Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Ekonomi Dan Bisnis 

Menkeu Bambang Brodjonegoro. Foto: dok.JPNN
DIINCAR: Google, Twitter, Yahoo, Facebook
Kamis, 07-04-2016 | 09:39
Oleh :
Jakarta pojokpitu.com, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan 2016 sebagai tahun penegakan hukum. Artinya, pemerintah tidak akan memberi ampun bagi pihak-pihak yang dinilai melakukan penyelewengan pajak.

Kali ini yang menjadi incaran pemerintah adalah perusahaan internet global seperti Yahoo, Google, Facebook, dan Twitter. DJP telah menemukan bukti kuat empat unit usaha tersebut, baik yang berbentuk perseroan terbatas, representative office atau orang pribadi, yang seharusnya masuk dalam kriteria Bentuk Usaha Tetap (BUT), namun tidak mendaftarkan unit usaha tersebut sebagai BUT. 

Menurut Menkeu Bambang Brodjonegoro, keempat unit usaha tersebut merupakan dependent agents dari perusahaan-perusahaan di Singapura. Artinya mereka harus menjadi BUT, dan membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) badan ke DJP.

"Tapi selama ini mereka hanya membayar PPh untuk karyawan. Padahal kalau BUT, mereka harusnya membayar PPh badan dan PPN  atas revenue yang mereka peroleh dari iklan yang jumlahnya besar sekali," papar Bambang di Gedung DJP Pusat, kemarin (6/4).

Bambang menuturkan, saat ini keempat perusahaan internet global tersebut telah terdaftar sebagai BUT, pekan lalu. Dengan penetapan tersebut, DJP akan melakukan penelitian serta pemeriksaan atas kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia dari BUT tersebut.

"Yang kita tidak mau itu adalah mereka mengabaikan kewajiban bayar pajak di Indonesia dan hanya menguntungkan negara asal. Dasarnya digital economy di G20, kalau anda mendapat manfaat suatu negara, pajaknya harus datang ke negara tersebut," tegasnya.

Mantan Wamenkeu tersebut mengatakan selama ini, keempat perusahaan internet tersebut berstatus representative office. Artinya, mereka hanya menjadi penghubung bagi perusahaan asalnya. Namun , kenyataannya, mereka juga melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

"Seharusnya mereka tidak boleh bisnis. Tapi kita lihat banyak representative office di Indonesia yang melakukan bisnis, cari untung. Keuntungannya juga tidak dilaporkan. Keuntungan lari ke negara asal," paparnya

Soal potensi tambahan penerimaan pajak dari keempat unit usaha tersebut, Kepala Kanwil Jakarta Khusus DJP Muhammad Hanif menambahkan potensi  penerimaan dari keempat perusahaan tersebut bisa mencapai lebih triliunan rupiah.

Sebab, pajak yang harus dibayarkan adalah PPh badan dan PPN seluruh nilai jasa. Di samping keempat unit usaha tersebut, pihaknya juga mengincar sekitar 3500 perusahaan asing yang berstatus representative office di Indonesia.

"Ini akan kami teliti satu persatu, karena banyak potensi pajak milik Indonesia yang hilang. Saya baca di koran, di Inggris itu Google yang awalnya hanya bayar pajak 1,3 juta poundsterling, menjadi Rp 130 juta poundsterling setelah dia ditetapkan sebagai BUT. Pemeriksaan ini kita targetkan bisa rampung tiga bulan," paparnya.

Terkait sanksi, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menekankan bahwa penghindaran menjadi BUT, bisa terancam empat tahun penjara.

"Karena mereka harusnya bayar hampir semua jenis pajak. Sanksinya kalau disidik dan dibawa ke pengadilan, bisa kena empat tahun," imbuhnya. (ken/jpnn/pul)

Berita Terkait

24-03-2017 | 11:36
Praktisi Hukum: Walikota Surabaya Seperti Anak Kecil
19-03-2017 | 15:41
Pergaulan dan Lingkungan Jadi Faktor Utama Anak Bersentuhan Hukum
18-03-2017 | 16:22
Polres Trenggalek, Undang Pelajar Untuk Taat Hukum
14-03-2017 | 16:19
Portal Dibongkar Satpol PP , Managemen Perumahan Akan Tempuh Jalur Hukum

11-03-2017 | 14:16
Wali Murid SMK Kemala Bhayangkara Berharap Guru Kejam Dihukum
10-03-2017 | 10:45
Sidang Penyekapan, Kesaksian Polisi Diragukan Kuasa Hukum
09-03-2017 | 20:29
Kuasa Hukum Terdakwa Ragukan Kesaksian Polisi dan Febbie Candra Dalam BAP
09-03-2017 | 13:02
Penasehat Hukum Taat Pribadi Sebut Kasus ini Rekayasa

Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua

Facebook





Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber