Berita Terbaru :
Jokowi Kecam Keras Presiden Prancis Emmanuel Macron
   

Diduga Salahgunakan Kewenangan Untuk Kepentingan Paslon Nomer 1, KIPP Laporkan Risma Ke Bawaslu
Pilkada  Kamis, 01-10-2020 | 16:20 wib
Reporter : Dewi Imroatin
Surabaya pojokpitu.com, Ketidaknetralan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam kontestasi Pilwali Surabaya terus mendapat reaksi dari masyarakat. Kali ini Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur, mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Surabaya.

Kedatangan KIPP ini melaporkan temuanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Menurutnya selama ini Risma dalam kapasitas dan kewenangannya sebagai Walikota Surabaya melakukan perbuatan atau kebijakan yang menguntungkan dan mengarah pada keberpihakan kepada pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji.  

"Sesuai dengan pasal 71 ayat 3 undang undang 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih," ungkapnya Ketua Ketua Novly Bernado Thysson Kamis (1/9) usai melaporkan ke Bawaslu kota Surabaya.  

Novly menjelaskan, pelanggaran pertama penggunaan Taman Harmoni yang merupakan fasilitas pemerintah kota Surabaya sebagai tempat kegiatan penyerahan rekomendasi oleh partai politik kepada Paslon Eri Cahyadi dan Armuji.  

Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 2 September 2020. Pengunaan Taman Harmoni yang merupakan aset sekaligus fasilitas pemerintah kota Surabaya tersebut untuk kegiatan politik praktis tentu sangat bertentangan dengan pasal 71 ayat 3 UU 10 thn 2020.

"Dimana Risma dalam jabatannya sebagai Walikota Surabaya memfasilitasi tempat kegiatan politik praktis penyerahan rekomendasi partai kepada pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji di taman harmomi yang merupakan aset pemerintah dandibungun dengan menggunakan APBD," ungkapnya.  

"Dan kehadiran Risma dalam acara tersebut pada hari kerja aktif. Bahwa tidak dapat dibenarkan Risma hadir mengatasnamakan diri sebagai pengurus DPP Partai karna acara berlangsung di hari dan jam kerja," tambahnya.  

Pelanggaran yang kedua, lanjut Novly pencatutan gambar Risma pada Reklame, Baliho, Banner Eri cahyadi dan Armuji dengan tertera kalimat sosialisasi sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tentu tidak pantas.  

"Terlepas siapa pihak yang memasang reklame, baliho, ataupun banner tersebut, harusnya Walikota Surabaya bersikap tegas dengan menertibkan setiap reklame, baliho, ataupun banner tersebut karna Risma sebagai Walikota Surabaya mempunyai kewenangan penuh memerintahkan satpol PP untuk menertibkan," tegasnya.  

Novly mengatakan pemasangan reklame, baliho, banner tersebut pada periode bulan Juli - Agustus, sebelum jadwal penetapan pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya. Artinya penertiban masih menjadi ranah kewenangan dari Pemerintah Kota Surabaya.  

"Namun yang terjadi adalah Baliho, banner tersebut tetap berdiri kokoh tidak tersentuh penertiban pemerintah kota Surabaya, sehingga memberi kesan bahwa ada dugaan perlakukan istimewa oleh Risma selaku Walikota Surabaya kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji," katanya.  

"Dari kedua permasalahan tersebut di atas, Risma tidak menununjukan sikap sebagai seorang pemimpin pemerintahan yang baik. Ada inkonsistenan sikap dalam tindakan dan kebijakan," katanya.  

Masyarakat Surabaya masih teringat bagaimana Risma sebagai Walikota Surabaya bersikap tegas terhadap setiap orang yang melakukan perusakan Taman Bungkul Surabaya, namun di sisi lain justru Risma sebagai Walikota Surabaya memfasilitasi pemakaian Taman Harmoni aset Pemkot Surabaya sebagai tempat kegiatan politik praktis pemberian rekomendasi partai kepada calon Walikota Eri Cahyadi dan Armuji yang telah jelas melanggar peraturan.  

Potret peristiwa pemakaian Taman Harmoni yang merupakan aset dan fasilitas milik Pemerintah Kota Surabaya sebagai tempat kegiatan politik penyerahan rekomendasi partai ke pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji dengan peristiwa Risma menindak tegas setiap orang perusak Taman Bungkul Surabaya menjadi sebuah gambaran jelas bagaimana seorang pemimpin berkuasa sesuai kehendaknya, tebang pilih dalam bersikap dan bertindak.

Ini adalah contoh pemimpin yang tidak baik, berkehendak sesuka hati.   Selain itu KIPP meminta Bawaslu Kota Surabaya serius menanggani pelaporan tersebut dan memanggil serta menghadirkan Risma sebagai pihak terlapor untuk dimintai keterangan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika Bawaslu tidak menindaklanjuti, dirinya akan melaporkan ke DKPP (dewan kehormatan penyelenggara pemilu), dikarenakan untuk laporan terkait wagub Emil, Bawaslu langsung menindaklanjuti, artinya laporan ini harus juga mendapat perlakuan yang sama.  

"Laporan terkait wagub Emil langsung ditindaklanjuti, jika laporan ini Bawaslu tidak menindaklanjuti, maka saya akan melaporkan adanya indikasi keberpihakan Bawaslu sebagai pengawas pemilu ke DKPP," tegasnya.   

"Segala kebijakan yang dikeluarkan haruslah berorientasi pada kepentingan masyarakat Surabaya, bukan orientasi kepentingan pemenangan pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji dalam Pilwali Kota Surabaya," katanya.  

Novly juga mengatakan, pihkanya sudah beberapa kali menerima laporan terkait dugaan penyalah gunaan anggaran dalam program-program pemrintah kota, seperti smart city maupun permakan. "Namun ini masih dalam kajian kami, ini masih sebatas laporan masyarakat kepada kami," katanya.  

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Surabaya Agil Akbar mengaku masih mempelajari laporan KIPP. Dia bersama komisioner yang lain akan melakukan rapat untuk menentukan apakah ada pelanggaran atau tidak.   "Kita pelajari dan mau bicara dengan anggota yang lain, kita rapatkan dulu lalu kita plenokan," ujarnya singkat.(end)  


Berita Terkait

Diduga Salahgunakan Kewenangan Untuk Kepentingan Paslon Nomer 1, KIPP Laporkan Risma Ke Bawaslu

Diduga melanggar Netralitas, ASN Kemenag Diperiksa Bawaslu

Sikapi Kasus ASN Terlibat Kampanye, Bawaslu Gencarkan Sosialisasi Netralitas
Berita Terpopuler
Jokowi Kecam Keras Presiden Prancis Emmanuel Macron
Peristiwa  45 menit



Cuplikan Berita
Kapal Motor Muatan Solar Terbakar di Dermaga Pulau Gili Ketapang
Pojok Pitu

Jalan Penghubung Antar Kecamatan Longsor, Kendaraan Roda 4 Tidak Bisa Melintas
Pojok Pitu

Truk Penambang Pasir Terseret Banjir Lahar Semeru
Jatim Awan

Terjatuh Dari Motor Curiannya, Pelaku Babak Belur Dimassa
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber