Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Peristiwa 

Usai dari BPN, Ratusan Kades dan Perangkat Desa Wadul ke DPRD Ponorogo
Senin, 02-04-2018 | 16:44 wib
Oleh : Heru Kuswanto
Ponorogo pojokpitu.com, Seusai melakukan aksi unjuk rasa di kantor Badan Pertanahan Nasional, ratusan massa dari kades dan perangkat desa lurug ke kantor DPRD Ponorogo. Mereka meminta perlindungan hukum dan kejelasan atas tertangkapnya dua perangkat desa oleh petugas Kejaksaan Negeri Ponorogo.

Ratusan kepada desa dan perangkat desa se-Kabupaten Ponorogo, menduduki kantor DPRD Ponorogo, Senin siang, seusai menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Mereka berorasi di depan kantor DPRD sebagai bentuk aksi solidaritas sesama perangkat desa untuk dua perangkat desa yang terkena OTT oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo.

Dalam orasinya, paguyupan kades dan perangkat desa meminta perlindungan ke DPRD Ponorogo. Selaku wakil rakyat, para unjuk rasa diminta untuk masuk ke ruang rapat DPRD untuk menyampaikan aspirasinya.

Menurut pengunjuk rasa, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Negeri Ponorogo merupakan kesalahan dari pihak BPN, sebab tidak melakukan sosialisasi secara detail atas program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Pihak BPN juga tidak menerangkan secara terperinci kesepakatan tiga menteri, terkait adanya biaya transportsi aparat desa, biaya warkah dan biaya materai yang nilai uang tidak boleh melebihi Rp150 ribu.

Sementara, Mursi Hidayat, Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Ponorogo  menjelaskan, DPRD Ponorogo dalam waktu dekat akan melakukan hering dengan kedua pihak, yakni pihak BPN dan Kejaksaan Ponorogo.

"Kami selaku wakil rakyat juga akan mengupayakan untuk penangguhan penahanan terhadap Kepala Desa Ngunut , Sekdes Ngunut dan perwakilan Pokja Desa Ngunut," tutur Mursi Hidayat.

Setelah aspirasinya diterima DPRD Ponorogo , ratusan pengunjuk rasa membubarkan diri dengan pengawalan ketat oleh aparat kepolisian Polres Ponorogo.(end)

Berita Terkait


Kapolrestabes Surabaya Ajak Media Jogo Suroboyo

BPN Kota Surabaya Mulai Canangkan Kebijakan 1 Peta

Bambang Haryo Tegaskan Koalisi Masih Solid

Kanopi BPN Ambrol, WKR Minta Kejaksaan Usut Lelangnya


BPN Kota Surabaya Mulai Canangkan Kebijakan 1 Peta

Pungli PTSL, BPN Nganjuk Dituntut Bertanggungjawab

Ini Jawaban Jubir BPN Soal Isu Sandiaga Uno Diusir Prabowo

Sebanyak 1001 Sertifikat Tanah Diserahkan BPN ke Warga

Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber