Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Ekonomi Dan Bisnis 

Belanja Tidak Langsung Tinggi, PAPBD Jatim Dianggap Tidak Pro Rakyat
Sabtu, 12-08-2017 | 18:42
Oleh : Dewi Imroatin
Surabaya pojokpitu.com, Postur PAPBD Jatim 2014 tampaknya belum benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Hal itu terlihat dari angka belanja tidak langsung yang ternyata masih cukup tinggi mencapai Rp 20 triliun, sedangkan belanja langsung hanya Rp 10 triliun.

Saat Pemprov Jatim menggelar penandatangan komitmen anti gratifikasi dengan KPK, Ketua KPK Agus Raharjo meminta Pemprov Jatim nanti mengurangi belanja tidak langsung dan mengutamakan belanja langsung dalam PAPBD Jatim 2017. Alasannya, itu menyangkut program untuk rakyat.

Namun sayangnya, pada nota keuangan Gubernur PAPBD Jatim 2017 ternyata postur PAPBD Jatim 2017 masih lebih tinggi belanja tidak langsung, dibanding belanja langsung.
Suhandoyo, anggota DPRD Jatim menjabarkan, belanja tidak langsung di APBD Jatim 2017 sebesar Rp 18,6 triliun. Pada PAPBD Jatim 2017 menjadi Rp 20,1 triliun terdapat peningkatan sebesar Rp 1,4 triliun.

"Dengan adanya peningkatan tersebut, secara otomatis terdapat beberapa alokasi anggaran yang meningkat. Di antaranya, belanja pegawai di APBD Jatim  2017 Rp 5,8 triliun, di PAPBD Jatim 2016 menjadi Rp 6 triliun terdapat peningkatan Rp 118 miliar. Begitu juga dana hibah di APBD Jatim 2017 sebesar Rp 6,4 triliun, di PAPBD Jatim 2017 menjadi Rp 6,6 triliun terjadi peningkatan Rp 249 miliar," ungkapnya.

Politisi dari Fraksi PDIP ini kembali menjabarkan, untuk belanja langsung di APBD 2017 sebesar Rp 9,5 triliun, di PAPBD 2017 menjadi Rp 10,2 triliun bertambah Rp 646 miliar.

Dari postur tersebut, menunjukkan angka belanja tidak langsung masih cukup tinggi. Bahkan mencapai 60 persen lebih, sedangkan belanja langsung hanya 40 persen dari postur PAPBD Jatim 2017, padahal seharusnya Pemprov Jatim mengedepankan program untuk rakyat angka belanja langsung harus lebih tinggi dibanding belanja tidak langsung, atau minimal sama.

Gubernur Jatim Soekarwo saat dikonfirmasi terkait peningkatan tersebut, menuturkan, peningkatan tersebut sesuai dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan, sedangkan untuk belanja pegawai itu tidak sampai 30 persen ke atas,hanya sekitar 20 persen dari APBD. Untuk itu, adanya peningkatan masih sesuai dengan aturan yang ada.(end)





Berita Terkait

12-08-2017 | 18:42
Belanja Tidak Langsung Tinggi, PAPBD Jatim Dianggap Tidak Pro Rakyat
12-08-2017 | 12:36
PAPBD Jatim 2017 Naik Rp 2,1 triliun, Dewan Desak Sektor Pendidikan Diperbaiki
12-08-2016 | 05:31
PAPBD Jatim Defisit Rp 688 Miliar, Imbasnya PAD Turun Rp 650 Miliar
12-08-2016 | 05:31
PAPBD Jatim Defisit Rp 688 Miliar, Imbasnya PAD Turun Rp 650 Miliar

01-06-2016 | 21:16
PAPBD Jatim Defisit Rp 650 Miliar, Pemprov Kepras Anggaran SKPD
24-07-2015 | 20:19
Bagi Hasil Migas Turun, PAPBD Jatim Minus Rp 2 Triliun

Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua

Facebook





Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber