Berita Terbaru :
Nisan Juke Sruduk Avanza, Begini Jadinya
Merah Putih Tegak Berkibar di Mabar
Polisi Malang Ungkap Penjualan Motor Leasing
Parade Nusantara Tuntut Revisi UU 2/2020 yang Hapus Dana Desa, Hari Ini Agenda Perbaikan Gugatan
Seluruh Parpol Ngawi Deklarasi Usung Pasangan OK
Beredar Surat Keterangan Bebas Covid 19 Palsu
Setiajit-Armaya Resmi Kantongi Rekom PDIP di Pilkada Tuban
Tiga Tenaga Kesehatan Pungpungan Positif Covid-19
Memalukan, Muda Mudi Ini Berbuat Senonoh di Areal Taman Adipura Sumenep
Rem Blong, Truk Hantam Mobil dan Motor
Janda Mucikari Jual Anak Bau Kencur Tarif Rp 800 Ribu
Bocah Diduga Disunat Makhluk Halus Gemparkan Warga Tuban
Hasil Swab, 19 Pegawai Dispendukcapil Positif Virus Corona
Siswa Tuna Netra Kelas 1 SLB Ikut Lomba Hafalan Alquran Tingkat Asia
PKB Rekom Gus Ipul Maju Pilwali Kota Pasuruan
   

Pajak Kita Bantu Berantas Covid 19
Opini  Selasa, 30-06-2020 | 23:05 wib
Reporter : Nova Sari
Suasana di salah satu kantor pelayanan pajak di Surabaya.
Surabaya pojokpitu.com, Tidak ada yang mengira kasus Corona di Wuhan bisa berdampak global. Semula orang mengira hanya terjadi di Wuhan, kini menimpa Indonesia dan seluruh negara di dunia. Data terakhir ( 30/6) menunjukkan angka kematian mencapai 2.876, dengan angka penderita Covid mencapai 56.385 yang terkonfirmasi. Jumlah ini diharapkan mengalami penurunan, namun pada kenyataannya, trendnya mengalami peningkatan,bahkan Jawa Timur sendiri jumlah pasien yang tekonfirmasi dan yang meninggal mengalahkan DKI Jakarta.

Hal ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. Semua sektor terkena imbasnya. Terlebih pada awal pelaksanaan PSBB ( Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa kota di Indonesia, berdampak secara ekonomi,dimana tujuan awalnya menekan angka penularan Covid 19 di masyarakat. Namun kenyataannya, angka kejadian masih tetap tinggi.

Banyak kalangan pengusaha baik skala kecil hingga besar terkena imbasnya. Gelombang tsunami phk di perusahaan tak bisa dibendung lagi. Hal ini dilakukan demi keberlangsungan perusahaan, atau jika tidak bisa bertahan terpaksa tutup. Pemerintah pun untuk membantu pemulihan ekonomi negara tak tanggung-tanggung menggelontorkan dana penanganan Covid 19 dari Rp 405,1 Trilyun menjadi Rp 677,2 Trilyun. Karena yang terkena dampak tidak hanya para pengusaha saja, namun juga sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM ).

Anggaran tersebut, dialokasikan untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), insentif dunia usaha, pembiayaan korporasi, serta untuk dukungan sektoral dan pemerintah daerah (pemda).

Anggaran dana covid salah satunya bisa jadi dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, maupun pemasukan lainnya seperti sisa anggaran lebih maupun penerbitan surat utang Pandemic Bonds oleh Bank Indonesia.

Dari sektor pajak sendiri, Direktorat Jendral Pajak (DJP ) berupaya tidak terjadi penurunan pendapat selama masa pandemi ini. Upaya yang dilakukan diantaranya mengurangi kegiatan tatap muka dengan wajib pajak. Untuk hal-hal tertentu yang memang harus dilakukan proses tatap muka di kantor pelayanan pajak, jika tidak maka dilakukan lewat daring atau online. 

Upaya untuk ikut menanggulangi dampak Covid 19 pun dilakukan di sektor perpajakan, bahkan masyarakat pun bisa mendapatkan fasilitas pajak penghasilan, diantaranya yaitu :

1. Bagi produsen yang memproduksi alat alat Kesehatan dan yang terkait untuk penanganan Covid-19 di Indonesia seperti Masker bedah dan respirator N95 Pakaian pelindung diri berupa coverall medis, gaun sekali pakai, heavy duty apron, cap, shoe cover, googles, faceshield, dan waterproof boot Sarung tangan bedah Sarung tangan pemeriksaan Ventilator Reagen diagnostic test untuk Covid-19, maupun antiseptic hand sanitizer dan disinfektan dapat menerima tambahan pengurangan penghasilan netto sebesar 30 persen dari biaya produksi yang dikeluarkan.

Hal ini bisa menjadi angin segar bagi dunia usaha. Adanya pandemi Covid 19 menimbulkan bidang usaha yang baru terkait dengan bidang kesehatan. Di awal kelangkaan kebutuhan alat pelindung diri seperti masker, kini bisa diproduksi lokal. Begitu juga dengan industri yang sebelumnya tidak bersentuhuan dengan bidang kesehatan, kini berlomba untuk memproduksi handsanitizer. Para pengusaha pun tak hanya membantu untuk penanganan Covid 19, mereka mendapatkan keuntungan dengan adanya kebijakan tersebut. 

2. Orang yang menyumbang pun bisa menjadi pengurang dalam penghasilan bruto. Bila wajib pajak orang pribadi tersebut memberikan sumbangan bantuan untuk Covid 19, maka sumbangan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sebesar nilai sesungguhnya yang dikeluarkan. Misalnya sumbangan diberikan melalui BNPB atau BPBD. 

Pemberian bantuan ini sebenarnya menarik, namun terkadang wajib pajak dalam menyalurkan bantuannya tidak melalui lembaga yang disebutkan dalam aturan yang ada. Mereka biasanya langsung memberikan bantuan kepada yang terdampak. Hal ini lah yang membuat para wajib pajak tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan ditjen pajak.

3 . Bagi tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan tidak dikenakan pajak PPh 21, sehingga honorarium atau imbalan mereka utuh.

Kebijakan ini merupakan angin segar bagi pahlawan kesehatan. Mereka yang langsung bersentuhan dengan penderita sudah seharusnya mendapatkan keistimewaan dalam hal perpajakan. 

4. Bagi wajib pajak yang menyewakan tanah/ bangunannya dalam rangka ikut penanggulangan Covid 19 tidak dikenai pajak . 
Aturan ini bisa menjadi oase di tengah meningkatnya jumlah pasien Covid 19. Aturan ini sebenarnya bisa lebih disosialisasikan tidak hanya bangunan milik pemerintah saja, namun sektor swasta. Misalnya penggunaan hotel untuk karantina pasien pdp.

5 Pembelian kembali saham di bursa efek
Selain memberikan fasilitas untuk kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19, pemerintah juga memberikan fasilitas kepada emiten yang melakukan pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa (stock buyback) . Wajib pajak yang melakukan pembelian kembali saham sampai dengan 30 September 2020 dianggap tetap memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh tarif PPh badan lebih rendah.

Selain itu, Direktorat Jendral Pajak juga memberikan sejumlah insentif di bidang perpajakan, diantaranya 

1. Insentif PPh Pasal 21
PPh 21 ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Insentif ini berlaku untuk perusahaan dengan syarat memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam PMK tersebut, telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, dan mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat atau izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB. Selain itu, insentif ini hanya berlaku untuk pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan bruto bersifat tetap tidak lebih dari Rp200 juta.

2. Insentif PPh Pasal 22 Impor
Pemerintah membebaskan PPh Pasal 22 Impor selama 6 bulan pada perusahaan yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sesuai yang tercantum dalam PMK, telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat atau izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

3. Insentif Angsuran PPh Pasal 25
Pemerintah pun memberikan kebijakan pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan para perusahaan dengan kriteria yang sama seperti poin sebelumnya. perusahaan harus menyampaikan pemberitahuan pengurangan secara online melalui laman Pajak.go.id.

4. Insentif PPN
Wajib pajak atau perusahaan yang bergerak di bidang eksportir dan non eksportir, dapat memanfaatkan insentif PPN berupa percepatan restitusi selama 6 bulan.

5. Insentif Pajak UMKM
Wajib pajak yang merupakan pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan menyetorkan PPh Final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto tersebut, mendapatkan insentif PPh Final ditanggung Pemerintah
Diharapkan dengan adanya kemudahan dan insentif pajak tersebut, bisa mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Karena penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, diharapkan bisa membantu untuk penyediaan fasilitas kesehatan dan yang lainnya untuk memberantas Covid 19.(end)


Berita Terkait

Diskon Pajak Kendaraan Diperpanjang Sampai 31 Agustus

Masa Berlaku Insentif Pajak karena Pandemi Diperpanjang

Program Dispensasi dan Diskon, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan di Bangkalan Meningkat

Pajak Kita Bantu Berantas Covid 19
Berita Terpopuler
Lagi, Perawat Senior RS Delta Surya Meninggal Akibat Covid 19
Metropolis  16 jam

Hasil Swab, 19 Pegawai Dispendukcapil Positif Virus Corona
Covid-19  5 jam

Punggung Naga, Jalur Ekstrim Menuju Puncak Piramid
Mlaku - Mlaku  17 jam

Polisi Malang Ungkap Penjualan Motor Leasing
Peristiwa  1 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Ibu Hamil Swab Massal di Gelora Pancasila
Pojok Pitu

Begini Pengakuan Bupati Menanggapi Pemakzulan DPRD Jember
Pojok Pitu

Awal September Subsidi Gaji Dari Pemerintah Cair 1,2 Juta
Jatim Awan

Lupa Mematikan Kompor, 1 Rumah di Bojonegoro Terbakar
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber