Berita Terbaru :
Sempat Ditutup Akibat Balapan Truk, Pantai Cemara Kembali Dibuka
Pertahankan Tradisi Gembrungan di Tengah Pandemi
Long Weekend, Puluhan Orang Terjaring Operasi Zebra dan Operasi Yustisi
Traffic Light Padam, Lalu Lintas Simpang Empat Kartonyono Semrawut
Disporapar Gelar Lomba Cipta Masker
Tes Swab Guru SMP Hampir Selesai
Libur Panjang Jasa Penitipan Kucing Laris Manis
Wisata Edukasi Kayu Putih Manyung
Libur Panjang, Kampung Cokelat Terapkan Protokol Kesehatan yang Ketat
Polisi Ciptakan Laporan Kehilangan Via Aplikasi, Cegah Penyebaran Covid19
   

KIPP Jatim Minta Bawaslu Surabaya Tangani Dugaan Mahar Pencalonan Walikota Surabaya
Opini  Rabu, 30-09-2020 | 18:07 wib
Reporter : Novli Bernado Thyssen, S.H., Ketua KIPP Jawa Timur
Surabaya pojokpitu.com, Terkait dengan beredarnya rekaman pembicaraan pembayaran uang sejumlah 50 Milyar guna mendapatkan rekom pasangan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dalam Pilwali Kota Surabaya tahun 2020, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur meminta Bawaslu Kota Surabaya untuk segera menindaklanjuti terkait dugaan pembayaran mahar tersebut. Bawaslu kota Surabaya harus segera merespon, menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran kebenaran informasi yang telah beredar luas di masyarakat tersebut.

Jika informasi dugaan pembayaran sejumlah Rp 50 Milyar untuk mendapatkan rekom sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang dilakukan oleh pasangan Eri Cahyadi dan Armuji tersebut tidak benar maka dapat dikatakan bahwa informasi tersebut dengan sengaja disebarkan oleh orang atau pihak tertentu untuk mendiskreditkan pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji, ini masuk kategori penyebaran informasi hoax atau informasi bohong. Dan ini adalah upaya tidak sehat dalam berkompetisi. Ini sudah masuk kategori fitnah dan mengadu domba.

Jika dibiarkan maka kekhawatirannya akan berpotensi terjadinya gesekan antar para pendukung loyalis dari pasangan calon yang tidak terima dengan adanya pemberitaan bohong tersebut. Namun jika dalam pendalaman penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya terbukti bahwa memang terjadi adanya pembayaran mahar senilai Rp 50 Milyar terkait untuk mendapatkan rekomendasi Eri Cahyadi dan Armuji sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota, maka tentu hal tersebut sangat mencoreng demokrasi pemilihan yang sedang berlangsung di Surabaya.

Sangat disayangkan jika terjadi praktek praktek money politic dalam bentuk pemberian mahar untuk mendapatkan rekomendasi sebagai calon Walikota dan wakil Walikota Surabaya. Bagaimana masyarakat dapat menaruh harapan hidupnya kepada calon pemimpin yang berproses dengan tidak benar dalam pencalonan.

Bawaslu sebagai penyelenggara mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Jangan sampai lalu kemudian kesimpangsiuran kebenaran atas informasi yang telah menyebar luas di masyarakat tersebut dibiarkan begitu saja, sangat berbahaya karna berpotensi terjadinya gesekan antar kelompok masyarakat yang mempunyai persepsi berbeda beda dalam menangkap informasi tersebut. Bawaslu harus segera merespon hal tersebut dan membahasnya dalam sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

Bawaslu bersama Kepolisan dan Kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu harus segera responsif menindaklanjuti penanganannya karna sudah masuk ranah Pidana Pemilihan. Bawaslu harus pro aktif. Jangan berdiam diri dalam kesunyian ruang kerjanya.!

Jika dalam rekaman pembicaraan tersebut terbukti benar bahwa ada pembayaran mahar senilai 50 Milyar yang dilakukan oleh Eri Cahyadi dan Armuji untuk mendapatkan rekomendasi sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, maka pasangan Eri Cahyadi dan Armuji dapat dikenakan sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon, sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat 5 undang undang 10 tahun 2016.

Artinya bahwa pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji tidak dapat melanjutkan kembali proses pencalonannya sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2020. Namun dengan catatan bahwa pembuktian kebenaran tersebut telah melalui keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain sanksi administratif juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 24 bulan dan pidana penjara paling lama 60 bulan, dan denda paling sedikit 300 juta rupiah dan paling banyak 1 Milyar rupiah, sebagaimana diatur dalam pasal 187c Undang undang 10 tahun 2016


Salam,




Berita Terkait

KIPP Jatim Minta Bawaslu Surabaya Tangani Dugaan Mahar Pencalonan Walikota Surabaya
Berita Terpopuler
Polisi Ciptakan Laporan Kehilangan Via Aplikasi, Cegah Penyebaran Covid19
Teknologi  10 jam

Libur Panjang, Kampung Cokelat Terapkan Protokol Kesehatan yang Ketat
Mlaku - Mlaku  8 jam

Wisata Edukasi Kayu Putih Manyung
Mlaku - Mlaku  8 jam

Libur Panjang Jasa Penitipan Kucing Laris Manis
Peristiwa  6 jam



Cuplikan Berita
Kebakaran Pemukiman Padat Penduduk, Dua Rumah Petak Ludes Terbakar
Pojok Pitu

Diduga Korsleting Listrik, Dua Kafe di Area Alon-Alon Kota Terbakar
Pojok Pitu

Terjatuh Dari Motor Curiannya, Pelaku Babak Belur Dimassa
Jatim Awan

Banjir Lahar Ganggu Aktivitas Warga dan Penambang
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber