Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Opini 

Ilustrasi
Tindakan Pencabulan oleh Anak-Anak, Bukan Kenakalan Anak Biasa
Sabtu, 21-05-2016 | 16:04
Oleh : Endang Pergiwati
pojokpitu.com, Kejahatan seksual terhadap anak-anak yang kerap terjadi memang mencengangkan banyak orang. Nyaris di berbagai daerah di Indonesia, peristiwa ini muncul dengan berbagai varian usia baik pelaku maupun korban. Salah satunya peristiwa yang terjadi di Surabaya yang diduga dilakukan oleh 8 bocah usia SD dan SMP terhadap seorang siswi SMP.

Peristiwa yang mencuat ke permukaan beberapa hari lalu ini tergolong istimewa. Pertama, tindakan pencabulan diduga dilakukan oleh 8 orang bocah dengan dengan kisaran usia sangat belia, yaitu 8 sampai 14 tahun. Kedua, korban adalah siswi SMP yang ternyata mengalami pencabulan itu selama 9 tahun. Artinya, itu terjadi sejak siswi tersebut berusia 4 tahun. 

Ketiga, peristiwa ini mengundang perhatian banyak pihak, Tak terkecuali Tri Rismaharini, Walikota Surabaya yang langsung mendatangi Polrestabes saat mendengar kabar penangkapan 8 bocah itu dari para wartawan. Keempat, pihak kepolisian dan Walikota Surabaya malah mendapat kecaman dari Jaringan Child Rights Deffender (JCRD) Surabaya. Alasannya, dalam pemberitaan, pihak kepolisian dan Walikota Surabaya telah mendudukkan  8 bocah ini sebagai pelaku kekerasan seksual.
 
Keempat fakta tersebut memang sangat berkaitan erat karena menyangkut peristiwa yang sama. Namun yang akan menjadi titik perhatian disini adalah fakta keempat. Sementara fakta pertama sampai ketiga, sudah merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Sedangkan fakta keempat menimbulkan pertanyaan, apakah upaya pihak LSM yang mendesak pihak kepolisian dan Walikota untuk meminta maaf terkait tindakan memposisikan mereka sebagai pelaku kekerasan seksual memang sudah tepat atau tidak. 

Seperti diberitakan melalui berbagai media massa, termasuk pojokpitu.com pada hari Kamis (19/5), pihak LSM meminta agar pihak kepolisian dan Walikota Surabaya untuk meminta maaf karena memposisikan 8 bocah tadi sebagai pelaku tindakan kekerasan seksual. Padahal, menurut Yuliati Umrah, Ketua Yayasan Arek Lintang (Alit), salah satu anggota JCRD Surabaya, para pelaku anak-anak ini adalah juga korban. 

Yulianti juga mengatakan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai perilaku kekerasan seksual, karena mereka belum  menyadari benar apa yang mereka lakukan. Mereka hanya sekedar coba-coba, menirukan film porno yang mereka tonton. Mereka belum memahami resiko atau akibat perbuatan secara fisik dan mental, dan aspek hokum dari perbuatan tersebut. Semestinya, tambah Yulianti,  tindakan anak-anak tersebut mestinya dikategorikan sebagai kenakalan anak-anak saja, Demikian seperti dilansir melalui pojokpitu.com. 

Dalam kacamata hukum, sebagaimana yang senantiasa dan seharusnya dipergunakan oleh para penegak hukum termasuk pihak kepolisian, secara otomatis akan memilah sebuah kejadian atau perbuatan tersebut, sebagai pelanggaran hukum atau tidak. Karena tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur termasuk pelanggaran hukum, otomatis pihak kepolisian akan mendudukkan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut sebagai pelaku atau pihak yang melakukan  dan korban atau pihak yang dikenai perbuatan. Tataran ini mendudukan 8 bocah tersebut sebagai terduga pelaku. Sementara siswi SMP dikategorikan sebagai korban, meskipun ada pula fakta bahwa pada beberapa kejadian, siswi tersebut juga menginginkan tindakan asusila terhadap dirinya. 

Sementara dalam lingkup permasalahan sosial, semua anak yang terlibat dalam kejadian ini memang adalah korban. Tepatnya, korban dari lengahnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap mereka. Korban dari begitu terbukanya akses internet sehingga dengan mudah mereka bisa tercengang-cengang di warnet saat membuka situs porno. Mereka juga korban dari dunia pendidikan yang ikut terkagum-kagum dengan akses internet sehingga membebani anak dengan tugas mencari informasi dari internet, tanpa ada pengawasan sama sekali dari pihak sekolah. Dalam kompleksitas persoalan sosial era digital ini, mereka memang korban. Tetapi persoalan hukum tidak berpegang pada fenomena sosial, melainkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. 

Undang Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang merupakan revisi dari Undang Undang Nomer 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur mengenai proses peradilan anak dengan fokus agar proses peradilan tetap dapat menjamin kepentingan terbaik dari anak yang harus menghadapi peradilan. 

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. 

Dengan subtansi ini, UU SPPA cukup memberi ruang bagi terlaksananya proses peradilan anak yang mengutamakan kepentingan dan hak anak. Proses peradilan anak ini juga harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati, agar tidak semakin memperparah kondisi psikologi anak yang sudah tercedera dengan adanya kejadian pelanggaran hokum ini. Namun proses peradilan ini harus tetap dijalani oleh anak untuk memberi pemahaman bagi anak tentang resiko dari perbuatannya.   Informasi terakhir yang diperoleh awak media dari pihak kepolisian, 7 bocah tersebut dipulangkan kembali ke orangtua dan hanya seorang berusia 14 tahun yang masih menjalani pemeriksaan. 

Sebaliknya, memposisikan perbuatan pencabulan sebagai kenakalan anak-anak biasa juga tidak tepat. Yang bisa dikategorikan sebagai kenakalan anak-anak adalah bila perbuatan tersebut memang biasa dilakukan dalam keseharian anak-anak oleh banyak anak-anak yang lain. Kenakalan anak-anak juga bermakna perbuatan tidak baik yang masih dalam lingkup dunia anak-anak. Misalnya, berebut mainan, berbohong pada orang tua, memecahkan piring, merajuk, membalas pukulan teman, dan sebagainya. Namun apa yang dilakukan 8 bocah tersebut  sama sekali tidak berada dalam lingkup dunia anak-anak. 

Kebiasaan menonton film porno yang berefek meniru pencabulan seperti dalam film, bahkan sampai berulang ulang, bukanlah tindakan kenakalan yang lazim dilakukan oleh anak-anak. Kalau ini kita anggap kenakalan anak - anak biasa, masyarakat umum, termasuk anak-anak yang lain akan bersikap permisif terhadap kejadian seperti ini. Masyarakat tidak merasa perlu memberikan perhatian khusus terhadap kenakalan anak-anak biasa. Apa yang akan terjadi kemudian, bisa ditebak, masyarakat akan melakukan pembiaran. Tentu saja, kita semua tahu jika pembiaran itu berlarut-larut, anak-anak juga yang akan menjadi korban dalam bentuk yang lebih mengkhawatirkan. 

Namun yang terpenting untuk dilakukan oleh pihak terkait, mulai kepolisian, LSM, Walikota bahkan juga masyarakat, adalah memastikan proses peradilan anak bisa berlangsung dengan seksama sehingga benar-benar menjadi solusi untuk kasus ini. Terhadap anak yang masih dalam proses pemeriksaan, pihak terkait harus memastikan proses pemeriksaan tidak melupakan hak dan kepentingan anak. 

Sementara bagi 7 anak yang dipulangkan pada orangtua masing-masing, bukan berarti tugas kita selesai. Pihak terkait harus memastikan pula, 7 anak tersebut mendapat bimbingan dan pendampingan khusus agar si anak berhasil memetik pelajaran secara positif dari kejadian tersebut, sekaligus menggiring anak kembali ke dunia anak. 

Khusus bagi korban, yang terindikasi turut "menikmati" tindakan asusila terhadap dirinya, sangat perlu untuk mendapat pendampingan istimewa. Tujuannya, agar siswi korban asusila ini mendapat juga mendapat pemahaman mengenai tindakan asusila serta aspek seksual dalam dirinya dalam proses pendewasaan dirinya. Tindakan asusila yang terjadi bisa jadi disebabkan oleh pemahaman yang salah tentang aspek seksualitas dalam kehidupannya. Meluruskan kembali pemahaman yang keliru ini menjadi sangat penting, agar tindakan asusila ini tidak terulang lagi dalam kehidupannya. 

Sementara masyarakat umum, baik orang tua, guru dan para warga di sekitar tempat tinggalnya, juga harus bisa memaafkan kesalahan anak - anak ini dan lebih intensif memberikan bimbingan dengan cara yang lebih bersahabat agar mereka dapat melanjutkan hidupnya yang masih panjang dengan sudut pandang yang lebih baik. Bukan hanya anak-anak kita yang harus mengambil pelajaran, tetapi seluruh anggota masyarakat ini harus lebih aware dan berhati-hati dalam mengantarkan anak-anak menuju kedewasaan.      

   


Berita Terkait



Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua

Facebook





Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber