Berita Terbaru :
Penghuni Sel Polres Lamongan Lakukan Rapid Tes
Perempuan Pegawai Bank Terkonfirmasi Positif Covid-19
39.182 Pengangguran Baru di Bojonegoro Selama Pandemi Covid-19
Diduga Terinveksi Covid-19, Pria Paruh Baya Mati Mendadak Didalam Angkot
Ketua DPRD Ngawi Minta KPU-Bawaslu Fokus Peningkatan Partisipasi Pemilih
Pelaku Curanmor 14 TKP Ditangkap Polisi, Motor Curian Dijual ke Penadah di Madura
Bupati Lantik 37 Pejabat Jelang Pilkada
Dua Danau di Lumajang Menyusut
Nenek 83 Tahun Hidup Rentah di Gubug Reot Tak Tersentuh Pemerintah
Mayat Perempuan Ditemukan di Kebun Tebu
Tolak Jual Tanah ke Pertamina, Warga Lurug BPN Tuban
Bobol Toko, Pemuda Gondrong Dimassa
Enam Tahanan Lapas Jombang Positif Covid 19
Dua CJH Asal Indonesia Dilarang Wukuf karena Terpapar Covid-19
Ratusan ASN Pemkab Bojonegoro Ikuti Rapid Tes, 8 Orang Dinyatakan Reaktif
   

Pakar Hukum Tata Negara Bicara soal Pelaksanaan Pilkada
Pilkada  Senin, 06-07-2020 | 02:15 wib
Reporter :
Jakarta pojokpitu.com, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Pancasila Muhammad Rullyandi menilai, kritikan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Kemendagri) Djohermansyah Djohan subjektif.

Prof Djo -panggilan karib Djohermansyah- sebelumnya menilai, pelaksanaan pilkada serentak 2020 di masa pandemi menabrak tiga asas pemilu.

"Pendapat Prof Djohermansyah saya pikir sah-sah saja, tetapi bersifat subjektif. Perlu dipahami, keputusan bersama pemerintah, DPR dan KPU menyelenggarakan pilkada 9 Desember, secara menyeluruh adalah langkah yang konstitusional dan proporsional. Tentunya dengan mempertimbangkan keamanan protokol kesehatan Covid-19," ujar Rullyandi di Jakarta, Selasa (30/6).

Rullyandi membenarkan, Prof Djo memang pernah menjabat dirjen otonomi daerah. Artinya cukup memahami aturan pelaksanaan pilkada. Hanya saja, kondisi saat Prof Djo menjabat dengan kondisi saat ini berbeda.

"Sekarang ini situasinya tidak normal. Belum diketahui kapan pandemi akan berakhir. Makanya, pemerintah, DPR dan KPU memutuskan menyelamatkan keberlangsungan demokrasi dengan komitmen yang tinggi," katanya.

Rullyandi juga mengatakan, keputusan melanjutkan tahapan pilkada serentak sudah sesuai dengan garis besar rambu-rambu konstitusional.

Di mana penyelenggara negara diberi amanah, termasuk memastikan proses pengisian jabatan kepala daerah dalam rezim demokrasi lokal, berjalan dengan baik.

"Saya kira, pilkada di saat pandemi ini ukuran keseriusan pemerintah dan kesiapan penyelenggara pemilu menegakkan prinsip nilai-nilai demokrasi, meski situasi saat ini belum pernah terjadi keadaan pandemi sejak Indonesia merdeka, tahun 1945 lalu," katanya.

Rullyandi mengatakan, pelaksanaan pilkada di tengah ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir, memberi kepastian kepala daerah memiliki kewenangan penuh. Hal tersebut dinilai sangat berguna dalam penanggulangan Covid-19 di daerah-daerah.

Sebelumnya, Djohermansyah menyebut, menggelar pilkada serentak di saat pandemi, menabrak tiga asas pelaksanaan pilkada. Pertama, pilkada tidak boleh dilaksanakan jika sedang ada bencana. Kedua, pilkada sejatinya menjadi pesta demokrasi yang aman dan tenang. Ketiga, ada mekanisme pengangkatan pejabat sementara untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya telah habis.(gir/jpnn/yos)

Berita Terkait

9 Daerah Kosong Pimpinan, Karena Kepala Daerah Ikuti Pilkada Serentak

Pakar Hukum Tata Negara Bicara soal Pelaksanaan Pilkada

Antisipasi Corona, KIPP Jatim Himbau Pemerintah Menunda Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak 2020

PKS Prioritas Kemenangan Pilwali Surabaya dan Trenggalek
Berita Terpopuler
Perusahaan Properti di Indonesia yang Mengutamakan Kepuasan Konsumen
Peristiwa  15 jam

Musda,Toufik Kembali Nahkodai Golkar Ponorogo
Pilkada  13 jam

Mayat Perempuan Ditemukan di Kebun Tebu
Peristiwa  2 jam

Prinsip ATM Untuk Remaja Sedang Tumbuh Kembang
Konsultasi Psikologi  16 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Ibu Hamil Swab Massal di Gelora Pancasila
Pojok Pitu

Begini Pengakuan Bupati Menanggapi Pemakzulan DPRD Jember
Pojok Pitu

Jual Beli Tebu Diluar Pabrik Meresahkan PG Lestari
Jatim Awan

Dampak Pandemi, 68 Ribu Warga Bojonegoro dan Tuban Menunggak Iuran BPJS
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber