Beranda       Nasional       Internasional       Life Style       Olah Raga       Opini       Sorot
Sorot 

Presiden Joko Widodo. FOTO: DOK.JPNN.com
DPR Desak Jokowi Segera Atasi Asap
Rabu, 07-10-2015 | 14:57
Oleh :
Jakarta pojokpitu.com, Komisi IV DPR gerah melihat lambannya penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Apalagi, dalam sepekan terakhir banyak laporan dari masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengeluh ke Senayan, terutama dari Riau.

Ketua Komisi IV DPR, Edhie Prabowo mengatakan Karhutla dan kabut asap sudah berlangsung sekitar tiga bulan terakhir. Padahal sebelum elnino melanda, pihaknya di Komisi IV DPR membidang urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan dan Maritim sudah mengingatkan pemerintah.

"Pagi ini sedih sekali kami mendengar kabar dari teman-teman di Riau. Di Komisi IV DPR sebelum terjadi kebakaran sudah mengingatkan Kementan, Kemen-LHK, supaya anggaran yang belum terserap diarahkan untuk antisipasi apabila terjadi kebakaran," kata Edhie dalam diskusi bertajuk "Masalah Asap" di Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Bahkan, saat pembahasan anggaran dengan pemerintah, ada Rp200 miliar anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang digeser ke program pencegahan Karhutla. Begitu juga di Kementerian Pertanian.

"Di Kementan, untuk antisipasi elnino kami geser anggaran Rp880 miliar, Rp400 miliar diantaranya untuk beli pompa guna membantu daerah yang airnya sulit mengalir. Sampai sekarang kami melihat pemerintah menganggap ini tidak serius, menunggu alam saja, berharap hujan lagi. Sampai kapan," ujar politikus Gerindra itu mempertanyakan.

Karena itu, anak buah Prabowo Subianto itu meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah kongkrit. Jangan hanya menyerahkan penanganan Karhutla kepada BNPB atau sekedar turun melihat lokasi kebakaran.

"Kami belum lihat Presiden, selain kunjungan ke lokasi kebakaran, memanggil semua bupati/walikota untuk memaksimalkan perannya. Kami tidak mau ini jadi pencitraan saja. Kami mau Presiden tegas, kongkrit. Jangan salahkan gubernur, bupati, ini dampaknya luar biasa," tegas Edhie.(fat/jpnn/pul)

Berita Terkait

19-09-2017 | 23:14
Ratusan PKL Gelar Aksi Berjemur Depan Kantor DPRD
19-09-2017 | 19:53
Tuntut Ojek Online Dibubarkan, Ratusan Tukang Becak Datangi DPRD
18-09-2017 | 19:34
Basuki Ketua Komisi DPRD : Uang Setoran Triwulan dari Dinas Sudah Tradisi
15-09-2017 | 17:10
PKB Sesalkan Keputusan BK Soal Pencopotan Ketua DPRD Situbondo

14-09-2017 | 21:35
Pelanggaran Berat, Vonis BK Copot Jabatan Ketua DPRD Situbondo
14-09-2017 | 17:09
BOS Cair Hanya 27 Persen, Guru Madrasah Lurug DPRD
14-09-2017 | 04:16
Rawan Penyimpangan, DPRD dan TP4D Sidak Proyek Fisik
13-09-2017 | 15:13
KPK Selesaikan Berkas Penyidikan 3 Anggota DPRD Mojokerto

Berita Utama Lihat Semua

Berita Terkini Lihat Semua

Berita Terpopuler Lihat Semua

Surabaya Raya Lihat Semua

Rehat Lihat Semua

Facebook





Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber