Berita Terbaru :
Pertahankan Tradisi Gembrungan di Tengah Pandemi
Long Weekend, Puluhan Orang Terjaring Operasi Zebra dan Operasi Yustisi
Traffic Light Padam, Lalu Lintas Simpang Empat Kartonyono Semrawut
Disporapar Gelar Lomba Cipta Masker
Tes Swab Guru SMP Hampir Selesai
Libur Panjang Jasa Penitipan Kucing Laris Manis
Wisata Edukasi Kayu Putih Manyung
Libur Panjang, Kampung Cokelat Terapkan Protokol Kesehatan yang Ketat
Polisi Ciptakan Laporan Kehilangan Via Aplikasi, Cegah Penyebaran Covid19
   

Sampai Saat Ini Pemprov Jatim Belum Menyerahkan KUA PPAS Kepada DPRD Jatim
Politik  Rabu, 30-09-2020 | 04:08 wib
Reporter : Ayul Anhdim
Kusnadi, Ketua DPRD Jatim
Surabaya pojokpitu.com, Penetapan APBD Jatim 2021 diprediksi molor tahun ini karena sampai saat ini Pemerintah Jawa Timur belum menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran ,Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) kepada DPRD Jatim. Sehingga DPRD belum bisa membahas KUA PPAS, sesuai dengan peraturan, rapbd tahun anggaran 2021 di tetapkan setiap 10 November 2020.

Tradisi pengesahan APBD jatim yang biasa dilakukan bertepatan dengan hari pahlawan 10 November, sepertinya sulit dilakukan. Sampai saat ini Pemerintah Jawa Timur belum menyerahkan dokumen kua ppas atau kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara kepada DPRD Jatim,sehingga belum bisa melakukan pembahasan KUA PPAS anggaran 2021.

Kusnadi, Ketua DPRD Jatim, menjelaskan, pihaknya sendiri sudah meminta dokumen KUA PPAS kepada Pemerintah Jatim, namun sampai saat ini belum ada jawaban.

Sesuai dengan peraturan pengesahan RPABD Jatim, seharusnya dilakukan pada bulan November.

"Saya berharap pada bulan Desember 2020 nanti RAPBD 2021 sudah ditetapkan  agar Pemerintah Jatim mendapatkan reward dari pemerintah pusat karena mampu menyelsaikan APBD tepat waktu," jelasnya.

Sesuai aturan pembahasan APBD Jatim harus didahului dengan pembahasan KUA PPAS terlebih dahulu, dengan kondisi waktu yang sangat mepet hanya dalam waktu 4 minggu akan sulit penetapan rapbd tepat waktu.

Ketua DPRD Jatim berharap dengan kondisi saat ini maka RAPBD 2021 difokuskan pada percepatan penanganan pandemi covid dan pemulihan ekonomi, pos belanja daerah terutama belanja langsung nilainya lebih besar untuk stimulus pemulihan ekonomi jatim. Menginggat saat ini ekonomi sedang minus 5 sehingga perlu perhatian khusus. (yos)




Berita Terkait

Sampai Saat Ini Pemprov Jatim Belum Menyerahkan KUA PPAS Kepada DPRD Jatim

Pembahasan KUA PPAS Pertengahan Juli, Pemda dan DPRD Harap Persiapkan Diri

Enam Fraksi DPRD Lumajang Tolak Hasil KUA PPAS
Berita Terpopuler
Polisi Ciptakan Laporan Kehilangan Via Aplikasi, Cegah Penyebaran Covid19
Teknologi  9 jam

Libur Panjang, Kampung Cokelat Terapkan Protokol Kesehatan yang Ketat
Mlaku - Mlaku  8 jam

Wisata Edukasi Kayu Putih Manyung
Mlaku - Mlaku  7 jam

Libur Panjang Jasa Penitipan Kucing Laris Manis
Peristiwa  6 jam



Cuplikan Berita
Kebakaran Pemukiman Padat Penduduk, Dua Rumah Petak Ludes Terbakar
Pojok Pitu

Diduga Korsleting Listrik, Dua Kafe di Area Alon-Alon Kota Terbakar
Pojok Pitu

Terjatuh Dari Motor Curiannya, Pelaku Babak Belur Dimassa
Jatim Awan

Banjir Lahar Ganggu Aktivitas Warga dan Penambang
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber