Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Opini 

Masih Pantaskah Surabaya Sebagai Kota Pahlawan ?
Minggu, 26-08-2018 | 14:53 wib
Oleh : Nanang Purwono
Surabaya pojokpitu.com, Tiga bulan setelah bulan Agustus 1945, yakni September, Oktober dan November, boleh dibilang sebagai bulan-bulan kepahlawanan Surabaya, yang akhirnya menjadikan Surabaya ditetapkan sebagai kota Pahlawan oleh presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Kota Pahlawan adalah sebuah status, yang tidak hanya menjadi milik kota Surabaya, serta milik propinsi Jawa Timur. Tetapi status kepahlawanan, yang disandang oleh kota Surabaya ini, adalah milik bangsa Indonesia secara nasional. Bahkan hari Pahlawan itu diperingati oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Di saat bangsa Indonesia memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73, yang esensinya adalah menghormati jasa-jasa para pahlawan dan pejuang bangsa, justru kota yang berjuluk kota Pahlawan ini dihadapkan pada ancaman degradasi nilai kepahlawanan. Sungguh sebuah ironi.

Belum sembuh luka menganga akibat hilangnya rumah cagar budaya, yang pernah digunakan sebagai tempat penyiaran radio pemberontakan Bung Tomo tahun 1945, kini kota Pahlawan Surabaya dihadapkan pada ancaman rusaknya tatanan sejarah kepahlawanan kota Surabaya. Sejarah adalah tatanan peristiwa yang terjadi dalam kronologi ruang dan waktu. Salah satu diantaranya adalah peristiwa bersejarah mempertahankan kota dari desakan Sekutu, yang terjadi di sepanjang jalan Dinoyo, Wonokromo hingga Gunungsari pada tahun 1945.

Ancaman degradasi nilai kepahlawanan, yang sedang terjadi di kota Pahlawan ini, sesungguhnya ancaman terhadap bangsa, karena apa yang terjadi di Surabaya ini bisa menjadi preseden buruk bagi bangsa, yang warganya diajak untuk senantiasa menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Bung Karno berpesan lewat slogannya JAS MERAH. Jangan sekali sekali melupakan sejarah. Jika di kota, yang berjuluk kota Pahlawan saja, sudah mengalami degradasi apresiasi kepahlawanan, bagaimana dengan kota kota lain, yang secara nasional, juga diajak menghargai perjuangan bangsa. Semoga hal itu tidak terjadi.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, ketika ditanya sejumlah wartawan cetak, online dan elektronik mengenai perubahan nama jalan Gunungsari dan Dinoyo mengatakan bahwa ia tidak mengurusi masalah-masalah seperti itu (polemik penggantian sebagian nama jalan Gunungsari dan Dinoyo). Ia lebih mengurusi persoalan, yang menyangkut banyak orang. Risma menambahkan bahwa masalah penggantian nama jalan adalah urusan propinsi karena yang punya gagasan adalah pihak gubernur Jawa Timur. Bukan walikota atau pemerintah kota Surabaya.

DPRD kota Surabaya memang sudah menggedok hasil panitia khusus (pansus) perubahan sebagian nama jalan atas usulan walikota Surabaya melalui rapat paripurna DPRD dan hasilnya telah diserah-terimakan ke pemerintah kota melalui wakil walikota Wishnu Wardhana. Meski demikian, pergantian sebagian nama jalan itu tidak akan bisa dilakukan tanpa ada Peraturan Walikota (perwali) yang terbit sebagai tindak lanjut dari hasil rapat paripurna DPRD kota Surabaya.

Kini bola panas itu ada di tangan walikota Surabaya. Pemerintah propinsi Jawa Timur tidak akan meresmikan pergantian nama jalan jika dasar hukumnya tidak lengkap dan kuat. Yaitu tidak ada perwali sebagai pijakan hukum pergantian sebagian nama jalan Dinoyo dan Gunungsari. Kepala Humas dan Protokoler pemerintah Propinsi Jawa Timur, Benny Sampir Wanto pun mengatakan bahwa pihaknya menunggu perwali sebagai dasar peresmian nama jalan baru pada ruas jalan Gunungsari dan Dinoyo.

Pertanyaannya adalah apakah walikota Surabaya akan mengeluarkan perwali sebagai kelanjutan dari hasil rapat paripurna DPRD Surabaya atau beranikah Risma tidak mengeluarkan perwali sebagai perlindungan terhadap jejak sejarah kepahlawanan kota pahlawan Surabaya.

Jangan sampai apa yang sedang terjadi di Surabaya ini menjadi apa yang telah tergambar pada ramalan Joyoboyo. Yaitu seperti ramalan kuno yang berbunyi "Kali kelangan kedunge" (sungai kehilangan sumber airnya). Ramalan ini mirip dengan "Kota Pahlawan kehilangan tetenger dan nilai-nilai kepahlawanannya". Inilah ironi kota Pahlawan. Karenanya, ironi ini tidak boleh terjadi. Kota Pahlawan harus tetap menjaga tetenger tetenger dan nilai nilai kepahlawanannya.

Dalam kasus jalan Gunungsari yang bersejarah, veteran perang Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), Soemanto, telah bersaksi bahwa jalan itu sakral, di jalan itu banyak kawan kawan seperjuangannya tewas. Karenanya, jalan itu harus dijaga, baik secara fisik maupun non fisik, agar fakta sejarah yang terjadi di sana (tempat) pada masa perang 1945 (waktu) tetap terjagai nilai nilainya. Sejarah adalah untaian peristiwa yang terjadi dalam ruang dan waktu, seperti sejarah pertahanan kota Surabaya yang terjadi di Dinoyo dan Gunungsari pada tahun 1945.

Pada bulan bulan setelah bulan Agustus (seperti September, Oktober dan November) adalah bulan bulan bersejarah di kota Surabaya. Maka marilah bulan bersejarah ini tetap dijaga sebagai semangat mempertahankan NKRI, sebagaimana telah dicontohkan oleh para pendahulu bangsa, para pejuang Surabaya, yang telah menjaga NKRI di palagan Dinoyo dan Gunungsari. Kota Surabaya harus tetap menjadi Kota Pahlawan, apa pun yang terjadi.(end)















Berita Terkait


Makna Pahlawan Jaman Now, Jadilah Anak Muda Yang Bermanfaat

Karnaval Hari Pahlawan, Ratusan Warga Unjuk Gigi Pamerkan Kostum Paling Unik

Hari Pahlawan Ganti Tumpah Darah dengan Donor Darah

Relawan Kiai Maruf Amin Jadikan Sutopo Pahlawan Antihoaks


Guru Honorer adalah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Karnaval Hari Pahlawan, Ratusan Warga Unjuk Gigi Pamerkan Kostum Paling Unik

Hari Pahlawan Ganti Tumpah Darah dengan Donor Darah

Relawan Kiai Maruf Amin Jadikan Sutopo Pahlawan Antihoaks

Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber