Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Pilkada 

Pilkada, Pakar Hukum Minta Kepala Daerah Tidak Salahgunakan Anggaran
Kamis, 07-12-2017 | 19:39
Oleh : Dewi Imroatin
Surabaya pojokpitu.com, Menjelang tahun politik pada 2018 dan banyaknya kepala daerah yang maju Pilkada Serentak maupun Pilgub Jatim menimbulkan kekhawatiran dalam penggunaan anggaran di APBD. Dikhawatirkan, terdapat penyalahgunaan anggaran. Untuk itu, pakar hukum UNAIR meminta kepala daerah tidak memanfaatkan anggaran daerah untuk kepentingan politik.

Prof. DR. Sogar Simamora, guru besar Fakultas Hukum (FH) Unair, menuturkan, "Selama ini tidak ada undang-undang atau aturan detail terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Yang ada peraturan presiden pengadaan barang dan jasa, dan itu tidak mengatur detail dalam pelaksanaan, realisasi bahkan sanksi, sehingga aturan terkait pengadaan barang dan jasa sangat lemah."

"Imbas dari lemahnya aturan tersebut, seringkali terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan pengadaan barang dan jasa apalagi di moment politik ini. Banyak kepala daerah yang maju Pilkada, bahkan Pilgub. Jangan sampai ada kepala daerah yang memanfaatkan anggaran khususnya dalam pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan politik," terangnya.

Prof. DR. Sogar menambahkan, Fakultas Hukum Unair bersama IKA (ikatan alumni) Fakultas Hukum Unair dan advokat alumni Airlangga akan menggelar seminar nasional terkait membangun sistem hukum pengadaan barang dan jasa yang berkeadilan dengan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua KPK Agus Raharjo dan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof DR Hatta Ali.

"Seminar akan berlangsung pada Sabtu (16/12). Diharapkan dari seminar itu bisa melahirkan rekomendasi aturan untuk diserahkan ke pemerintah pusat," imbuhnya.(end)

Berita Terkait


Pilkada, Pakar Hukum Minta Kepala Daerah Tidak Salahgunakan Anggaran

Tersedot Anggaran Pilkada, Program Pemkab Tulungagung Berkurang

NPHD untuk Pilkada Madiun Rp 11,94 Miliar Dicairkan Dua Tahap

Dewan Nilai MK Lakukan Pembiaraan Pelanggaran Pilkada


Panwaslu Kediri Tangani 15 Laporan Pelanggaran Pilkada

KPUD Blitar Akan Revisi Anggaran Pilkada, Ini Alasannya

Total Dana Anggaran Pilkada Capai Rp 606 Miliar

Cegah Kecurangan, Puluhan Anggota Panwascam Ikuti Bimbingan Teknik Penanganan Pelanggaran Pilkada
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua

Facebook





Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber