Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Opini 

Kongres IV PDIP, Momentum Evaluasi Kebijakan Pemerintah
Kamis, 09-04-2015 | 13:56 wib
Oleh : Machmud Suhermono
Bali pojokpitu.com, Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Inna Grand Bali Beach, Bali yang dibuka Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Kamis (9/4) 2015 menjadi momentum bagi partai pemenang pemilu 2014, yang juga sukses mengusung duet Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi pemenang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, untuk melakukan evaluasi berbagai kebijakan pemerintah.

Kongres IV ini berlangsung di saat sebagian besar rakyat Indonesia masih resah dengan beban hidup yang semakin berat. Harga BBM yang naik akhir bulan Maret lalu, membuat beberapa harga kebutuhan pokok juga ikut serta melambung. Kebijakan Subsidi tetap BBM membuat harga BBM bias naik turun mengikuti harga minyak dunia. Persoalannya tidak sesederhana seperti harga BBM naik Rp. 1000 atau turun Rp. 1000. Kalau hanya itu, dampaknya tidak terlalu besar. Masalahnya, setiap ada kenaikkan BBM harga kebutuhan pokok akan ikut naik dan tarif transportasi juga naik. Namun, ketika harga BBM turun, harga bahan pokok dan tarif transportasi tidak otomatis ikut turun. Selain itu dunia usaha juga kelabakan ketika harga BBM selama setahun naik turun terus. Sebab, pengusaha akan susah menghitung ongkos produksi dan pengeluarannya untuk kebutuhan BBM.

Beban itu bertambah lagi dengan naikknya tiket kereta api kelas ekonomi baik jarak dekat maupun jarak jauh, serta rencana naikknya Tarif Dasar Listrik (TDL) bulan depan. Kenaikkan harga dari berbagai sektor yang bertubi-tubi membuat rakyat berpenghasilan rendah kelabakan. Padahal merekalah yang menghantarkan Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Sehingga tidak salah, bila hasil survey dari beberapa lembaga menunjukkan penurunan tingkat popularitas dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Tentu saja berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat itu harus menjadi perhatian dari Kongres IV PDI Perjuangan di Bali. Megawati Soekarnoputri dalam acara ramah tamah jelang Kongres menyatakan, Kongres IV PDI Perjuangan  merupakan tonggak keseluruhan. Apakah kita (PDI Perjuangan) akan terus berada dan berpihak pada rakyat, atau ada hal-hal baru yang akan kita lakukan.

Kongres selayaknya mengevaluasi berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama realisasi Nawa Cita yang selalu dijadikan upaya menarik perhatian rakyat selama kampanye Pilpres 2014 lalu. Hasil evaluasi terhadap kebijakan serta kinerja pemerintahan Jokowi dapat dirumuskan dalam rekomendasi kongres terhadap pemerintah. Sebab. PDI Perjuangan mempunyai kepentingan agar pemerintah berjalan pada jalur yang benar. Sebab, tingkat penerimaan serta kepercayaan publik terhadap partai berlambang kepala banteng moncong putih itu, ditentukan kinerja kadernya yang duduk di pemerintahan.

PDI Perjuangan harus mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi yang semakin kurang dipercaya publik. Pasalnya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jokowi tidak hanya berseberangan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan, tapi juga tidak pro rakyat.

Langkah yang tak kalah penting adalah upaya membangun saluran komunikasi yang efektif antara PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi selama lima tahun ke depan. Upaya menjauhkan Jokowi dari PDI perjuangan terlihat dari Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, saat pidato pembukaan Kongres IV, Kamis (9/4), Menurut Mega, saat ini muncul gerakan sentiment anti partai politik. Gerakan ini ingin memisahkan hubungan antara presiden dan wakil presiden dengan partai pengusungnya. Gerakan yang mengatasnamakan independensi ini bahkan menyebut partai politik sebagai beban demokrasi. Meski, Mega juga tidak memungkiri masih ada berbagai kelamahan dari partai politik. Pandangan bahwa partai hanya sebagai ornamen demokrasi dan alat tunggangan kekuasaan politik, menurut Mega sama saja dengan mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat.

Kita berharap, Kongres IV PDI Perjuangan melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang tidak saja konseptual dan kontekstual, namun juga bisa langsung diaplikasikan bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla agar melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, sesuai dengan  9 agenda prioritas yang tertuang dalam Nawa Cita. (machmud)

Berita Terkait


Konfercab Lanjutan, DPP PDIP Resmi Ganti Ketua DPC PDIP Kota Surabaya

PAC Surabaya Mulai Terima Rekomendasi DPP PDIP

Soal PDIP Surabaya, Pengamat : Risma Dekat Megawati, Tak Mungkin Beda Frekuensi

PAC se-Surabaya Terus Tolak Hasil Konfercab


Suara Bulat, Kader PDIP Jatim Pilih Megawati

Rakercab PDIP Tetapkan Whisnu Sakti Buana Calon Walikota dan Ketua DPC

Usung Whisnu Sakti untuk Pilwali, PDIP Tutup Pintu Calon Dari Birokrat

PDIP Sudah Siapkan Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah

Sponsored Content

loading...
Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber