Berita Terbaru :
Ada 6 Pegawai Positif Covid 19, PN Surabaya Kembali Ditutup
Simak 3 Kunci Sukses Adele Turunkan Berat Badan Hingga 45 Kg
Walikota Surabaya Minta Bantuan Rp 700 Miliar Untuk Akses GBT
Jokowi Teken PP, Pegawai KPK Resmi Jadi ASN
Pemkab Sidoarjo Bagi 15 Ribu Masker Gratis Untuk Penanganan Covid 19
Banyak yang Belum Tahu Arti Sebenarnya Warna Lampu Lalu Lintas
Menikah Kali Ke 4 di Tahanan, Napi Ini Disaksikan Tiga Mantan Istrinya
Kurikulum Darurat Sudah Terbit, Guru Tidak Perlu Bingung dalam PJJ
   

Ratusan Kepala Desa Dari Jatim Gruduk MK Kawal Sidang Judicial Review Dana Desa
Peristiwa  Selasa, 07-07-2020 | 19:38 wib
Reporter : Iman Pujiono
Gabungan kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara melakukan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta mengawal jalannya sidang perdanan judicial review undang - undang corona yang akan menghapus dana desa.
Jakarta pojokpitu.com, Ratusan kepala desa dan perangkat desa dari Jawa Timur dan berbagai daerah di Indonesia datang ke Mahkamah Konstitusi, Selasa siang. Kedatangan mereka untuk mengawal proses uji materi atau judicial review undang - undang corona di Mahkamah Konstitusi yang diajukan sejumlah kepala desa.

Gabungan kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara melakukan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta mengawal jalannya sidang perdanan judicial review undang - undang corona yang akan menghapus dana desa.
 
M Sholeh, kuasa hukum pemohon menyatakan, pihaknya berharap hakim MK memberi perhatian khusus terhadap sidang tersebut. Sebab, gugatan itu menyangkut nasib dana desa yang diatur dalam pasal 72 ayat (2) UU Desa.
 
"Sejumlah kades mengajukan permohonan uji materi atas UU nomor 2/2020 tentang penetapan PERPPU 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan, atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan, atau stabilitas sistem keuangan," ungkap M Sholeh , kuasa hukum pemohon.
 
Sementara dalam sidang perdana ini, Hakim Ketua MK, Wahiddudim Adam membrikan masukan agar materi gugatan dilakukan pembenahan.
 
Ada dua pemohon yang mengajukan judisial review, yakni Triono, Kades Grudo, Ngawi dan Suyanto, Kades Baderan, Ngawi. Keduanya merupakan kades yang tergabung dalam Parade Nusantara.
 
UU corona itu digugat karena dinilai merugikan masyarakat desa. Khususnya pasal 28 ayat (8) UU 2/2020 yang berbunyi Pada saat PERPPU ini mulai berlaku maka pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya UU nomor 6/2014 tentang desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran covid-19 dan, atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. (end)
 


Berita Terkait

Ratusan Kepala Desa Dari Jatim Gruduk MK Kawal Sidang Judicial Review Dana Desa
Berita Terpopuler
Pemkab Sidoarjo Bagi 15 Ribu Masker Gratis Untuk Penanganan Covid 19
Metropolis  4 jam

Jokowi Teken PP, Pegawai KPK Resmi Jadi ASN
Politik  3 jam

Kurikulum Darurat Sudah Terbit, Guru Tidak Perlu Bingung dalam PJJ
Pendidikan  7 jam

Menikah Kali Ke 4 di Tahanan, Napi Ini Disaksikan Tiga Mantan Istrinya
Rehat  6 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Ibu Hamil Swab Massal di Gelora Pancasila
Pojok Pitu

Begini Pengakuan Bupati Menanggapi Pemakzulan DPRD Jember
Pojok Pitu

Karyawan Toko Tipu Korban dan Gelapkan Ribuan Lpg
Jatim Awan

Sebanyak 65 Guru SMP di Surabaya Reaktif
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber