Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Opini 

Optimalisasi Data BMKG Memutus Ancaman Bencana Banjir dan Longsor
Selasa, 28-02-2017 | 13:16 wib
Oleh : Endang Pergiwati
Surabaya pojokpitu.com, AKHIR tahun 2016 kemarin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim telah mengeluarkan data terjadinya bencana banjir dan longsor di sepanjang tahun 2016. Berakhirnya tahun 2016, tidak berarti ancaman bencana berhenti, malah terus berlanjut hingga di tahun 2017.

Melalui sebuah media online, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Provinsi Jawa Timur, Sudarmawan, mengatakan sepanjang 2016 telah terjadi sebanyak 213 bencana banjir dan 273 longsor di wilayah tersebut. Menurut dia, ada peningkatan jumlah kejadian dibandingkan dari tahun sebelumnya seiring perubahan cuaca pada 2016.

Ada 50 kejadian banjir di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo, dan di wilayah Brantas 97 kejadian. Lebih spesifik lagi pada 2016, ada 640 desa rentan bencana dari total 8.505 desa/kelurahan yang tersebar di 664 Kecamatan di Jawa Timur.

Bencana banjir dan longsor memang bisa disebabkan oleh faktor alam dan faktor human atau manusia. Faktor alam, diantaranya, pengaruh iklim dan curah hujan, pergerakan bumi, maupun konstruksi tanah. Sementara faktor human, diantaranya tumpukan sampah, pendangkalan sungai karena sampah, hutan gundul hingga drainase yang buruk.

Pemerintah daerah memang telah melakukan banyak hal untuk mengatasi ancaman bahaya banjir ataupun longsor yang terjadi. Mulai dari penataan drainase, pengerukan sungai, pembersihan sampah, penggunaan pompa hingga pemasangan bronjong untuk mencegah longsor.

Namun nampaknya hal tersebut masih belum cukup mengatasi ancaman bencana banjir maupun longsor. Sejumlah daerah masih mengalami banjir dan longsor dengan dampak yang cukup parah. Mulai dari rusaknya infrastuktur, pemukiman warga, terganggunya aktifitas warga hingga ancaman terhadap nyawa warga terdampak.

Langkah yang dilakukan pemerintah masih tertinggal selangkah di belakang dari ancaman bencana itu sendiri. Seharusnya, pemerintah mulai sadar akan ancaman tersebut dan melakukan langkah antisipasi secara lebih komprehensif. Untuk itu, diperlukan langkah analisa geografis dan astronomis secara ilmiah dan lebih menyeluruh yang berlanjut pada langkah antisipasi secara konkrit, sebagaimana BMKG dapat memaparkan data-data mengenai perkiraan cuaca di wilayah setempat, secara ilmiah.

Pemerintah memang memiliki lembaga yang menangani masalah bencana dan pengaruh-penyebabnya, yaitu BPBD di tiap wilayah Indonesia dan BMKG. Sejauh ini, BMKG hanya melakukan pendataan dan menginformasikan pada masyarakat. Sementara BPBD hanya berfokus pada langkah strategis penanggulangan setelah terjadi bencana. Seperti evakuasi korban, pendirian posko bantuan korban, hingga membantu warga memperbaiki kerusakan akibat bencana.

Berdasarkan Perda no 3 tahun 2010 Pemprov Jatim tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jatim, BPBD memiliki sejumlah tugas pokok dan fungsi. Tidak hanya melakukan penanggulangan setelah terjadi bencana, namun BPBD juga memiliki tugas untuk mencegah dan meminimalisir ancaman bencana.

Lebih jelas lagi pada pasal 24 dikatakan langkah pencegahan yang seharusnya dilakukan BPBD adalah identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, kontrol terhadap berbagai potensi sumber bencana, pemantauan terhadap potensi sumber bencana, serta penataan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, pada pasal 34, juga dikatakan mengenai mitigasi yang mencakup pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan. 

Begitu besar seharusnya yang bisa dilakukan oleh lembaga BPBD. Sayangnya, itu semua seolah terlupakan. BPBD seolah hanya menunggu untuk menanggulangi bencana yang telah terjadi. Ini mengakibatkan ada kekosongan tugas yang membuat pemerintah dan masyarakat selalu kecolongan, antara BMKG yang mengeluarkan data perkiraan cuaca, curah hujan dan berbagai data terkait, dengan pihak BPBD yang hanya mengambil langkah penanggulangan setelah bencana terjadi.

Lembaga ini seharusnya dapat secara optimal memanfaatkan data cuaca, geografis suatu wilayah, dan data terkait, seperti yang dihasilkan dari BMKG, untuk kemudian melakukan analisa seberapa besar kemungkinan terjadinya bencana banjir dan longsordi wilayah tersebut. Analisa yang akurat ini akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk melakukan langkah antisipasi.  

Lembaga BPBD seharusnya dapat mengukur kemungkinan bencana yang bisa terjadi dalam beberapa hari mendatang, beberapa bulan mendatang, bahkan juga beberapa dekade mendatang. Ini agar lembaga tersebut juga bisa mengambil langkah untuk jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengantisipasi wilayah setempat dari ancaman bencana.  

Dengan demikian, ancaman bencana banjir dan longsor ini diharapkan akan dapat ditekan serendah mungkin, sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh juga dapat diminimalisir. (*)






Berita Terkait


Optimalisasi Data BMKG Memutus Ancaman Bencana Banjir dan Longsor


Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber