Berita Terbaru :
Lima Guru Positif Covid-19, Begini KBM di SDN Plaosan 1
Positif Covid-19 di Tuban Tembus 157 Kasus
Traffic Light Lumajang Dipasang Garis Jaga Jarak Layaknya Starting Grid Moto GP
Kembangkan Bakat, 5 ABK Membuat Grup Band
Pelaku Diduga Copet Diamankan Polisi Usai Gasak HP Milik Demonstran
Demo Tolak RUU Omnibus Law di Tengah Pandemi Covid-19
Dokter dan Perawat RSUD Caruban Terpapar Virus Corona
Warga Dibuat Bingung Atas Pelayanan PDAM
Sebanyak 30 Persen PPDP Surabaya Enggan Melakukan Rapid Tes
Polresta Banyuwangi Ungkap Kasus Narkoba Dalam Bungkusan Rengginang
Empat Tahun Buron, Perampok Sadis Dibekuk Jatanras
Robot Arta Mulai Layani Rapid Tes UTBK di Unair
Menko PMK Kecewa Jatim Tak Bisa Penuhi Target Dua Minggu Dari Jokowi
Perwali No 33, Masuk Surabaya Wajib Rapid Tes Bagi Warga Luar Kota
Sidak Takaran Minyak, Petugas Temukan Produsen Nakal
   

Menakar Polemik Perubahan Nama Jalan di Era Reformasi Birokrasi Pakde Karwo
Opini  Minggu, 05-08-2018 | 13:14 wib
Reporter : Nanang Purwono
PENULIS: NANANG PURWONO Wakil Pimpinan Redaksi JTV / Penulis buku
Surabaya pojokpitu.com, (Jangan Sampai Menjadi Arogansi Birokrasi) Apa hubungannya perubahan nama jalan yang akhir akhir ini mencuat di Surabaya dengan birokrasi? Pemberitaan Jawa Pos edisi 27, 28, 31 Jul dan 1 Agustus secara beruntun menyelipkan pesan adanya upaya intimidasi dari struktur pansus (dewan) agar mengawal kesepakatan yang berujung kepada pemberian rekomendasi perubahan sebagian nama jalan Dinoyo dan Gunungsari di Surabaya. Kemudian diikuti dengan edisi 4 Agustus 2018, yang berujung dengan mundurnya fatchul Muid dari ketua pansus.

Fakta ini menarik untuk disimak bersama.
Sesungguhnya edisi Jawa Pos akhir akhir ini menjadi kulminasi terkuaknya peran dewan yang telah terstruktur dan taktis dalam pembahasan perubahan sebagian nama jalan, yang diajukan oleh pemerintah kota Surabaya sebagai perpanjangan pemerintah propinsi Jawa Timur, yang menggagas Rekonsiliasi Budaya Jawa Sunda dengan menguban nama jalan Dinoyo dan Gunungsari sebagai simbol rekonsiliasi.

Perubahan sebagian nama jalan Dinoyo dan Gunungsari itu menjadi sebuah polemik, yang menggelinding bagai bola panas di area kota Surabaya, setelah ditendang oleh "pemain" di tingkat propinsi. Ya, bola panas itu tidak lain sebuah ilustrasi polemik perubahan sebagan nama jalan Dinoyo dan Gunungsari, yang digulirkan oleh birokrat nomor satu di Jawa Timur, yang akrab dipanggil Pak De Karwo.
Pak De Karwo sungguh memiliki gagasan yang brilian dan luar biasa di penghujung purna tugasnya sebagai Gubernur Jawa Timur selama 2 periode sejak 2009 hingga 2019 mendatang. Gagasan cemerlang itu adalah sebuah rekonsiliasi budaya Jawa dan Sunda, yang bertujuan untuk menghapus stigma perseteruan budaya yang turun temurun di lingkungan warga etnis Jawa dan Sunda. Meski perseteruan itu sesungguhnya semu dan hampir tidak ada.

Kenyataannya adalah hubungan budya antara Jawa dan Sunda selama ini baik-baik saja. Bahkan kerjasama antara kedua belah pihak, baik yang bersifat Government to Government (G to G) mauoun People to People (P to P) berjaln sangat akrab. Menurut orang jawa hubungan budaya antar keduanya bagaikan mimi lan mintuno. Sementara menurut Arek Suroboyo hubungan itu bagaikan tumbu oleh tutup. Buktinya di dunia sepak bola, Surabaya (persebaya) dan Bandung (persib) adalah satu saudara dan satu jiwa. Kemudian, tidak sedikit orang Jawa menikah dengan orang Sunda. Masih banyak lagi persaudaraan budaya yang berjalan harmonis. Semuanya menunjukkan bahwa hubungan budaya antara Jawa dan Sunda adalah baik baik saja dan  tidak ada yang perlu direkonsiliasi.

Kalau toh tetap ada yang namanya rekonsiliasi, mari kita sikapi upaya ini secara positif. Bahwa upaya itu adalah upaya untuk lebih menguatkan jalinan persahabatan budaya dan persaudaraan antara etnis Jawa dan Sunda. Apalagi pak De Karwo sudah kadung menggaungkan suara rekonsiliasi ini di bumi Sunda bersama mitranya gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan yang didukung oleh gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Sayangnya,  cara yang ditempuh untuk melambangkan rekonsiliasi budaya Jawa dan Sunda itu, oleh kelompok pemerhati sejarah Surabaya Heritage Spciety (SHS) dan Prof. Johan Silas,  dianggap mencederai sejarah Surabaya karena jalan Dinoyo dan Gunungsari menyimpan sejarah kota Surabaya.

Terhadap upaya rekonsiliasi budaya Jawa - Sunda ini, warga Surabaya bukannya menolak ide brillian yang digagas gubernur Soekarwo. Warga Surabaya bangga atas upaya untuk lebih mempererat persaudaraan dalam bingkai kebangsaan. Ini sesuai dengan ciri khas Arek Suroboyo yang egaliter.

Namun demikian, ada yang tidak sesuai dengan Arek Suroboyo. Yakni cara yang ditempuh untuk mewujudkan Rekonsiliasi Budaya Jawa Sunda. Cara ini adalah mengganti sebagian nama jalan Dinoyo dan Gunungsari. Bagi mereka, kedua nama jalan itu mengandung sejarah dan menyimpan nilai-nilai kearifan lokal. Meski ruas jalan di Dinoyo yang terpenggal hanya 300 meter untuk disemati dengan nama jalan Sunda. Sementara sebagian nama jalan yang terpotong di Gunungsari hanya sepanjang 2000 meter dan akan dimahkotai dengan nama jalan Prabu Siliwangi.

Apapun indahnya mahkota yang disematkan pada dua nama jalan itu, warga Surabaya, khususnya yang terdampak, serta warga kota yang peduli dengan sejarah Surabaya, tidak sepakat dengan cara yang dipakai untuk melambangkan rekonsiliasi itu karena alasan-alasan administratif kependudukan dan surat surat legal lainnya. Tidak sedikit dari mereka yang juga berpegang pada alasan sejarah. Apalagi bagi para pegiat Sejarah Surabaya. Meski para pegiat itu bukan warga terdampak, tapi hilangnya secuwil sejarah di Dinoyo dan Gunungsari menjadi dampak negatif dari penyematan mahkota dengan nama Pasundan itu. Sebagai pegiat sejarah, perlindungan dan pelestarian nilai nilai sejarah menjadi aksi yang terus menerus dilakukan.

Rupanya menjaga nilai kesejarahan Dinoyo dan Gunungsari bukanlah hal yang mudah. Karena mereka harus berhadapan dengan perangkat birokrat yang sudah terlanjur menukar nama Majapahit dan Gajah Mada dengan nama Sunda dan Prabu Siliwangi, yang selanjutnya akan dicangkokkan ke sebagian anatomi jalan Dinoyo dan Gunungsari. Suara keberatan dan jeritan kesakitan akan bayang bayang amputasi atau transplantasi menjadi momok siang malam.

Apalagi "perintah"  amputasi itu sudah merasuk ke tubuh Pansus Perubahan Sebagian Nama Jalan di DPRD Kota Surabaya. Kesepakatan yang sudah berbentuk tanda tangan dari lingkaran birokrat mulai dari level legislatif dan eksekutif Surabaya hingga ke tingkat pemerintah Propinsi, dipamerkan dalam forum dengar pendapat pada 25 dan 26 Juli 2018 lalu. Cara yang ditempuh dengan mengubah nama jalan tampak menjadi harga mati. Tidak ada tawaran alternatif meski tawaran yang diusulkan oleh pemerhati sangat kreatif, kooperatif dan visioner. Tidak ada pilihan lain. Hanya ada satu saja. Amputasi!

Untungnya, masih ada anatomi jantung yang memberi harapan hidup bagi Dinoyo dan Gunungsari. Analogi "jantung" ini adalah ketua pansus Fatchul Muid, yang dari awal menolak terhadap perubahan nama jalan. Sementara anggota pansus lainnya yang berjumlah 11 orang bernada setuju. Menurut mereka perubahan nama jalan itu biasa dan sudah pernah terjadi beberapa kali di Surabaya. Perubahan nama jalan itu wajar karena melihat kepentingan kebangsaan yang lebih luas. Begitu kata wakil ketua pansus Agustin Poliana.

Secara birokrasi, mestinya para birokrat itu berhati nurani yang ramah terhadap sejarah dan jati diri (berkearifan lokal) dan mau mendengarkan jeritan ketakutan dan kepedihan akan hilangnya sepenggal sejarah akibat diamputaai. Secara institusi, pemerintah wajib hadir di tengah masyarakat untuk membantu dan menyelesaikan masalah. Bukan malah menimbulkan masalah. Bukankah birokrasi sekarang ini adalah birokrasi yang reformasi, yang seharusnya mau mendengarkan dan melayani masyarakat. Bukan dilayani.
Pakde Karwo selama 10 tahun kepemimpinannya bangga dengan terobosan terobosan di bidang birokrasi sehingga terobosan itu dibungkusnya dengan istilah Reformasi Birokrasi. Pakde Karwo senang mendengarkan apa yang menjadi hati nurari masyarakat, termasuk terkait dengan sejarah Jawa Timur, khususnya sejarah Mojopahit. Kampung-kampung di Trowulan telah disulap menjadi kampung Majapahit seperti 700 tahun silam.

Namun, dengan melihat Dinoyo dan Gunungsari yang menjadi sejarah lokal Surabaya dan terancam teramputasi sebagian, sepertinya bertolak belakang dengan semangat Pakde sebagai orang nomor satu di Jawa Timur yang memiliki perhatian terhadap sejarah. Pakde Karwo, yang sudah memperkenalkan Reformasi Birokrasi, jangan sampai ternoda karena kepentingan pihak tertentu sehingga mengubah Birokrasi yang reformasi menjadi Birokrasi yang arogansi.(pul)



Berita Terkait

Menakar Polemik Perubahan Nama Jalan di Era Reformasi Birokrasi Pakde Karwo

Fatchul Muid Mundur Sebagai Ketua Pansus Adalah Sikap Kesatria
Berita Terpopuler
FKPPI Demo Tuntut DPR RI Membatalkan RUU HIP
Peristiwa  8 jam

Tuntut Kejelasan Kasus Korupsi Warga Demo Kejaksaan
Peristiwa  11 jam

Inkrah Sejak Januari Hingga Juni, Kejari Kabupaten Malang Musnahkan Barang Bukti...selanjutnya
Malang Raya  9 jam

Persidangan Abah Ipul, Kabag ULP Sangadji Ungkap Pemberian Uang 200 Juta
Hukum  7 jam



Cuplikan Berita
Anak Jerapah Lahir di Tengah Pandemi
Pojok Pitu

Anak SD Dinikahkan Siri Dengan Pria Beristri Tiga
Pojok Pitu

Ingin Ketahui Fakta Penanganan Covid 19, Kapolda Jatim Akan Berkantor di Polsek
Jatim Awan

Begini Gejala Awal Hingga Rudy Ermawan Yulianto Meninggal Dunia
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber