Berita Terbaru :
78 Kg Sabu-Sabu dan Puluhan Ribu Pil Ekstasi, Koplo dan Happy Five Dimusnahkan
Usai Apel Pagi PNS Dilingkungan Pemkab Gresik Rebutan Buah-Buahan
64.849 Peserta BPJS Kesehatan Akan Dinonaktifkan
Pemilik Tambang Tewas Tertimbun Longsoran
69 Kelurahan Di Surabaya Nol Kasus Covid 19
Perempuan MKGR Target 10 Ribu Untuk Kemenangan Mahfud Arifin
Belajar 12 Tahun Menjadi Prioritas Utama Paslon Er-Ji
Haul KH Abdul Hamid, Dilakukan Virtual dan Membatasi Jamaah Hadir
FK3 Resmi Cabut Dukung Kelana Beralih Dukung Paslon Nomor Urut 1
Diduga Peninggalan Kerajaan Majapahit, Digali Secara Liar Oleh Oknum dan Kini Dikubur Kembali
Dampak Positif Covid, Merebaknya UMKM
Waspada Banjir, Kerja Bhakti Bersihkan Sungai Dari Sampah
Pelanggar yang Terjaring Operasi Zebra Tidak Ditilang Tetapi Dihipnoterapi
Kantor PLN Ponorogo Tutup Akibat Covid 19
Jaksa Agung Muda Pengawas Sidak Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Sidoarjo
   

Peringati Hari Tani, APD Tolak Omnibuslaw RUU Cipta Kerja
Malang Raya  Kamis, 24-09-2020 | 14:10 wib
Reporter : Ali Makhrus
Peringati hari tani yang jatuh pada 24 September 2020, puluhan massa aksi yang berasal dari Aliansi Perjuangan Demokrasi Malang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang. Foto: Ali Makhrus
Malang pojokpitu.com, Masih maraknya kasus konflik agraria, dan belum sejahteranya petani di indonesia, menjadi alasan aliansi perjuangan demokrasi untuk bergerak. Salah satunya dengan melakukan aksi demonstrasi di depan dewan Kota Malang, untuk menuntut perwujudan performa agraria sesuai undang undang pokok agraria.

Dengan mambawa poster dan spanduk yang berisikan tuntutan, Aliansi Perjuangan Demokrasi (APD) melakukan orasi dengan pengawalan dari aparat kepolisian.

Berbagai problematika menimpa rakyat secara sistematis melalui produk hukum yang tidak berpihak kepada rakyat dan perampasan ruang hidup masarakat oleh investasi, menjadi salah satu alasan APD terus memperjuangkan nasib rakyat.

Humas aksi, Rizal Muhammad, menuturkan, aksi pada peringatan hari tani nasional ini meminta kepada pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap seluruh problematika yang terjadi di masyarakat.

Terlebih, APD juga menuntut kepada pemerintah untuk menolak omnibuslaw dan wujudkan reforma agraria sesuai UUPA, usut tintas konflik agraria serta cabut undang undang nomor 2 tahun 2020 sebagai akar permasalahan konflik, hentikan segala bentuj perampasan tanah adat, hentikan perusakan lingkungan oleh korporat, hentikan kriminalisasi petani, dan lain-lain.

Ia menambahkan, data pada akhir 2019, telah terjadi 279 letusan konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 734.239 hektar lahan. Sementara jumlah masyarakat terdampak konflik agraria tahun 2020 ini sebanyak 109.042 jiwa yang tersebar di 420 desa yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. (yos)


Berita Terkait

Warga Datangi Balai Desa Tuntut Penutupan Kandang Ayam

Puluhan Warga Blokade Pintu Masuk PT TPPI Tuban

Oknum Perangkat Diduga Selingkuh Warga Gruduk Kantor Desa

Gugat Tanah Wakaf,Tuai Protes Warga
Berita Terpopuler
Obyek Wisata Budug Asu Bisa Lewati 2 Jalur Berbeda
Malang Raya  12 jam

Tingkatkan Efektif Sekolah Daring di Sekolah Luar Biasa
Malang Raya  10 jam

Hasil Otopsi Korban Pembunuhan Ada Tindak Kekerasan
Peristiwa  6 jam

Tanaman Padi Rusak Diterjang Angin Kencang
Peristiwa  7 jam



Cuplikan Berita
Kebakaran Pemukiman Padat Penduduk, Dua Rumah Petak Ludes Terbakar
Pojok Pitu

Diduga Korsleting Listrik, Dua Kafe di Area Alon-Alon Kota Terbakar
Pojok Pitu

Banjir Lahar Ganggu Aktivitas Warga dan Penambang
Jatim Awan

Polisi Amankan 169 Orang Dalam Aksi Demo Lanjutan
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber