Berita Terbaru :
Long Weekend, Puluhan Orang Terjaring Operasi Zebra dan Operasi Yustisi
Traffic Light Padam, Lalu Lintas Simpang Empat Kartonyono Semrawut
Disporapar Gelar Lomba Cipta Masker
Tes Swab Guru SMP Hampir Selesai
Libur Panjang Jasa Penitipan Kucing Laris Manis
Wisata Edukasi Kayu Putih Manyung
Libur Panjang, Kampung Cokelat Terapkan Protokol Kesehatan yang Ketat
Polisi Ciptakan Laporan Kehilangan Via Aplikasi, Cegah Penyebaran Covid19
   

GMNI Malang Desak Pemerintah Daerah Perhatikan Kesejahteraan Petani
Malang Raya  Kamis, 24-09-2020 | 13:42 wib
Reporter : Ali Makhrus
Dua aksi massa yang tergabung dalam GMNI Kota Malang dan aliansi perjuangan demokrasi menggelar demonstrasi di depan Balaikota Malang. Foto: Ali Makhrus
Malang pojokpitu.com, Pesatnya pembangunan di Indonesia memberikan dampak negatif terhadap ekologi, termasuk adanya monopoli penguasaan sumber daya alam yang tidak ramah terhadap lingkungan. Terkait permasalahan tersebut, GMNI Kota Malang menggelar aksi demo dalam peringatan hari tani nasional.

Aksi demo ini dalam rangka peringatan hari tani nasional yang jatuh pada 24 September 2020. Puluhan massa aksi yang berasal dari GMNI Kota Malang melakukan orasi di depan gedung DPRD Kota Malang, dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI.

Aksi massa mendesak pemerintah untuk peduli kepada masyarakat. Pasalnya GMNI menganggap pemerintah tidak pernah membela rkayat saat berhasapan pada konflik agraria. Sebanyak 109.042 kepala keluarga terdampak konflik agraria yang tersebar di 420 desa di Indonesia.

Korlap Aksi, Alan Landy, mengatakan, tuntutan aksi massa GMNI pada peringatan hari tani nasional tahun ini adalah menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria agar reforma agraria segera terwujud, menuntut pemerintah mengimplementasikan undang undang pokok reforma agraria nomor 5 tahun 1960.

"Kami juga mendesak pemerintah untukbtidak melakukan diskriminasi dan menghentikan tindakan represif terhadap rakyat buruh tani dan nelayan yang sedang memperjuangkan hak atas tanahnya, mendesak pemerintah membatalkan pembahasan RUU cipta kerja, mendesak Pemkot Malang Pemkab Malang dan Pemkot Batu agar memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan petani," jelas Alan.

Menurut laporan KPK, dari periode 2004 hingga 2019 sedikitnya 114 kepala daerah, yakni 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 walikota ditangkap karena melakukam korupsi terkait proses perizinan di sektor agraria.

Di rentang waktu yang sama, terjadi 3.568 konflik agraria di berbagai sektor, yang berujung 2.743 kasus kriminalisasi terhadap petani dan rakyat yang menolak tanahnya digusur. (yos)

Berita Terkait

Menolak Lupa Kasus Pemerkosaan, Kopri PMII Berikan Catatan Merah Polres Sampang

Pelaku Pemerkosaan Anak Tak Kunjung Ditangkap Mahasiswa Lakukan Aksi Unjuk Rasa

GMNI Malang Desak Pemerintah Daerah Perhatikan Kesejahteraan Petani

Temukan Dugaan Penyimpangan BPNT, Mahasiswa Demo Dinsos
Berita Terpopuler
Polisi Ciptakan Laporan Kehilangan Via Aplikasi, Cegah Penyebaran Covid19
Teknologi  8 jam

Libur Panjang, Kampung Cokelat Terapkan Protokol Kesehatan yang Ketat
Mlaku - Mlaku  7 jam

Wisata Edukasi Kayu Putih Manyung
Mlaku - Mlaku  6 jam

Libur Panjang Jasa Penitipan Kucing Laris Manis
Peristiwa  5 jam



Cuplikan Berita
Kebakaran Pemukiman Padat Penduduk, Dua Rumah Petak Ludes Terbakar
Pojok Pitu

Diduga Korsleting Listrik, Dua Kafe di Area Alon-Alon Kota Terbakar
Pojok Pitu

Terjatuh Dari Motor Curiannya, Pelaku Babak Belur Dimassa
Jatim Awan

Banjir Lahar Ganggu Aktivitas Warga dan Penambang
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber