Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Opini 

istimewa
Urgensi Inklusi Gender Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur
Jum'at, 02-02-2018 | 17:52 wib
Oleh : Shandy Endriartono
pojokpitu.com, Kesetaraan gender adalah salah satu komponen penting bagi penguatan demokrasi. Bukan sekedar pelengkap, kehadiran perempuan di lembaga-lembaga politik adalah faktor kritis untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif, responsif, dan transparan. Selain memastikan bahwa hak dasar dari setiap orang dihormati, inklusi perempuan dalam pemilihan dan proses-proses politik berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Representasi perempuan secara proporsional dalam politik dapat mencerminkan formulasi keputusan dan kebijakan yang adil gender dimana perhatian dan kebutuhan semua pihak dapat terakomodasi secara lebih baik.

Dalam konteks elektoral, peran aktif perempuan merupakan isu krusial. Selain jumlah pemilih yang 2% lebih banyak dibanding pemilih laki-laki (DPT Pilgub 2018), penting untuk menemukenali bahwa perempuan bukanlah kelompok sosial yang homogen. Sehingga pendekatan keterwakilan saja tidak cukup, perlu analisis gender dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemilihan untuk melihat kebutuhan gender (dan kelompok sosial) yang berbeda-beda. Hal ini untuk memastikan partisipasi perempuan sebagai pemilih, peserta pemilihan, maupun sebagai penyelenggara pemilihan dapat dijamin dengan lebih baik. Pendekatan yang sensitif gender membantu memastikan proses politik lebih  inklusif, dimana kepentingan kedua jenis kelamin akan dapat direpresentasikan secara adil di setiap jenjang dan tahapan.
 
Ketimpangan Gender

Dunia telah bergerak ditandai transformasi sosial budaya yang menerima kehadiran perempuan secara luas di ruang publik. Diskursus feminitas hadir dan menjadi perbincangan utama di arena politik, menerobos ruang tabu yang selama ini meletakkan agenda politik perempuan di latar belakang. Fenomena global ini yang disebut Manuell Castells (1997) sebagai era keruntuhan tatanan patriarki (the end of patriarchy).

Namun demikian, bukan berarti perjuangan perempuan untuk masuk ranah politik sudah tercapai. Langkah afirmasi melalui kuota perempuan 30% yang diterapkan sejak Pemilu 2004 masih sulit terpenuhi. Disproporsionalitas keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik masih sangat tinggi, disebabkan oleh proses politik yang masih maskulin dan minimnya kontestan perempuan. 

Dalam konteks perempuan sebagai peserta pemilihan, perjalanannya menuju parlemen tidaklah mudah. Kerangka hukum (UU Pemilu) memang menyediakan dasar keterwakilan, namun tafsir atas status mandatoris kuota dalam undang-undang menghambat langkah perempuan dalam prosesnya. Disamping faktor sosial seperti mentalitas, budaya tabu, dan keterbatasan sumber daya ekonomi yang melatari keengganan perempuan terjun ke politik, sebagian besar partai politik dan penyelenggara pemilu masih memaknai mandat kuota sebagai ?tidak wajib? yang secara langsung berpengaruh pada rendahnya upaya promosi dan kandidasi perempuan. Alhasil, rekor tertinggi legislator perempuan di Senayan tercatat hanya 103 perwakilan atau sekitar 18,3% dari total 560 kursi di DPR RI pada Pileg 2009. Angka ini cenderung menurun pada Pileg 2014 yang menjadi 97 orang perempuan, atau sekitar 17,3% saja. Di Jawa Timur, legislator perempuan pada tahun 2009 sebanyak 18 orang dari 100 kursi yang ada, sementara tahun 2014 hanya 13 kursi saja. 

Sementara untuk konteks penyelenggara pemilihan, meski Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengamanatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, ketimpangan gender masih terjadi. Secara komposisi,  jumlah perempuan di KPU RI periode 2007-2012 hanya 2 dari total 7 orang anggota, sementara periode berikutnya berturut-turut sejak 2012-2017 hingga 2017-2022 komisioner perempuan terpilih hanya 1 perempuan. Demikian pula, di Propinsi Jawa Timur, selama dua periode hanya seorang perempuan terpilih menjadi komisioner.

Adapun untuk Bawaslu RI, perempuan terpilih hanya 1 dari 5 anggota atau 20%. Dan di level propinsi Jawa Timur, belum pernah sepanjang sejarah ada komisioner perempuan yang terpilih. Tradisi maskulin di lembaga pengawas pemilu ini dapat pula dilihat dari rata-rata nasional dimana persentase perempuan anggota Bawaslu tingkat propinsi hanya mencapai 18% saja.

Seleksi Bias Gender

Rendahnya keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu tidak lepas dari lemahnya perspektif gender diantara anggota tim seleksi yang ditunjuk. Pada konteks seleksi setingkat propinsi dan dibawahnya, tanggung jawab pemilihan tidak hanya pada timsel namun juga pada komisioner nasional. Acap terjadi tim seleksi dan komisioner penyelenggara (KPU dan Bawaslu) gagal menterjemahkan kewajiban kuota yang diamanatkan oleh UU Penyelenggara Pemilu, sehingga tidak ada langkah afirmasi yang diambil untuk memastikan proporsi keterwakilan perempuan dapat meningkat. Demikian pula, kondisi khusus perempuan seperti beban domestik dan hambatan lainnya untuk mengikuti seleksi kurang menjadi pertimbangan semenjak dari proses pendaftaran.

Disamping itu, asumsi netral gender acap diterapkan, bahwa kompetensi kepemiluan adalah faktor utama sehingga perempuan dianggap tidak perlu mendapat ?privilege? dalam proses politik ini. Perempuan dibiarkan bertarung bebas, sementara disisi lain sangat jarang ditemukan perempuan yang memiliki modalitas seperti pengalaman dan jejaring politik yang kuat untuk mampu bertarung secara adil dengan laki-laki dalam kontestasi penyelenggara pemilu. Riset Puskapol UI pada tahun 2014  menyebutkan bahwa isu kapasitas terkait pengetahuan teknis kepemiluan masih menjadi persoalan utama. Dari 121 pendaftar untuk posisi penyelenggara di tingkat nasional, hanya 10 perempuan berhasil lolos melalui tahap tes tulis. Selanjutnya, hanya seorang saja berhasil lolos menuju tahap 10 besar.

Tak heran, sangat sedikit perempuan yang memiliki kapasitas berani mendaftar dan mengikuti seleksi penyelenggara pemilu. Ini tercermin dari rendahnya pendaftar untuk posisi kandidat anggota KPU RI dan Bawaslu RI. Tercatat, pada periode 2017-2022,  hanya 95 perempuan dari total 325 atau sebanyak 29% yang mendaftar sebagai kandidat anggota KPU. Sementara untuk Bawaslu persentasenya lebih rendah yakni 63 perempuan dari total 239 pendaftar,  atau sekitar 26% saja.

Dua Agenda Strategis: Perempuan Sebagai Penyelenggara

Kuota perempuan pada hakikatnya adalah politik menghadirkan perempuan (the politic of presence) dalam proses pengambilan keputusan agar dapat mempengaruhi tradisi maskulin yang terbangun dalam sebuah institusi politik (Lovenduski dan Karam, 2002). Asumsinya, perempuan sebagai bagian dari kelompok minoritas perlu menyuarakan kepentingan mereka. Isu jumlah menjadi tema sentral, semakin banyak perempuan dalam sebuah institusi politik, semakin besar peluang untuk mempengaruhi kebijakan dan proses pengambilan keputusan.

Namun, tentu saja sebagai sebuah strategi politik representasi secara jumlah saja tidak cukup. Keterwakilan secara substantif menekankan pentingnya membangun kemampuan perempuan untuk mengartikulasikan gagasan dan memperluas dampak dari kehadiran mereka dalam politik dalam meningkatkan status kesejahteraan perempuan. Telah banyak contoh perempuan yang terjun ke politik namun tidak membawa dan memperjuangkan agenda perempuan sendiri. Tidak kalah penting adalah kemampuan untuk mempengaruhi proses-proses politik (the politic of process) dan memperjuangkan agenda spesifik yang berimplikasi luas pada peningkatan status perempuan.

Sebagai penyelenggara, tugas mereka adalah memastikan terjaminnya hak politik setiap warga negara untuk memilih pemimpin atau wakil mereka melalui sebuah kegiatan pemilihan. Kehadiran perempuan dalam penyelenggara pemilu yang menurut UU meliputi KPU, Bawaslu dan sebuah lembaga etik penyelenggara yang disebut DKPP, ketiganya memiliki peran strategis antara lain menyusun kebijakan teknis pemilu yang lebih responsif gender, melaksanakan kegiatan pemilihan, melakukan pengawasan dan menindak pelanggaran, dan juga pendidikan kepemiluan seperti sosialisasi dan berbagai bentuk penguatan kapasitas untuk penyelenggara.

Mereka juga dapat melakukan pengawalan kuota  perempuan dengan menjatuhkan sangsi bagi setiap kontestan pemilihan yang melanggar ketentuan kuota. Komisioner perempuan juga dapat menjamin distribusi gender yang seimbang atau sekurang-kurangnya 30% dalam struktur penyelenggara di setiap tingkatan (KPUD, Bawaslu Propinsi dan Kabupaten/Kota). Kuota dalam rekrutmen perempuan sebagai penyelenggara hingga tingkat terbawah (TPS dan tingkat desa) juga perlu didorong.

Lebih jauh, dalam konteks penyelenggaraan pemilihan, komisioner perempuan di KPU dan Bawaslu dapat mengawasi ketersediaan akses informasi dan penyelenggaraan pemilu yang lebih ramah bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan atau minoritas lainnya. Mengakomodasi kebutuhan spesifik dan menjamin terpenuhinya hak-hak pemilih akan meningkatkan kenyamanan mereka saat pemungutan suara dan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik pada penyelenggara. Pada jangka panjang tingkat partisipasi masyarakat (voter turn out) juga akan meningkat.


Shandy Endriartono adalah pengamat kepemiluan, tinggal di Bondowoso



 


Berita Terkait


KPU Pasuruan Lelang 15.000 Lebih Kotak Suara Alumunium

KPU Lumajang Terima Logistik Pemilu 2019

Cangkrukan Bersama Netizen Ciptakan Pemilu Tanpa Hoax

Polda Jatim Terjunkan 200 Ribu Personil Amankan Pemilu 2019


Polda Jatim Terjunkan 200 Ribu Personil Amankan Pemilu 2019

Bawaslu Kediri Dalami Dugaan Pelanggaran Pemilu

Pemilu Damai, Polisi Bersama Warganet Deklarasi Anti Hoax

Partai Hanura Tak Jadi Dicoret Dari Peserta Pemilu 2019
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber