Berita Terbaru :
Pohon Tumbang Ganggu Akses Jalan Desa
Balon Udara Berukuran Besar Nyangkut di Kabel Telkom Ponorogo
5 Anggota Keluarga Kluster Sampoerna Ditest Swab
Diduga Kelebihan Muatan, Truk Bermuatan Kaca Terguling
Pedagang Dari Luar Kota Diwajibkan Miliki Surat Keterangan Hasil Rapid Test
Dinkes Kembali Lakukan Rapid Test Terhadap Ratusan Pedagang Pasar Batu
Diterjang Aliran Sungai, Jembatan Rusak, Akses Antar Desa Terputus
Cuitan Dokter di Twitter Viral, Pihak RS Royal Beri Klarifikasi
KPU Ngawi Segera Lanjutkan Tahapan Pilkada
Hasil Grebek Rapid Tes, Ditemukan Satu Pedagang di Pasar Lamongan Positif Covid 19
Puluhan Tahanan Polres Jalani Rapid Test Massal Mendadak
Penyekatan Kendaraan di Jalur Perbatasan Jatim - Jateng
Dievaluasi, Kualitas Beras BPNT di Tuban Dikabarkan Tak Layak Konsumsi
Gelombang Pasang Malah Jadi Tempat Wisata
Izin Tak Lengkap, Satpol PP Segel Usaha Budidaya Ayam Potong
   

DPR Desak Jokowi Segera Atasi Asap
Sorot  Rabu, 07-10-2015 | 14:57 wib
Reporter :
Presiden Joko Widodo. FOTO: DOK.JPNN.com
Jakarta pojokpitu.com, Komisi IV DPR gerah melihat lambannya penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Apalagi, dalam sepekan terakhir banyak laporan dari masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengeluh ke Senayan, terutama dari Riau.

Ketua Komisi IV DPR, Edhie Prabowo mengatakan Karhutla dan kabut asap sudah berlangsung sekitar tiga bulan terakhir. Padahal sebelum elnino melanda, pihaknya di Komisi IV DPR membidang urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan dan Maritim sudah mengingatkan pemerintah.

"Pagi ini sedih sekali kami mendengar kabar dari teman-teman di Riau. Di Komisi IV DPR sebelum terjadi kebakaran sudah mengingatkan Kementan, Kemen-LHK, supaya anggaran yang belum terserap diarahkan untuk antisipasi apabila terjadi kebakaran," kata Edhie dalam diskusi bertajuk "Masalah Asap" di Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Bahkan, saat pembahasan anggaran dengan pemerintah, ada Rp200 miliar anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang digeser ke program pencegahan Karhutla. Begitu juga di Kementerian Pertanian.

"Di Kementan, untuk antisipasi elnino kami geser anggaran Rp880 miliar, Rp400 miliar diantaranya untuk beli pompa guna membantu daerah yang airnya sulit mengalir. Sampai sekarang kami melihat pemerintah menganggap ini tidak serius, menunggu alam saja, berharap hujan lagi. Sampai kapan," ujar politikus Gerindra itu mempertanyakan.

Karena itu, anak buah Prabowo Subianto itu meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah kongkrit. Jangan hanya menyerahkan penanganan Karhutla kepada BNPB atau sekedar turun melihat lokasi kebakaran.

"Kami belum lihat Presiden, selain kunjungan ke lokasi kebakaran, memanggil semua bupati/walikota untuk memaksimalkan perannya. Kami tidak mau ini jadi pencitraan saja. Kami mau Presiden tegas, kongkrit. Jangan salahkan gubernur, bupati, ini dampaknya luar biasa," tegas Edhie.(fat/jpnn/pul)

Berita Terkait

Pemkab Trenggalek Rampungkan Pembagian BLT DD Tahap Pertama

Kantor DPRD Pamekasan Dibobol Maling

Gedung DPRD Jatim Diusulkan Menjadi Rumah Sakit Darurat Khusus Pasien Covid-19

Akibat Covid-19, Kantor DPRD Pasuruan Kosong
Berita Terpopuler
Begini Reaksi Petugas Saat Pedagang Pasar Sono Terpapar Virus Corona
Metropolis  5 jam

Dua Truk Pasir Terseret Lahar Dingin Semeru
Peristiwa  7 jam

Penataan Ulang Pasar Tradisional Cegah Penularan Covid-19
Metropolis  11 jam

Tak Pakai Masker, Puluhan HP dan KTP Warga Disita Petugas
Peristiwa  5 jam



Cuplikan Berita
Gelombang Tinggi Terjang Pantai Selatan Lumajang
Pojok Pitu

Puluhan Rumah Warga Pantai Sine Terendam Banjir Rob
Pojok Pitu

Banjir Terjang 5 Kecamatan di Tengah Pandemi Covid-19
Jatim Awan

Dua Truk Pasir Terseret Lahar Dingin Semeru
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber