Berita Terbaru :
Terbakar Cemburu, Sales Hajar Pacar Yang Sudah Ditiduri
Mabuk Berat, Geng Pengamen Keroyok dan Tusuk Temannya Hingga Tewas
Cabup Ony Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Hutan
GM Jaman Laporkan Paslon 01 Ke Bawaslu, Karena Melibatkan Anak - Anak Dalam Kampanye
Sekelompok Pemuda Probolinggo Sediakan Barang Gratis di Tengah Pandemi Covid 19
Menduda 5 Tahun, Bapak Cabuli Anak Kandung 6 Kali
2 Residivis Curanmor Bercelurit Ditembak Polisi
Tindak Lanjut Operasi Zebra, Tarik Semua Surat Tilang Diganti Dengan Masker
Batasi Personal Yang Hadir dalam Debat Pilkada, Kabupaten Malang Terapkan Prokes
Truk Terjebak Banjir Lahar Gunung Semeru
KPU Surabaya Segera Gelar Debat Publlik Pada 4 November
Banyaknya Kendaraan Pribadi, Trayek Pedesaan Hampir Punah
Kokedama, Inovasi Serabut Kelapa Jadi Media Tanaman Hias
Eksotisme Goa Ngerong yang Dihuni Ribuan Ikan dan Kelelawar
Sarung Kain Batik Tulis Jetis Sidoarjo Ramai Dipesan
   

Klaster Pendidikan Omnibus Law Ciptakan Komersialisasi Pendidikan
Pendidikan  Sabtu, 10-10-2020 | 04:30 wib
Reporter : Atiqoh Hasan
Pengamat dan praktisi pendidikan Unesa, Martadi
Surabaya pojokpitu.com, Omnibus Law memantik kebingungan di kalangan pendidik. Pasalnya, terdapat satu pasal yang menyorot pendidikan disamakan dengan kegiatan usaha.

Pengamat dan praktisi pendidikan Unesa, Martadi menilai, pasal 65 pada Omnibus Law UU Cipta Kerja mengatur tentang pendidikan dikategorikan dalam kegiatan usaha. Artinya, esensi pendidikan sebagai lembaga non profit akan hilang berganti menjadi komersialisasi pendidikan. Pendidikan menjadi eksklusif, mahal, dan tidak ada pemerataan pendidikan yang merata pada satu daerah dan daerah lain.

"Hal ini lantaran perizinan sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha. Artinya, pendidikan akan menjadi produk perdagangan, yang memantik biaya mahal, dan hanya terjangkau oleh kalangan tertentu. Sehingga tujuan dari pemerataan pendidikan tidak lagi sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dimana pendidikan adalah hak bagi warga negara Indonesia," kata Martadi.

Martadi meminta agar pasal 65 pada Omnibus Law UU Cipta Kerja digugat bersama-sama ke Mahkamah Konstitusi, karena berpotensi pada banyaknya penutupan sekolah swasta. Akibat kalah saing dengan sekolah baru khususnya sekolah asing, yang menerapkan biaya lebih mahal dengan jaminan mutu lebih baik.

"Pendidikan tidak semestinya dikomersialisasi. Sebab esensi pendidikan adalah non profit agar tercipta pemerataan pendidikan," tegas Martadi.

Sebelumnya, klaster pendidikan mencuat lantaran akan didirikan hanya di kawasan ekonomi khusus. Dimana, perusahaan BUMN dan pemerintah membangun sekolah khusus bagi kalangan masyarakat atas.(end)



Berita Terkait

Tolak UU Omnibus Law, BEM Malang Raya Gelar Aksi Demo

Polisi Amankan 169 Orang Dalam Aksi Demo Lanjutan

Marak Aksi Demo, Bukti Kurangnya Komunikasi Pemerintah

Penyekatan Massa Demo di Depan Gedung DPRD
Berita Terpopuler
Sekelompok Pemuda Probolinggo Sediakan Barang Gratis di Tengah Pandemi Covid 19
Peristiwa  3 jam

Rayakan Maulid Nabi Muhammad Saw, Pengemudi Ojol di Tulungagung Pasang Tarif Sei...selanjutnya
Sosok  13 jam

Banyak Pelanggar, Polisi Edukasi Pelanggar Dengan Diberi Masker dan Helm
Peristiwa  15 jam

Kokedama, Inovasi Serabut Kelapa Jadi Media Tanaman Hias
Life Style  9 jam



Cuplikan Berita
Kapal Motor Muatan Solar Terbakar di Dermaga Pulau Gili Ketapang
Pojok Pitu

Jalan Penghubung Antar Kecamatan Longsor, Kendaraan Roda 4 Tidak Bisa Melintas
Pojok Pitu

Truk Penambang Pasir Terseret Banjir Lahar Semeru
Jatim Awan

Terjatuh Dari Motor Curiannya, Pelaku Babak Belur Dimassa
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber