Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Pendidikan 

DPRD Jatim Minta SMA/SMK Tidak Jual Beli Kursi Kosong
Senin, 04-06-2018 | 14:43 wib
Oleh : Dewi Imroatin
Surabaya pojokpitu.com, DPRD Jatim meminta kepada sekolah untuk tidak memperjualbelikan bangku kosong pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Anggota legislatif menilai sudah seharusnya SMA/SMK yang dibawah kewenangan Pemprov untuk mengisi jatah kursi kosong sesuai sistem PPDB.

DPRD Jatim meminta kepada sekolah untuk tidak memperjualbelikan bangku kosong pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Anggota legislatif menilai sudah seharusnya SMA/SMK yang dibawah kewenangan Pemprov untuk mengisi jatah kursi kosong sesuai sistem PPDB.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Muhammad Eksan mengatakan, ada beberapa mekanisme yang bisa dilakukan seseorang sesuai sistem PPDB yang telah diterapkan di SMA/SMK, yakni jalur reguler melalui jalur umum, prestasi hingga mitra warga. Oleh karena itu, dirinya berharap sekolah tidak melakukan penerimaan di luar hal tersebut.

"Jika pada saat proses pendaftaran ulang masih ada bangku kosong entah itu karena peserta didik mengundurkan diri atau dia punya alasan lain. Entah itu disebabkan tidak jadi melanjutkan sekolah karena ada pertimbangan lain. Ketika ada bangku kosong semacam itu jangan kemudian diperjualbelikan,"  pinta politisi dari fraksi NasDem ini.

Politisi asal Jember tersebut menegaskan, SMA/SMK jangan ada yang memasang harga atau tarif tertentu di bangku kosong dalam mendapatkan siswa. Tetapi lebih pada mereka yang seharusnya berhak mengisinya, yakni harus diisi bagi mereka peserta didik dengan kriteria yang pantas masuk. "Seperti pada siswa cadangan yang dimasukkan. Mereka pasti ada nilai yang memenuhi kriterianya," jelasnya. (end)

Berita Terkait


DPRD Jatim Minta SMA/SMK Tidak Jual Beli Kursi Kosong

Dewan Jatim Tegaskan Pemkot Surabaya Bisa Beri Bantuan Langsung SMA/SMK

Bansos SMA/SMK dengan Dana Rp 28 M Akhirnya Dibatalkan

Dewan Minta Pemprov Perhatikan Siswa Tidak Mampu


Bansos SMA/SMK dengan Dana Rp 28 M Akhirnya Dibatalkan

Enam SMA/SMK Tulungagung Lakukan Uji Coba Full Day School

Pemkot Berharap, Gugatan Terkait Pengelolaan SMA/SMK Dikabulkan MK

UU 23/2014 Dianggap Penyebab Buruknya Pengelolaan SMA/SMK di Jatim
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber