Berita Terbaru :
Puncak Libur Panjang, Taman Selecta Batu Kembali Dipenuhi Wisatawan
Antisipasi Klaster Baru di Tempat Wisata Pengunjung Wisata Pacet Jalani Rapid Tes
Ekspor Mangga Jatim Akan Ditingkatkan Ke Beberapa Negara
Terbakar Cemburu, Sales Hajar Pacar Yang Sudah Ditiduri
Mabuk Berat, Geng Pengamen Keroyok dan Tusuk Temannya Hingga Tewas
Cabup Ony Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Hutan
GM Jaman Laporkan Paslon 01 Ke Bawaslu, Karena Melibatkan Anak - Anak Dalam Kampanye
Sekelompok Pemuda Probolinggo Sediakan Barang Gratis di Tengah Pandemi Covid 19
Menduda 5 Tahun, Bapak Cabuli Anak Kandung 6 Kali
2 Residivis Curanmor Bercelurit Ditembak Polisi
Tindak Lanjut Operasi Zebra, Tarik Semua Surat Tilang Diganti Dengan Masker
Batasi Personal Yang Hadir dalam Debat Pilkada, Kabupaten Malang Terapkan Prokes
Truk Terjebak Banjir Lahar Gunung Semeru
KPU Surabaya Segera Gelar Debat Publlik Pada 4 November
Banyaknya Kendaraan Pribadi, Trayek Pedesaan Hampir Punah
   

Gubernur Jelaskan Klarifikasi Menkopolhukam Mengenai RUU Cipta Kerja
Politik  Sabtu, 17-10-2020 | 11:01 wib
Reporter : Selvy Wang
Surabaya pojokpitu.com, Pasca mengantarkan perwakilan buruh bertemu Menkopolhukam Mahfud MD, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan, hasil pertemuannya pada 38 kepala daerah se Jawa Timur , dalam acara penyerahan penghargaan LPPD tahun 2018 di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (17/10).

Ada sejumlah klarifikasi yang disampaikan Menkopolhukam , pertama  mengenai badan hukum pesantren tidak diatur dalam omnibus law, sehingga para pengasuh ponpes tidak perlu khawatir.  
 
Lalu mengenai sertifikasi halal yang kabarnya dihilangkan, menurut gubernur  yang benar adalah dipermudah dengan cara mengurus di daerah, agar para pelaku UMKM gampang dalam mengurus sertifikasi halal di daerahnya.

Sementara  mengenai UMP, UMSK atau UMK sedang dibahas di tingkat dewan pengupahan nasional , dan sebentar lagi diselesaikan.
 
Selain itu, jika sebelumnya draft RUU Cipta Kerja yang belum final dan membuat kebingungan di masyarakat , maka gubernur memastikan UU tersebut sudah selesai setebal 812 halaman  dan sudah dikirim ke masing-masing kepala daerah  kabupaten,kota di Jatim. (yos)
 





Berita Terkait

Pemulihan Ekonomi Jatim, Gubernur Khofifah Salurkan Berbagai Bantuan Covid 19

Atas Transparansi Dalam Pengunaan Anggaran 36 Kabupaten Kota Mendapatkan WTP Dari Kemenkeu

Gubernur Jatim Berikan Berbagai Bantuan Untuk Penguatan Ekonomi Trenggalek

Gubernur Jelaskan Klarifikasi Menkopolhukam Mengenai RUU Cipta Kerja
Berita Terpopuler
Sekelompok Pemuda Probolinggo Sediakan Barang Gratis di Tengah Pandemi Covid 19
Peristiwa  4 jam

Rayakan Maulid Nabi Muhammad Saw, Pengemudi Ojol di Tulungagung Pasang Tarif Sei...selanjutnya
Sosok  14 jam

Banyak Pelanggar, Polisi Edukasi Pelanggar Dengan Diberi Masker dan Helm
Peristiwa  16 jam

Kokedama, Inovasi Serabut Kelapa Jadi Media Tanaman Hias
Life Style  10 jam



Cuplikan Berita
Kapal Motor Muatan Solar Terbakar di Dermaga Pulau Gili Ketapang
Pojok Pitu

Jalan Penghubung Antar Kecamatan Longsor, Kendaraan Roda 4 Tidak Bisa Melintas
Pojok Pitu

Truk Penambang Pasir Terseret Banjir Lahar Semeru
Jatim Awan

Terjatuh Dari Motor Curiannya, Pelaku Babak Belur Dimassa
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber