Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Opini 

Penulis adalah direktur eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies
Perppu Ormas dan Demokrasi Kita
Selasa, 18-07-2017 | 01:16
Oleh : Ngasiman Djoyonegoro
pojokpitu.com, Presiden Joko Widodo telah resmi meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Tujuan penerbitan perppu yang merevisi UU Nomor 17 Tahun 2013 itu adalah mengontrol dan menertibkan ormas.

Tak pelak, kontroversi pun tidak dapat dihindari. Bagi kelompok yang pro, mereka menganggap penerbitan Perppu Ormas sebagai warning bagi kelompok-kelompok yang ingin melakukan tindakan inkonstitusional di negeri ini.

Sedangkan bagi kelompok yang kontra terhadap Perppu Ormas, mereka menyebutnya sebagai bentuk kesewenang-wenangan rezim penguasa yang cenderung otoriter dan tidak demokratis.

Tapi, mengacu pada UUD 1945 dan Pancasila maka langkah pemerintah itu sudah sangat tepat, terutama dalam perspektif kehidupan bernegara. Keputusan itu juga konstitusional jika merujuk UUD 1945.

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Definisi perppu dijabarkan kembali pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 1 Angka 4 UU tersebut ditegaskan bahwa perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sehingga, objek yang mendesak kehadiran perppu ini juga jelas yaitu organisasi yang anti-demokrasi dan Pancasila.

Demokrasi kita justru akan terancam apabila perppu ini tidak diterbitkan karena banyak sekali ormas yang ingin mengubah sistem demokrasi bahkan sampai pada kehendak untuk mengubah ideologi negara, pancasila dan UUD 1945.

Seyogianya, masyarakat ikut mendukung dan memberikan respons positif terhadap langkah pemerintah yang bermaksud memproteksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ideologi asing (transnasional). Indonesia bukan hanya sekadar gugusan-gugusan pulau yang memiliki batas teritori yang jelas, tetapi juga wilayah ideologis yang perlu pebatasan dan aturan demi kepentingan jangka panjang.

Globalisasi dan kemajuan teknologi memang meniscayakan masifnya penyebaran ideologi asing melalui media-media baru. Makam untuk membentengi keutuhan NKRI perlu pembatasan wilayah ideologis dengan peraturan perundang-undangan. Ini mengingat ancaman makin nyata terhadap spirit persatuan Indonesia dan kecintaan terhadap Pancasila yang semakin memudar.

Menurut saya, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah ke depan. Salah satunya melalui audit ideologi.
Artinya, pemerintah harus konsisten dengan penerbitan perppu ini. Pegawai lembaga/instansi pemerintahan harus clear (bersih) dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jangan sampai di kemudian hari ditemukan ada pegawai pemerintahan yang pro terhadap ideologi transnasional.(end)

Berita Terkait


Gerindra Tolak Perppu Ormas, Wajar . .

Dengan Perppu No 2 / 2017, Mahfud MD Pastikan HTI Akan Bubar

Gerindra Ngotot Tolak Perppu Ormas, Ini Alasannya

Aliansi Masyarakat Kota Batu Dukung Tindak Tegas Ormas Radikal


MUI Minta Umat Islam Tak Ikut Demo Tolak Perppu Ormas

Mahasiswa Minta Pemerintah Kaji Ulang Perppu No 02 Tahun 2017 Tentang Ormas

Zulkifli Hasan : Kami Akan Kaji Dulu Isi Perppu Ormas

Perppu Ormas dan Demokrasi Kita
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua

Facebook





Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Koneksi Gagal Mas query= insert into deteksi_terpopuler (urut,tgl,jam,key_urut_berita,judul_berita,ip,jumlah_baca,perangkat) values ('1106650','2017-11-20','16:35:50','49515','Perppu Ormas dan Demokrasi Kita','23.20.129.162','1','desktop')