Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Pilkada 

Rapat tertutup yang dihadiri dari pihak kepolisian, kejaksaan dan Panwaslu Lumajang. Foto: Achmad Arif
Dugaan Pelanggaran Mutasi PNS Tak Cukup Bukti
Rabu, 30-05-2018 | 05:22 wib
Oleh : Achmad Arif
Lumajang pojokpitu.com, Setelah 5 hari menerima laporan dan melakukan pemeriksaan pada pelapor dan terlapor, Gabungan Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) Lumajang, melakukan rapat pleno. Untuk menentukan ada dan tidak adanya pelanggaran mutasi ratusan PNS di Lumajang, bulan Februari lalu.

Rapat tertutup yang dihadiri dari pihak kepolisian, kejaksaan dan Panwaslu Lumajang. Akhirnya memutusakan laporan yang dilakukan Andre Ekobar, atas dugaan pelanggaran ratusan mutasi PNS ini tak cukup bukti.

Ketua Panwaslu Lumajang Achmad Mujadid mengatakan, hal ini dikarenakan wilayah yang dilaporkan pelapor bukan domain pilkada. Namun masuk dalam masalah administrasi.

"Sehingga lebih tepat, persoalan mutasi ini ditangani pengadilan tata usaha negara," ujar Achmad Mujadid.

Panwaslu Lumajang tak berhak menguji keabsahan dua surat ijin dari mendagri. pihaknya hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap Pilkada.

Untuk itu, Panwaslu Lumajang akan mengumpukan keputusan ini dan mengirim putusan ini pada terlapor. (yos)

Berita Terkait


Dugaan Pelanggaran Mutasi PNS Tak Cukup Bukti

Plt Bupati Lumajang Diperiksa Terkait Mutasi PNS

Panwas Periksa Empat PNS Pemkab Lumajang

Mutasi Ratusan PNS Pemkab Lumajang, Dilaporkan ke Panwaslu

Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua