Berita Terbaru :
Kampanye Tetap Bermasker Aisyiyah Jawa Timur
Kyai Kampung Hingga Pendeta Dukung dan Bergerak Menangkan MA-Mujiaman
Tanam Tanpa Tanah di Area Paving, Melon Emas Siswa SMK Bergelantungan Dengan Penguat Tali
Bupati Sidoarjo Non Aktif Optimis Bebas Dari Tuntutan JPU KPK
Tak Penuhi Protokol Kesehatan, Aksi KAMI Dibubarkan
Puluhan Massa Tolak Kegiatan KAMI di Surabaya
Titip Transfer Uang, Warga Ngawi Dibayar Dengan Uang Palsu
Polisi Amankan Mantan Cawabup Madiun Pengedar Uang Palsu
Gubernur Resmikan RSUD Rujukan Bertaraf Internasional, Bakal Jadi Rumah Sakit Terbesar di Tapal Kuda
Jelang Lanjutan Liga 1, Tim dan Perangkat Pertandingan Arema FC Di-Swab Test
Diduga Ngantuk di Tol, Mobil Suzuki Ignis Seruduk Pick Up, 1 Orang Luka
Dinginkan Suasana Politik, Plt Bupati Datangi DPRD Jember
Diduga Bermuatan Politik, Pinjaman Rp 200 Milyar Pemkab Diadukan Ke Bawaslu
Tak Kuat Menanjak, Truk Bermuatan Ayam Potong Nyungsep
Ratusan Warga Demo Kantor Desa Protes Proyek Perpipaan
   

IAKMI: PSBB Transisi dan Proporsional Hanya Menyesatkan Saja
Metropolis  Minggu, 12-07-2020 | 01:39 wib
Reporter :
Surabaya pojokpitu.com, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra meminta publik tidak memaknai munculnya pola hidup baru atau new normal dengan menyebut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah berakhir.

Menurut dia, aturan soal PSBB masih berlaku di Indonesia. Payung hukum bagi daerah yang mau menerapkan PSBB tidak pernah dicabut pemerintah pusat. "Dasarnya belum dicabut, justru masih menjadi payung acuan kebijakan, yang setiap daerah, kabupaten atau kota boleh menginisiasi untuk memberlakukan PSBB," ucap Hermawan saat menjadi pembicara di dalam diskusi virtual dengan tema COVID-19 dan Ketidaknormalan Baru, Sabtu (11/7). 

Menurut dia, PSBB masih menjadi satu-satunya pilihan bagi daerah untuk mencegah dan menanggulangi penularan COVID-19. Sebab, kata dia, PSBB artinya membatasi pergerakan orang sehingga penularan COVID-19 bisa ditekan. "Oleh karena itu tidak ada cara lain, bagian dari health protocol sebenarnya, seharusnya ini bisa dilakukan maksimal," terang dia. 

Hermawan pun mengkritisi beberapa pemerintah daerah karena membawa narasi PSBB yang dimodifikasi. Sebab, PSBB modifikasi menyesatkan dan membingungkan publik. 

"Kemudian yang mau saya sampaikan bahwa beberapa opsi PSBB, PSBB transisi, PSBB proporsional, ini hanya menyesatkan saja," ucap dia. Dia menerangkan, PSBB itu sejak awal bentuk intervensi atas kelonggaran aktivitas sosial. Tidak ada kelonggaran lagi setelah PSBB berlaku.

Bila ada PSBB, kata dia, maknanya pembatasan sosial yang berorientasi pada sosial keagamaan, industri, pendidikan, perkantoran. Namun, ujar dia, PSBB tidak berlaku ketika pemerintah daerah memperbolehkan penyelenggaraan konser hingga dibukanya pariwisata. "Ini hal yang harus hati-hati dalam mengkomunikasikan kebijakan dan mengambil kebijakan. Intinya PSBB belum dicabut," timpal dia. (mg10/jpnn/end)

Berita Terkait

IAKMI: PSBB Transisi dan Proporsional Hanya Menyesatkan Saja
Berita Terpopuler
Ratusan Warga Demo Kantor Desa Protes Proyek Perpipaan
Peristiwa  6 jam

Angin Kencang Disertai Hujan Deras Rusak Puluhan Rumah Warga
Peristiwa  9 jam

Polisi Amankan Mantan Cawabup Madiun Pengedar Uang Palsu
Peristiwa  3 jam

Tak Kuat Menanjak, Truk Bermuatan Ayam Potong Nyungsep
Peristiwa  6 jam



Cuplikan Berita
Viral Danramil dan Anggota Bubarkan Orkes Hajatan
Pojok Pitu

Janji Datangkan Samurai 500 M, Korban Justru Tertipu Rp 18 M
Pojok Pitu

Hingga Malam Hari Bukit Bentar Terbakar, Petugas Masih Lakukan Pemadaman Manual
Jatim Awan

Kebakaran Gudang Margomulyo, Tiga Isi Gudang Ludes Dilalap Api
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber