Berita Terbaru :
Musim Panen Raya , Petani Mengeluh Harga Jual Tomat Sayur Rendah
Bangkalan Masuk Kabupaten Kategori Potensi Bencana Hidrometeorologi
Dinkop : Tidak Ada Pendaftaran Bantuan UMKM Secara Online
Pengerjaan Gedung Shelter Covid 19 Dimulai
Bawaslu Gandeng Santri Jadi Mitra Pengawasan Pilkada
Ribuan Pohon Ditanam di Bumi Perkemahan Glagah Arum Senduro
Masa Pandemi Bisa Tingkatkan Imun Untuk Refreshing di Coban Bidadari
Sekretaris DPC PPP: Meski Sudah Bukan Ketua DPC, Status Ra Mamak Tetap Kader PPP
Usai Pilkada Nanti, 22 Desa di Ngawi Gelar Pilkades
Pemkot Siapkan Pembelajaran Tatap Muka
   

Jokowi Teken PP, Pegawai KPK Resmi Jadi ASN
Politik  Senin, 10-08-2020 | 04:21 wib
Reporter :
Aksi unjuk rasa Wadah Pegawai KPK di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (8/9). Foto: Ricardo/JPNN.com
Jakarta pojokpitu.com, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). PP ini mengatur soal pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Dalam Pasal I Ayat I PP ini memutuskan bahwa pengalihan adalah suatu proses pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampaimenjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sementara dalam Ayat 2 disebutkan, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada nstansi pemerintah.

Dalam Ayat 7 dinyatakan, maka pegawai KPK yang berstatus ASN akan berpedoman perundang-undangan mengenai ASN. "Pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN." Pasal 2 dalam beleid itu menyebut ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Proses pengalihan sebagaimana tertuang pada Pasal 3, pegawai mesti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas dan moral yang baik. PP juga mengatur tahapan pengalihan pegawai yang memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK. Proses ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPK sesuai Pasal 6.

Pegawai KPK berstatus ASN nantinya memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Gaji dan tunjangan juga dapat diberikan khusus sesuai ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Sistem penggajian KPK pun akan mengikuti sistem yang diadopsi ASN, penggajian tidak lagi menggunakan sistem single salary.

"Penghasilan yang diterima pegawai KPK saat ini tetap diberikan sampai dengan seluruh proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN selesai dilaksanakan," bunyi Pasal 11.

Peralihan pegawai KPK menjadi ASN imbas dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 1 Ayat 6 menyebut, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. (tan/jpnn/pul)


Berita Terkait

KPK Geledah Rumah Besan Nurhadi Mantan Sekretaris MA

Laporkan Dugaan Suap Sekda Terhadap Bupati, KPK Akan Menindaklanjuti

Jokowi Teken PP, Pegawai KPK Resmi Jadi ASN

KPK Benarkan Ada Penyelidikan di Kabupaten Jember
Berita Terpopuler
Pemkot Siapkan Pembelajaran Tatap Muka
Malang Raya  9 jam

Masa Pandemi Bisa Tingkatkan Imun Untuk Refreshing di Coban Bidadari
Malang Raya  7 jam

Ribuan Pohon Ditanam di Bumi Perkemahan Glagah Arum Senduro
Peristiwa  6 jam

Usai Pilkada Nanti, 22 Desa di Ngawi Gelar Pilkades
Pilkada  8 jam



Cuplikan Berita
Kebakaran Pemukiman Padat Penduduk, Dua Rumah Petak Ludes Terbakar
Pojok Pitu

Diduga Korsleting Listrik, Dua Kafe di Area Alon-Alon Kota Terbakar
Pojok Pitu

Banjir Lahar Ganggu Aktivitas Warga dan Penambang
Jatim Awan

Polisi Amankan 169 Orang Dalam Aksi Demo Lanjutan
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber