Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Opini 

PENULIS: NANANG PURWONO Wakil Pimpinan Redaksi JTV / Penulis buku
Ardian: Menolak Berarti Kesadaran Sejarahnya Rendah dan Sempit,
Sabtu, 04-08-2018 | 18:50 wib
Oleh : Nanang Purwono
Surabaya pojokpitu.com, (Tanggapan Terhadap Tulisan Adrian Perkasa di Jawa Pos edisi 3-4 Agustus 2018). Adrian Perkasa adalah teman yang sama-sama memiliki perhatian terhadap sejarah. Ia adalah dosen ilmu sejarah di Universitas Airlangga, Surabaya. Belakangan ia berbagi ilmunya ke publik yang lebih luas. Tidak hanya ke mahasiswanya. Melalui tulisannya, yang dimuat di harian Jawa Pos secara berseri dari tanggal 3-4 Agustus 2018, ia menepis tulisan Prof. Johan Silas yang telah dimuat sebelumnya, secara berseri juga di harian yang sama, Jawa Pos, 1-2 Agustus 2018.

Andrian, melalui tulisannya tanggal 3 Agustus menjelaskan bahwa peristiwa perang Bubat, yang menjadi dasar perubahan nama jalan di Surabaya, tertulis di 6 naskah kuno. Isi tulisannya ini bertujuan untuk menepis pandangan Prof. Johan Silas yang berargumentasi bahwa perang Bubat itu bisa jadi tidak pernah ada atau sifatnya yang berskala kecil, sehingga tidak dimuat dalam kitab Negara Kertagama.

Sementara pada edisi tanggal 4 Agustus 2018, Adrian Perkasa berpendapat bahwa kesadaran bersejarah warga Jawa Timur rendah apabila bersikukuh menolak terhadap perubahan sebagian dari nama jalan Dinoyo dan Gunungsari, yang digagas oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur dan kemudian dilempar ke pemerintah Kota Surabaya. Dalam tulisannya, mereka yang selama ini menolak perubahan nama jalan dituding telah berfikiran sempit.

Menurut saya, justru cara yang dipilih untuk sebuah rekonsiliasi budaya Jawa dan Sunda, adalah cara yang sempit, cara yang simplistik (begitu menurut Prof. Johan Silas). Dalam istilah Suroboyoan adalah cara sak karepe dewe (cara maunya sendiri). Dengan kata lain, cara ini adalah cara yang tidak membuka ruang kreatif dan kolaboratif yang mestinya bisa diisi oleh warga (seniman) Surabaya dan Bandung untuk lebih memaknai arti rekonsiliasi budaya Jawa Sunda. Cara dengan mengganti nama jalan yang sudah ada (Dinoyo dan Gunungsari), yang menyimpan sejarah lokal, adalah cara yang tidak visioner untuk keberlanjutan memaknai arti rekonsiliasi budaya Jawa Sunda.

Sebetulnya masih ada cara lain, yang jauh lebih bagus dari pada sekedar mengganti nama jalan. Mengganti nama jalan adalah cara dan sikap berfikiran sempit. Tidak hanya sempit, perubahan nama jalan ini terkesan pemaksaan. Pemaksaan terhadap perubahan nama jalan ini dapat dilihat dalam rapat-rapat dengar pendapat, yang diadakan di ruang rapat Komisi D DPRD Surabaya. Salah satunya, yang sangat jelas terlihat dan terdengar, adalah hadirnya unsur pimpinan dewan yang mengintervensi jalannya rapat (26 Juli). Ia, Masduki Toha, pun tak segan segan mengatakan bahwa siapa yang tidak tanda tangan, tidak dapat ikut kunjungan dan akan diinting-inting (diincar).

Bentuk pemaksaan lainnya adalah tidak didengarkannya suara rakyat (para undangan) yang telah dihadirkan dan dimintai pendapat serta pandangannya. Para undangan ini di antaranya adalah perwakilan warga terdampak di Dinoyo dan Gunungsari, pemerhati sejarah dan pakar tata kota ITS, Profesor Johan Silas. Dalam rapat-rapat itu, mereka yang dengan tegas menolak terhadap rencana perubahan nama jalan tidak dihiraukan.

Dan, yang lebih parahnya lagi adalah kehadiran mereka dalam rapat-rapat dengar pendapat itu digunakan sebagai legitimasi pemberian rekomendasi terhadap perubahan nama jalan. "Pencatutan" ini terlihat pada uraian Hasil Pembahasan yang digelar di rapat pansus (tanpa ada Ketua Pansus, 4 Agustus), yang berbunyi sbb:

"Setelah melalui proses pembahasan dengan OPD Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya yang terkait, warga terdampak, pemerhati sejarah dan dengan memasukkan dari pakar sejarah, maka pansus menyetujui dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD dalam menanggapi Surat Walikota Surabaya no 621/2747/436.7.5/2018 tanggal 6 April 2018 Hal Permohonan Nama Jalan dan Perubahan Nama Sebagian Ruas Jalan yaitu:."

Sekali lagi suara rakyat yang menolak (perwakilan warga terdampak, pemerhati sejarah dan pakar Prof Johan Silas) telah dibalik faktanya seolah menjadi unsur undangan yang menyetujui pemberian rekomendasi. Jika seperti ini, sesungguhnya siapa yang justru berfikiran sempit (karena tidak mau mendengarkan suara rakyat) ditambah dengan adanya intimidasi unsur pimpinan dewan yang akan mengincar (inting-inting) anggota dewan, yang tidak mau tanda tangan kesepakatan yang telah dirancang secara sistematis dan taktis.

Sekali lagi penolakan oleh pemerhati sejarah dan Prof. Johan Silas bukanlah penolakan terhadap upaya rekonsiliasi budaya Jawa Sunda, bukan juga menolak terhadap hadirnya tamu agung yang berbentuk nama jalan Sunda dan Prabu Siliwangi. Penolakan ini semata-mata ditujukan kepada cara yang dilakukan dalam proses rekonsiliasi dan menerima tamu agung yang tidak tepat. Ada cara yang lebih terhormat dengan tidak menimbulkan masalah bagi warga.

Tetapi mengapa harus memilih cara yang simpel, sempit dan pahit?

Saya salut dan hormat kepada Ketua Pansus, Fatchul Muid, yang kemudian mundur sebagai ketua pansus. Dia tidak mau bertanggung jawab terhadap keputusan apa yang kemudian diambil oleh pansus. Muid, begitu panggilan akrab Fatchul Muid, tidak mau mencederai suara rakyat. (pul)




Berita Terkait


Ardian: Menolak Berarti Kesadaran Sejarahnya Rendah dan Sempit,


Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber