Berita Terbaru :
Warga Mulai Berdatangan, Namun Banyak Abaikan Protokol Kesehatan
Kekurangan Air Bersih di Ponorogo Meluas
Banmus DPRD Ngawi Bahas Perubahan APBD 2020
Pasien Covid 19 Bertambah Tujuh Orang, Satu Diantara Guru SMP
KPU Ngawi Targetkan Tingkat Partisipasi Pemilih 77,5 Persen
Menteri Desa Siapkan Dana Rp 40 Triliun Untuk Reborn Ekonomi Desa
Jumlah Penumpang Makin Banyak, KAI Daop 7 Tambah Rangkaian Kereta Api
   

IAKMI: PSBB Transisi dan Proporsional Hanya Menyesatkan Saja
Metropolis  Minggu, 12-07-2020 | 01:39 wib
Reporter :
Surabaya pojokpitu.com, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra meminta publik tidak memaknai munculnya pola hidup baru atau new normal dengan menyebut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah berakhir.

Menurut dia, aturan soal PSBB masih berlaku di Indonesia. Payung hukum bagi daerah yang mau menerapkan PSBB tidak pernah dicabut pemerintah pusat. "Dasarnya belum dicabut, justru masih menjadi payung acuan kebijakan, yang setiap daerah, kabupaten atau kota boleh menginisiasi untuk memberlakukan PSBB," ucap Hermawan saat menjadi pembicara di dalam diskusi virtual dengan tema COVID-19 dan Ketidaknormalan Baru, Sabtu (11/7). 

Menurut dia, PSBB masih menjadi satu-satunya pilihan bagi daerah untuk mencegah dan menanggulangi penularan COVID-19. Sebab, kata dia, PSBB artinya membatasi pergerakan orang sehingga penularan COVID-19 bisa ditekan. "Oleh karena itu tidak ada cara lain, bagian dari health protocol sebenarnya, seharusnya ini bisa dilakukan maksimal," terang dia. 

Hermawan pun mengkritisi beberapa pemerintah daerah karena membawa narasi PSBB yang dimodifikasi. Sebab, PSBB modifikasi menyesatkan dan membingungkan publik. 

"Kemudian yang mau saya sampaikan bahwa beberapa opsi PSBB, PSBB transisi, PSBB proporsional, ini hanya menyesatkan saja," ucap dia. Dia menerangkan, PSBB itu sejak awal bentuk intervensi atas kelonggaran aktivitas sosial. Tidak ada kelonggaran lagi setelah PSBB berlaku.

Bila ada PSBB, kata dia, maknanya pembatasan sosial yang berorientasi pada sosial keagamaan, industri, pendidikan, perkantoran. Namun, ujar dia, PSBB tidak berlaku ketika pemerintah daerah memperbolehkan penyelenggaraan konser hingga dibukanya pariwisata. "Ini hal yang harus hati-hati dalam mengkomunikasikan kebijakan dan mengambil kebijakan. Intinya PSBB belum dicabut," timpal dia. (mg10/jpnn/end)

Berita Terkait

IAKMI: PSBB Transisi dan Proporsional Hanya Menyesatkan Saja
Berita Terpopuler
Jumlah Penumpang Makin Banyak, KAI Daop 7 Tambah Rangkaian Kereta Api
Ekonomi Dan Bisnis  5 jam

Kekurangan Air Bersih di Ponorogo Meluas
Peristiwa  2 jam

Banmus DPRD Ngawi Bahas Perubahan APBD 2020
Politik  2 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Ibu Hamil Swab Massal di Gelora Pancasila
Pojok Pitu

Begini Pengakuan Bupati Menanggapi Pemakzulan DPRD Jember
Pojok Pitu

Karyawan Toko Tipu Korban dan Gelapkan Ribuan Lpg
Jatim Awan

Sebanyak 65 Guru SMP di Surabaya Reaktif
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber