Berita Terbaru :
Soal HGU PT Perkebunan Kandangan, Disperta Konfirmasi Dinas Perkebunan Provinsi Jatim
Kerja Bakti Serentak Bakal Digelar Atasi Sampah Popok Bayi
Ruang SMP Silo Rusak Diterjang Banjir
   

Gubernur Jatim Dukung LMDH Sebagai Pahlawan Desa
Malang Raya  Senin, 07-09-2020 | 15:05 wib
Reporter : Rafli Firmansyah
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan nasib dan hak para petani lembaga masyarakat desa hutan. Foto: Rafli Firmansyah
Malang pojokpitu.com, Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan di Jawa Timur,perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur di kawasan wana wisata Coban Rondo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Rapat koordinasi dengan tema membangun sinergitas PLMDH dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dihadiri gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa dan seluruh LMDH kota dan kabupaten di Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur usai membuka rapat koordinasi  menjelaskan hasil rapat terbatas bersama presiden yang lalu secara khusus saya melaporkan  hal yang terkait dengan LMDH di Jatim. LMDH Jawa Timur yang sudah terakreditasi di notaris itu 1500 dan   sebanyak 330 yang sudah dapat sk dari kemenkumham, dan yang belum dapat akte notaris masih ada 155 LMDH.

Dan dari  Menkumham sudah menyampaikan secara khusus kesediaannya mempersiapkan  notaris yang akan membantu legalitas LMDH di Jawa Timur dan mepercepat legalitas hukumnya.

Tidak hanya itu  gubernur  juga mengaku tengah memperjuangkan agar LMDH Jawa Timur semuanya bisa masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). "Dengan tujuannya agar seluruh petani yang sudah bercocok tanam di desa hutan bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi, alsintan, dan kebutuhan pertanian yang lain," jelasnya.

Gubernur berharap  berdasarkan arahan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian.,  harus segera dilakukan pendataan bersama dengan bupati di Jatim untuk bisa diajukan agar kebutuhan petani  lmdh masuk dalam RDKK.

Sementara yang belum masuk RDKK atau mungkin belum tercukupi pupuk atau alsintannya,hal ini juga sangat tergantung kepada data yang dapat disiapkan oleh masing-masing kabupaten. (yos)



Berita Terkait

Atas Transparansi Dalam Pengunaan Anggaran 36 Kabupaten Kota Mendapatkan WTP Dari Kemenkeu

Gubernur Jatim Berikan Berbagai Bantuan Untuk Penguatan Ekonomi Trenggalek

Gubernur Jelaskan Klarifikasi Menkopolhukam Mengenai RUU Cipta Kerja

Gubernur Khofifah Ziarah Ke Makam Gubernur Soerjo
Berita Terpopuler
Ruang SMP Silo Rusak Diterjang Banjir
Peristiwa  4 jam

Kerja Bakti Serentak Bakal Digelar Atasi Sampah Popok Bayi
Peristiwa  2 jam



Cuplikan Berita
Kebakaran Pemukiman Padat Penduduk, Dua Rumah Petak Ludes Terbakar
Pojok Pitu

Diduga Korsleting Listrik, Dua Kafe di Area Alon-Alon Kota Terbakar
Pojok Pitu

Polisi Amankan 169 Orang Dalam Aksi Demo Lanjutan
Jatim Awan

Jelang Unras Omnibus Law, 61 Titik Dijaga Petugas Keamanan Gabungan
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber