Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Opini 

Pilgub Jatim 2018; Kelola Hati Untuk Siap Kalah
Selasa, 26-06-2018 | 15:08 wib
Oleh : Machmud Suhermono
Surabaya pojokpitu.com, Palagan sudah disiapkan, Gladiator sudah berhadap-hadapan dengan posisi saling menyerang, para Undangan VIP di balkon utama maupun tribun penonton bersorak memberi semangat dan dukungan kepada jagoannya masing-masing. Panitia penyelenggara juga sudah menyiapkan segala kelengkapan pertandingan, begitu juga dengan wasit dan pengawas.

Rabu Pon 27 Juni 2018 yang bertepatan dengan 13 Syawal 1439 Hijriyah, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018, yang akan menduduki singgasananya mulai 12 Februari 2019 - Hingga 12 Februari 2024, digelar. Sebanyak 30.155.719 pemilih akan menentukan nasib dua pasangan calon yang akan berlaga. Pasangan Nomer Urut 1, Khofifah Indar Parawansa - Emil Elistianto Dardak dan Pasangan Nomer 2 Saifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno.

Pasangan Khofifah Indar Parawansa - Emil Elistianto Dardak diusung oleh Partai Demokrat, Golkar, PAN, Nasdem, Hanura dan PPP. Sedangkan Pasangan Saifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno, diusung oleh PDI Perjuangan, PKB, Gerindra dan PKS.

Selama masa kampanye yang panjang sejak pertengahan Februari 2018 hingga terakhir 23 Juni 2018, kedua pasangan allout mencoba meyakinkan warga Jawa Timur bahwa merekalah yang terbaik dan layak dipilih untuk memimpin Jawa Timur lima tahun ke depan. Kantong-kantong suara di Mataraman, Tapal Kuda dan Madura, seringkali didatangi kedua pasangan calon. Begitu juga dengan dengan 3 Debat Publik, yang disiarkan langsung oleh televisi nasional dan lokal, kedua pasangan calon dengan segala kelebihan dan kekurangannya, berusaha tampil maksimal, meski terkadang tampak kedodoran, karena tidak siap dengan data yang akurat. Sehingga beberapa kali terlihat jawaban yang normatif prosedural saat menjawab sebuah persoalan.

Yang perlu dipahami dalam Pilgub di Jawa Timur, yang bersamaan dengan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia, adalah tidak ada putaran kedua, atau coblosan hanya digelar sekali dan peraih suara terbanyak meski hanya selisih satu suarapun akan ditetapkan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Pasal 107 ayat 1 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, berbunyi.." Pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih."

Regulasi ini memang berbeda dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang sangat hiruk pikuk dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Pilkada DKI tahun 2017, yang banjir isu SARA, kriminalisasi, diatur dengan Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2017. Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. Pasangan cagub dan cawagub yang meraih suara lebih dari 50 persen sah, memimpin ibu kota selama lima tahun ke depan. Sehingga pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, digelar dua putaran, karena pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang meraih 50 persen suara.

Sedangkan dalam Pilkada selain di DKI Jakarta, menganut menganut sistem First Pass The Post (FPTP). Apa itu FPTP? Hal itu adalah sistem pemilihan, di mana calon legislator atau pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peraih suara terbanyak, dapat keluar menjadi pemenang. Sistem itu tak memandang berapa raihan minimal yang harus diperoleh kandidat untuk menjadi pemenang.

Jika raihan suara antarcalon kepala daerah sama, pemenang ditentukan berdasarkan komposisi dukungan yang mereka raih saat Pilkada. Pasangan calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih, Begitu juga dengan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendapat dukungan dengan penyebaran yang lebih merata di seluruh kabupaten dan kota, di wilayah provinsi tersebut, akan ditetapkan sebagai pemenang.

Sehingga dalam Pilgub Jawa Timur, Rabu 27 Juni 2017, bisa dipastikan sekitar pukul 16.00-17.00 WIB, sudah banyak lembaga survey yang akan merilis hasil quick countnya. Begitu juga KPU yang juga akan menscan formulir C-1 (hasil rekapitatulasi penghitungan suara dari semua TPS) dari 67 Ribu lebih TPS se Jawa Timur. Sehingga pada malam harinya, sudah diketahui pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yang menjadi pemenang. Meski itu bukan hasil resmi dari KPU Provinsi Jawa Timur, yang tetap akan melakukan rekapitulasi manual pada H plus 6 atau 7 hari pasca pencoblosan.

Hal ini memang berbeda dengan pemilu di Malaysia yang bisa diketahui dan dipastikan pemenangnya pada hari yang sama. Bahkan Datuk Mahathir Muhammad, pada malam harinya sudah mengklain menang dan hebatnya pada H plus 1 atau keesokan harinya setelah pencoblosan, Mahathir sudah dilantik oleh Yang Dipertuan Agung Malaysia. Sistem pemilu di Malaysia yang menganut Demokrasi Parlementer memang berbeda dengan di Indonesia yang menganut Demokrasi Presidensial.

Nah, apa yang harus dilakukan oleh pasangan caon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, pada hari Rabu 27 Juni 2018, setelah lembaga survey merilis quickcountnya. Inilah yang sebenarnya harus ditradisikan. Pasangan calon yang kalah, dengan margin kekalahannya lebih dari 0,5 persen dari suarra sah, sebaiknya langsung mengucapkan atau menyampaikan selamat kepada pasangan calon pemenang. Kecuali kalau selisih suaranya memang kurang dari 0,5 persen. Sebab, dalam Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016, pasangan calon yang kalah, bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga ucapan selamat itu bisa ditunda.

Namun bila selisihnya di atas 1 atau 2 persen, sikap legowo, ikhlas dan mengucapkan selamat kepada pemenang sudah hatus mulai ditradisikan. Hal itu paling tidak bisa meredam amarah atau emosioal pendukung, simpatisan di akar rumput, yang terkadang berlebihan dalam menyikapi hasil sebuah konstestasi politik.

Kedua pasangan calon, partai pengusung, partai pendukung, tim sukses, tim kampanye, donatur atau penyandang dana, kader partai, kader organisasi kedua pasangan calon, simpatisan, pendukung dan pemilih, harus menyiapkan ruang di hati untuk siap kalah dan siap tidak kebagian apa-apa.

Kalau soal siap menang, kedua pasangan calon pasti sudah membicarakan dan merumuskannya dengan partai pengusung dan stakeholder lainnya. Bila merunut Teori Harold Laswell, tentang siapa, kebagian apa, kapan dan dimana, serta dengan cara bagaimana, pasti sudah dirumuskan oleh pasangan calon dan partai pendukung, bila menang dan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 12 Februari 2019 nanti.

So.. siapkan ruang yang luas di hati kedua pasangan calon untuk siap kalah. Tunjukkan anda seorang patriot sejati, yang tak akan mati oleh sebuah kekalahan dalam kontentasi politik.Sebab, dalam survey-survry terakhir, prediksi perolehan suara masih beda-beda tipis..

Bagaimana pendapat anda?

Berita Terkait


Temuan Baru, Ribuan Warga Nyoblos Gunakan e-KTP Pilgub

Tingkat Partisipasi Pemilih di Kota Batu Pada Pilgub 2018 Menurun

Mayoritas Pemilih Tidak Hadir ke TPS saat Pilgub Jatim

KPU Masih Menunggu Rekapitulasi Resmi Suara Pilgub Jatim


Tingkat Partisipasi Pemilih di Kota Batu Pada Pilgub 2018 Menurun

Gus Ipul Jamin Tidak Akan Gugat Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub

Mayoritas Pemilih Tidak Hadir ke TPS saat Pilgub Jatim

KPU Masih Menunggu Rekapitulasi Resmi Suara Pilgub Jatim
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua