Berita Terbaru :
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Rumahnya
Tim Gugus Tugas Lakukan Penyemprotan Disinfektan ke Kantor DPPKAD Ponorogo
Terekam CCTV, Kawanan Pengamen Gondol Motor di Minimarket
1 Pegawai Meninggal dan 12 Positif, Kantor Pajak Ponorogo Di-Lock Down
Jelang Pemungutan Suara, Pemprov Jatim Gelar Rakor Kesiapan Pilkada 9
Diduga Belum Berizin, Proyek Diamond Village Juanda Disoal Warga
Sisir 18 Desa, Polisi Lakukan Penyelidikan Lanjut Atas Kasus Penelantaran Bayi
Kasus Covid 19 Ponorogo Meningkat Signifikan
Tertimpa Dahan Pohon, Pengendara Motor Kritis
Banjir Kiriman Rendam 54 Rumah Warga di Kawasan Kota
Balita Korban Terseret Air Bah Ditemukan Meninggal
Humas Pemkot Sanggah Walikota Malang Terpapar Covid-19
Banjir Bandang Surut Warga Bersih-Bersih
Jalur Pantura dan Rumah Warga Terendam Banjir Bandang
Dua Rumah Warga Rusak Terdampak Tanah Longsor
   

Calon Kepala Daerah Diminta Buat Program Perlindungan Anak
Metropolis  Senin, 12-12-2016 | 18:50 wib
Reporter : Dewi Imroatin
Surabaya pojokpitu.com, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepada calon kepala daerah yang maju pilkada maupun partai politik di Indonesia untuk membuat program perlindungan anak di Indonesia.

"KPAI sangat mendukung dan menyambut baik apabila parpol dan calon Kepala daerah membela hak anak Indonesia dari kekerasan, karena anak merupakan generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia," ujar Ketua Bidang Sosialisasi KPAI, Erlinda saat ditemui usai sosialisasi seminar pendidikan melindungi anak dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Sahabat Perlindungan Anak Indonesia (SAPA) di kantor DPD Partai Golkar Jatim.

Dikatakannya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat ini mencatat ada 1000 kasus kekerasan pada anak dalam kurun waktu selama tahun 2016. Jumlah tersebut didapat dari laporan yang masuk di KPAI. "Jumlahnya bisa meningkat karena ada yang laporan di Polri dan jajarannya," ungkapnya.

Lebih lanjut,  di antara 1000 kasus tersebut, ada 136 kasus kekerasan terhadap anak melalui medsos. "Tren perkembangan teknologi yang membuat medsos menjadi salah satu alat untuk kekerasan terhadap anak. Misalnya bully dan sejenisnya,"ujarnya.

Presiden SAPA Indonesia, Lita Aziz Syamsudin, mengimbau anggota SAPA di Indonesia agar tetap terus melakukan sosialisasi tentang program perlindungan anak dari perilaku kekerasan hingga tingkat desa.

"Langkah kami yang dilakukan saat ini, yaitu penyuluhan atau memberikan penjelasan kepada masyarakat baik melalui puskesmas atau posyandu, ibu PAUD. SAPA Indonesia juga telah memberikan pendampingan. Aksi ini dilakukan terhadap anak yang tertimpa perilaku kekerasan. Kami siap mengantar dan melaporkan ke polisi dan RT," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Umum IIPG Pusat, Deisti Astriani Novanto mengatakan, untuk sementara SAPA akan bekerjasama dengan ibu-ibu PKK dan guru PAUD untuk mensosialisasikan tentang kekerasan anak. Namun SAPA juga bisa menyediakan advokasi bagi mereka yang terkena kekerasan. 

"Untuk saat ini kami baru bekerjasama dengan PKK dan PAUD lewat posko Posyandu. Tapi tak menutup kemungkinan kita akan membuka semacam posko berikut akan diberikan advokasi," lanjut istri ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto ini.(end)





Berita Terkait

PNS Harus Mundur Bila Maju Kepala Daerah

Calon Kepala Daerah Diminta Buat Program Perlindungan Anak

PDIP Keluarkan 6 Rekom Calon Kepala Daerah di Jatim
Berita Terpopuler
Satu Keluarga Terseret Air, Satu Bayi Belum Ditemukan
Peristiwa  6 jam

Banjir Bandang Genangi Jalan Propinsi Pengendara Nekat Terobos Arus Banjir
Peristiwa  6 jam

Laskar Sakera dan DPAC Barisan Kader Gus Dur Bantur Siap Amankan Pilkada dan Duk...selanjutnya
Politik  11 jam

Gunung Semeru Terus Keluarkan Guguran Lava
Peristiwa  5 jam



Cuplikan Berita
Kejam, Sesosok Bayi Mungil Ditelantarkan di Pos Ronda
Pojok Pitu

Tebing Dipadat Pemukiman Longsor, Rumah Warga Nyaris Ambruk
Pojok Pitu

Diguyur Hujan Lebat Satu Jam, Sejumlah Ruas Jalan Protokol Tergenang Banjir
Jatim Awan

Lahar Dingin Gunung Semeru Penuhi Sungai Besuk
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber