnya. Antara lain, tidak memasukkan TNI/Polri yang sudah memasuki masa pensiun, tidak memasukkan mereka yang sudah berusia 17 tahun.

Barulah muncul masalah, saat hari H yang bersangkutan protes karena tidak mendapatkan undangan untuk memberikan suara ke TPS. Sebelum-sebelumnya, para pemilih yang sudah memenuhi syarat ini sama sekali tidak tertarik mengecek apakah namanya sudah tercantum atau belum dalam DPT, meski  KPU sudah menyediakan akses yang canggih yang bisa diklik dalam hitungan menit.

Di sisi lain, Bawaslu di tingkat yang paling bawah, yang dalam marsnya "menjaga hak pilih di sleuruh negeri", seringkali mati gaya, tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ada masa pemutakhiran dan perbaikan data pemilih. Ada sebuah ilustrasi fakta, seorang PPS yang ketika melakukan pemutakhiran data pemilih, enggan diikuti oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), yang di Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu disebut Pengawas Desa atau Pengawas Kelurahan. Sehingga munculah istilah kucing-kucingan di tingkat bawah saat gencar-gencarnya dilakukan pemutakhiran data pemilih. Mengapa bisa muncul hal ini? Dari sisi PPS mengatakan, kehadiran PPL semakin menambah ribetnya pekerjaan yang harus dilakukan, karena PPL seringkali tidak jelas apa tugasnya, kecuali hanya membuntuti PPS yang tengah bertugas.

Ilustrasi lain kerunyaman pemutakhiran data pemilih ini manakala PPL dan PPS ternyata adalah sepasang suami istri. Lho kok bisa? Bisa dan itu terjadi disebuah wilayah Kabupaten di Jatim, yang memiliki wilayah pegunungan dengan medan geografis yang cukup jauh antara satu desa dan desa lainnya. Sehingga ketika PPS melakukan pemutakhiran data, si PPL melekat erat dan mengiyakan semua pendataan yang telah dilakukan PPS.

Kasus lain yang seringkali muncul  terkait dengan pemutakhiran data pemilih ini adalah petugas PPS menyewa orang lain untuk melakukan pendataan data pemilih maupun saat melakukan pemutakhiran, dan runyamnya lagi PPL tidak mengetahui adanya praktik ini. Dan kasus serupa ini meski tidak sporadis setidaknya menyumbang adanya error dalam proses pendataan pemilih.

Masih terkait ruyamnya pemutakhiran data pemilih di tingkat bawah ini, penulis mengalami sendiri, bagaimana rumitnya mencoret nama penulis, yang telah pindah dari sebuah wilayah kabupaten, karena sudah pindah selama hampir dua puluh tahun dari wilayah tersebut. Setiap kali ada Pilkada, ataupun Pemilu, nama penulis selalu tercantum pada Daftar Pemilih di wilayah kabupaten itu, padahal nama yang sama, selama dua puluh tahun lebih, juga tercantum di wilayah kota lain. Berkali-kali dilaporkan kepada penyelenggara pemilu, berkali-kali pula nama itu tetap muncul setiap kali ada Pilkada atau Pemilu. Hanya mencoret dua nama (sepasang suami istri) saja, rumitnya seperti ini.

Persoalan terkait DPT kembali mengemuka saat Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan penyelenggara pemilu di Sampang, Madura untuk kembali menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena salah satunya dianggap Pemilihan Bupati (Pilbup) Sampang menggunakan basis DPT Pilpres 2014 yang dianggap tidak logis oleh MK. Meski sebenarnya persoalan DPT bukan satu-satunya yang menyebabkan karut marutnya Pilkada Sampang, namun ketika MK menyinggung tentang DPT, setidaknya banyak tangan menunjuk pada penyelenggara di sana. "Anda ngapain saja, selama proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan?"

Namun demikian, tidak seharusnya semua telunjuk diarahkan kepada penyelenggara pemilu terkait amburadulnya  DPT (jika dianggap amburadul). Masyarakat pemilih yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih hendaknya juga disadarkan, untuk mempunyai rasa memiliki terhadap gawe Pemilu, dengan ikut berpartisipasi mengecek nama dalam DPT yang sudah ditempelkan di tempat-tempat umum.

Ada pertanyaan yang seringkali penulis lontarkan, "Kira-kira apa yang harus anda lakukan saat DPT sudah diumumkan di tempat-tempat umum?". Nyaris semua jawaban tidak ada yang tepat. Padahal sangat sederhana, ketika terdapat DPT yang sudah dipampang, yang pertama kali dilakukan adalah mengecek nama diri sendiri, apakah sudah tercantum ataukah belum/tidak tercantum.

Barulah kemudian mengecek nama pasangan, suami atau istri. Selanjutnya anak-anak kita yang sudah memasuki usia pemilih. Berikutnya adalah memberi pemahaman, apa yang harus dilakukan manakala nama kita yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih ternyata tidak tercantum dalam DPT. Jika ini secara terus menerus disosialisasikan oleh Penyelenggara Pemilu kepada masyarakat pemilih, setidaknya bisa mengurangi "error" lainnya dalam DPT.

Seringkali saat muncul permasalahan DPT ini, KPU seolah-olah menjadi tersangka yang harus menanggungnya. Karena KPU-lah yang memiliki data, dan lembaga ini jualah yang menerima data pemilih pertama kali dari pemerintah. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Seperti telah disinggung di atas, seringkali pengawas pemilu (sekali lagi di tingkat bawah) mati gaya karena tidak tahu apa yang harus disikapi ketika ada persoalan DPT yang muncul. Karena sejatinya ujung tombak pengawasan ada tingkat yang paling bawah yakni PPL dan nanti ada pengawas TPS menjelang 23 hari sebelum pemungutan suara.

Di tingkat provinsi, Bawaslu barangkali hanya memberikan setumpuk kertas kerja yang harus disi angka-angka, namun secara substansi tidak tahu apakah itu benar-benar menegakkan pengawasan dalam hal pemutakhiran data pemilih. Karena pengisian alat kerja ini sejatinya hanya mengugurkan kewajiban, dan meloloskan diri dari umpatan para pimpinan di atasnya. Apakah pengawasan sudah berjalan efektif dengan mengisi alat kerja yang setumpuk itu, ini yang tidak pernah diketahui oleh masyarakat di luar penyelenggara.

Setidaknya, apakah Bawaslu juag telah membekali jajarannya dengan tiga hal yang dijadikan dasar dalam melakukan analisis kegandaan. Antara lain  pada elemen NIK, nama, dan tanggal lahir pemilih. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 198 ayat 2 menyatakan bahwa warga negara Indonesia didaftarkan satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.

Temuan pemilih tidak memenuhi syarat berupa ganda, meninggal, pindah domisili, dan lain sebagainya harus dengan real data by name by address. Bawaslu di seluruh tingkatan juga harus memastikan bahwa proses penghapusan data ganda pemilih dan memasukan pemilih potensial dalam daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU berjalan dengan benar. Untuk memastikan hal ini, Bawaslu perlu melakukan penelusuran lebih lanjut dengan faktualisasi langsung ke lapangan dan mengecek KTP pemilih. Bukan hanya dengan duduk manis, menunggu data yang diberikan oleh KPU, di masing-masing tingkatan.

Problem DPT tak sekadar persoalan penyelenggara pemilu. Namun karena telah menjadi tupoksinya, dan mendapat kucuran anggaran yang mahal, memang seharusnya, penyelanggara pemilu mengambil peran yang besar dalam mengurai problem ini. Bukankah Pilkada dan Pemilu ini digelar hanya tiap lima tahun sekali? Dan problem DPT selalu muncul dari Pemilu ke Pemilu?

Sebagai masyarakat awam, semoga persoalan DPT segera teratasi, KPU melayani pemilih dan Bawaslu menjaga hak pilih di seluruh negeri, semoga tidak hanya menjadi slogan di atas ketas. Dan Persoalan DPT tidak menjadi "Hantu" di setiap Pilkada maupun Pemilu.  (end)


Berita Terkait


Cangkrukan Bersama Netizen Ciptakan Pemilu Tanpa Hoax

Polda Jatim Terjunkan 200 Ribu Personil Amankan Pemilu 2019

Kapolres Malang dan Forpimda Deklarasikan Pemilu Damai Bersama Tim Pemenangan Presiden

Ajak Parpol Peserta Pemilu, Kapolrestabes Deklarasikan Pemilu Damai


Kapolres Malang dan Forpimda Deklarasikan Pemilu Damai Bersama Tim Pemenangan Presiden

Wakapolda Kunjungi Tokoh Agama Untuk Mengajak Pemilu Damai

KPU Tulungagung Lakukan Gerakan Melindungi Hak Pilih Pada Pemilu 2019

Ajak Parpol Peserta Pemilu, Kapolrestabes Deklarasikan Pemilu Damai
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber